NETRALITAS PERS DALAM PEMILU*

Oleh: Anang Hermawan**

Menjelang pelaksanaan pemilu 2009 mendatang, pers memegang posisi strategis. Sebagai wahana informasi, pers menjadi agen produksi dan reproduksi informasi bukan saja tentang figur partai maupun tokoh yang berkontestasi dalam pemilu. Pers juga mesti mampu memberikan informasi yang memadai tentang bagaimana mekanisme pemilu secara benar pada khalayaknya. Bukan tidak masuk akal jika pilihan masyarakat terhadap calon pemimpin kita di masa yang akan datang akan sangat tergantung pada informasi yang diperoleh dari pers. Fungsi informasi ini terkait erat dengan fungsi edukasi. Pers bertanggung jawab pula untuk mendidik khalayak agar nantinya dapat berperan aktif dalam pemilu, termauk juga mendidik para kontestan agar berperilaku etis dalam masa-masa kampanye.

Di sisi lain, pers memiliki arti penting sebagai sarana kontrol sosial. Dalam konteks ini, pers dituntut mampu mewartakan bukan saja kecurangan yang berlangsung sepanjang masa pra-pemilu sampai dengan pasca pemilu. Pers menyediakan dirinya sebagai media kritik yang santun terhadap pelanggaran etika yang diatur oleh kebijakan yang tersedia. Pertanyaan yang segera mengemuka adalah, mampukah pers bersikap adil, profesional, dan independen? Mampukah pers kita dalam pemilu mendatang dapat melaksanakan fungsinya sebagai jurnalisme yang mencerahkan, dan bukannya jurnalisme yang menyesatkan.

Jawabannya tentu tak mudah. Pengalaman konflik yang berlangsung sepanjang pemilihan kepala daerah mestinya dapat menjadi cermin bagi pers untuk menunjukkan khittah-nya sebagai media yang bebas dari pemihakan. Idealisme pers sebagai agen kebenaran yang bertindak memonitor proses kekuasaan akan memperoleh ujian berat. Inilah tantangannya, pers dituntut mengembangkan netralitasnya sedemikian rupa agar citra pers sebagai penyangga demokrasi sekaligus watchdog yang bertugas mengawasi ketimpangan proses-proses politik tidak rusak.
Sebagai institusi yang bertugas menyampaikan informasi dan mendidik kesadaran politik masyarakat, netralitas mediasi pers memang menjadi masalah pelik. Di satu sisi, pers dituntut untuk bersikap netral atas pemberitaannya mengenai isu-isu pemilu, terutama pada pemberitaan atas para kandidat yang saling berkompetisi memperebutkan potensi pemilih. Di sisi lain, pers juga dituntut untuk senantisa bersikap kritis dan transparan terhadap segala bentuk penyimpangan yang mungkin berlangsung selama masa kampanye dan pasca pemilihan.

Produksi Citra: Bahasa dan Kekuasaan
Menempatkan pers sebagai pemelihara stabilitas dan harmoni sosial memang mengisyaratkan kewajiban pers untuk merepresentasikan isu-isu pemilu secara jujur dan berimbang. Sekalipun netralitas sertus persen adalah tidak mungkin, semangat untuk berupaya mewujudkan netralitas harus senantiasa menjadi landasan praktik jurnalisme pers. Tanggung jawab pers dalam membingkai pekerjaan pemberitaan pada akhirnya terbagi dalam dua sektor. Pertama, ranah teknik; yakni batasan-batasan teknis mengenai bagaimana realitas sosiologis maupun psikologis tentang pemilu diolah dan direpresentasikan. Tentu tidak setiap realitas tentang pemilu lantas diberitakan, karena terdapat serangkaian standar agar sebuah informasi layak untuk dimediasikan.

