Pilkada DIY dan Netralitas Pers Lokal*

Sejumlah kalangan pesimis bahwa pilkada DIY akan terselenggara tahun 2008. Hal initerutama disebabkan oleh belum ditetapkannya Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Padahal jika saja RUUK tersebut ditetapkan, setidaknya perlu beberapa tahun masa transisi sebelum menggelar pemilihan kepala daerah tingkat satu DIY. Maka bukan tidak mungkin mekanisme pengangkatan Gubernur DIY yang akan datang masih akan melalui penetapan, bukan pemilihan.

Terlepas dari kapan berlangsungnya pilkada tingkat satu DIY, momentum tersebut tetap saja menempatkan pers lokal sebagai aktor strategis. Peran pers lokal akan diuji kembali pada pilkada DIY mendatang. Pertama,pers lokal merupakan agen produksi dan reproduksi informasi tentang figur dan sosialisasi mekanisme pilkada bagi khalayaknya. Kedua, pers lokal selaku pelaku mediasi dapat menjadi agen membentuk opini bahkan pemihakan pada salah satu kepentingan politik yang berkompetisi. Bukan tidak masuk akal jika pilihan masyarakat terhadap calon pemimpin daerah akan sangat tergantung pada pengetahuan yang diperoleh dari pers.

Dalam konteks ini gagasan ideal bahwa pers harus menjadi agen kebenaran dan bertindak memonitor proses-proses kekuasan lokal akan memperoleh ujian berat. Pers lokal dan kandidat kepala daerah boleh jadi mengambil peluang untuk memproses sebuah jalinan hubungan yang saling menguntungkan. Pers lokal dapat menjadi salah satu alat kampenye efektif karena proses penyebaran informasinya yang cepat dan luas. Seperti laiknya dunia perdagangan, media pers merupakan sarana yang cukup ampuh untuk beriklan; bahkan dengan cara yang sangat subtil sekalipun. Di samping itu distribusi informasi yang dilakukan media memberi keuntungan tambahan bagi para kandidat, karena efek distorsi informasi akan lebih kecil dibandingkan dengan penyebaran manual atau melalui juru bicara.

Idealisme pers sebagai penyangga demokrasi alias watchdog yang bertugas mengawasi ketimpangan sosial dan politik pada pilkada mendatang akan dibuktikan kebenarannya. Apalagi sejarah telah membuktikan DIY sebagai penyelenggara Pilkada tingkat dua pertama kali sebagaimana amanat UU No. 32 tahun 2004. Pilkada di Yogyakarta tahun 2005 dan 2006 lalu menjadi contoh pertama untuk membuktikan sejauh mana semangat netralitas pers lokal benar-benar dapat dipertahankan di era politik yang serba berbau uang. Kualitas demokrasi, setidaknya di wilayah Yogyakarta, dengan sendirinya bergantung kepada kemandirian pers dalam mengkonstruksi setiap realitas yang berhubungan dengan isu pilkada. Pers lokal selaku salah satu media penyampai informasi di daerah mengenai pilkada dituntut untuk memberikan informasi yang relatif obyektif dan netral.

Sebagai institusi yang bertugas menyampaikan informasi dan mendidik kesadaran politik masyarakat, netralitas mediasi pers lokal memang menjadi masalah pelik. Di satu sisi, pers lokal dituntut untuk bersikap netral atas pemberitaannya mengenai isu-isu pilkada langsung, terutama pada pemberitaan atas para pasangan kandidat yang saling berkompetisi memperebutkan potensi pemilih. Di sisi lain, pers lokal juga dituntut untuk senantisa bersikap kritis dan transparan terhadap segala bentuk penyimpangan yang mungkin berlangsung selama masa kampanye dan pasca pemilihan.