Kedua, ranah etik; yakni sejauh mana kepantasan perilaku insan pers dalam memperoleh dan mengkonstruksi informasi dapat dipertanggungjawabkan. Setiap jurnalis bertanggung jawab pada dirinya sendiri untuk menjadi pelayan masyarakat dan bahwa organisasi media tempat mereka bekerja akan selalu dinilai oleh masyarakat. Implementasi tanggung jawab ini tercermin dari sejauh mana insan pers berpegang teguh pada kode etik profesional jurnalis (code of conduct). Pada ranah etik ini, perilaku jurnalis semestinya menjadi juru bicara fakta dan kebenaran dan bukan juru bicara kekuasaan. Pers hadir untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Para jurnalis pada lembaga pers bukan hanya bekerja untuk sekadar mencari dan mengkomunikasikan berita maupun opini, namun mereka juga mempunyai tanggung jawab sosial untuk melihat kebenaran dari apa yang dimediasikan.

Serunya persaingan antarpartai maupun antarkandidat pada pemilu mendatang akan menempatkan pers sebagai arena konflik kepentingan. Pada saat konstruksi sajian pers media telah tercampur dengan subyektivitas dan kepentingan politik tertentu, pada saat itu pula pers sesungguhnya tengah ”berselingkuh” dengan kekuasaan. Celakanya, khalayak seringkali tidak pernah berpikir tentang adanya pertalian kuasa dan kepentingan yang bermain di balik representasi media. Khalayak media acapkali melihat isi media sebagai cermin realitas yang diterima apa adanya tanpa ada pretensi untuk sekadar mempertanyakan dari mana asalnya, bagaimana pewartaan itu dibuat, atas dasar kepentingan apa dan siapa berita itu disajikan kepada pembaca.

Problem terberat setiap insan pers justru pada penghindaran terhadap ketidaksadaran pemihakan yang muncul dalam bahasa pemberitaan terhadap aktor-aktor yang tengah berkontestasi. Pasalnya, dimensi laten mediasi pers sesungguhnya adalah dunia ideologis. Pemberitaann pers atas isu-isu pemilu ibarat ‘ruang multidimensional’ tempat bercampuraduknya berbagai kontradiksi dan pertentangan. Pemberitaan merupakan serangkaian konstruksi manusia. Pers mengkonstruksi realitas dengan menggunakan bahasa sebagai perangkat dasar, sehingga setiap upaya menginformasikan isu, peristiwa, keadaan, benda, atau manusia beserta ucapannya sekalipun adalah usaha mengkonstruksi realitas.

Dalam konstruksi realitas, bahasa pers menjadi instrumen kunci yang dapat menentukan relief seperti apa yang akan diciptakan. Pers berpeluang besar mempengaruhi makna dan gambaran realitas. Dalam bahasa yang lebih akrab, hal ini disebut sebagai citra. Bagi pers, bahasa pemberitaan bukanlah semata alat komunikasi untuk menggambarkan realitas. Bahasa pada akhirnya menentukan citra tertentu yang hendak ditanamkan kepada publik. Perihal produksi citra inilah yang terlihat sangat menarik. Bagaimanapun awak pers adalah sekelompok komunitas dengan landasan normatifnya sendiri. Suatu pencitraan takkan beranjak jauh dari predisposisi nilai yang mereka anut.

Berbagai cara dilakukan untuk menentukan citra, mulai dari pilihan kata atau frase beserta asosiasi-asosiasi yang dilekatkan hingga ke soal siapa sumber-sumber beritanya. Masing-masing memberi kontribusi sehingga suatu teks berita memiliki, katakanlah, pengembangan definisi tertentu tentang realitas yang ditunjuk. Kendati tak dapat dilukiskan secara matematis, faktor-faktor tersebut seringkali bekerja secara sinergis dalam merekomendasikan citra tertentu atas subyek atau obyek yang direpresentasikan. Pada akhirnya, sebagai realitas tekstual, pemberitaan pers, dalam pemilu akan menampilkan dua ujung ekstrem: positif dan negatif. Kedua kutub tersebut seringkali hadir secara subtil, mulai dari pilihan kata, penekanan, bahkan penggunaan majas. Dapat kita amati, penggunaan bahasa konotatif mencerminkan bagaimana pencitraan itu secara lembut bermain dalam bahasa pers. Mudah-mudahan pers kita menyadarinya. Wallahu a’lam bisshowab.

*  Dimuat di Harian BERNAS JOGJA edisi Sabtu, 13 Desember 2008
**Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UII

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s