Mewaspadai Kolaborasi Pers dengan Kekuasaan
Kedudukan pers lebih jauh dapat dilihat dari fungsinya dalam masyarakat sebagai pemelihara stabilitas dan harmoni sosial di tingkat lokal. Dengan fungsi semacam ini pers lokal menjadi bagian dari sistem sosial yang berkewajiban menjaga keseimbangan berbagai komponen dalam masyarakat. Dalam konteks pilkada, pekerjaan insan pers terbingkai dalam dua ranah yang mesti berimbang. Pertama, ranah teknik; yakni batasan-batasan teknis mengenai bagaimana realitas sosiologis maupun psikologis tentang isu-isu pilkada diolah dan direpresentasikan. Tentu tidak setiap realitas tentang pilkada lantas diberitakan, karena terdapat serangkaian standar agar sebuah informasi layak untuk dimediasikan.

Kedua, ranah etik; yakni sejauh mana kepantasan perilaku wartawan dalam memperoleh dan mengkonstruksi informasi dapat dipertanggungjawabkan. Setiap jurnalis bertanggung jawab pada dirinya sendiri untuk menjadi pelayan masyarakat dan bahwa organisasi media tempat mereka bekerja akan selalu dinilai oleh masyarakat. Implementasi tanggung jawab ini tercermin dari sejauh mana insan pers berpegang teguh pada kode etik profesional jurnalis (code of conduct). Pada ranah etik ini, perilaku jurnalis semestinya menjadi juru bicara fakta dan kebenaran dan bukan juru bicara kekuasaan. Pers hadir untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Para jurnalis pada lembaga pers bukan hanya bekerja untuk sekadar mencari dan mengkomunikasikan berita maupun opini, namun mereka juga mempunyai tanggung jawab sosial untuk melihat kebenaran dari apa yang dimediasikan.

Pers lokal berperan sebagai penyalur yang netral dan tanpa target tertentu di antara anggota masyarakat yang ingin berbicara kepada publik yang ingin dicapai. Dalam konteks ini, media mesti meletakkan dirinya sebagai lembaga yang bebas nilai dan kepentingan. Tentu saja hal ini menjadi tugas berat yang mesti diemban setiap insan pers. Dalam himpitan tugas profesional yang relatif belum mensejahterakan, wartawan mesti mewaspadai jebakan-jebakan praktis seperti menjadi spin doctor atau setidaknya dipengaruhi para tim sukses yang berfungsi menjadi spin doctor. Di tengah serunya pertarungan antarkandidat, spin doctor merupakan sebuah ”profesi” baru yang bertugas memastikan kandidatnya memperoleh pemberitaan yang cukup memadai di media. Para spin doctor akan senantiasa mempengaruhi wartawan untuk memastikan opini apa yang akan dimuat di media serta mempengaruhi wartawan agar menempatkan pendapat kandidatnya secara dominan.

Dapat dikatakan, tugas utama spin doctor adalah mempopulerkan kandidat, termasuk melakukan personal branding terhadap kandidat yang diwakilinya. Kondisi ini bisa diperparah jika seorang spin doctor sekaligus adalah seorang jurnalis aktif yang karena kedekatannya dengan kandidat menyediakan kolaborasi yang saling menguntungkan. Jika situasi ini yang terjadi, maka dapat mencadi ancaman tersendiri bagi kemandirian dan kebebasan pers. Sudut pandang dari representasi realitas yang dimediasikan niscaya akan dipengaruhi oleh kepentingan dari kandidat. Jurnalis secara sadar melakukan proses pembingkaian ketika merekonstruksi realitas atau isu-isu pilkada.

Serunya persaingan antarkandidat dalam momen pilkada mendatang akan menempatkan pemberitaan pers sebagai arena konflik kepentingan. Pada saat konstruksi sajian pers media telah tercampur dengan subyektivitas dan kepentingan politik tertentu, pada saat itu pula pers sesungguhnya tengah ”berselingkuh” dengan kekuasaan. Celakanya, khalayak seringkali tidak pernah berpikir tentang adanya pertalian kuasa dan kepentingan yang bermain di balik representasi media. Khalayak media acapkali melihat isi media sebagai cermin realitas yang diterima apa adanya tanpa ada pretensi untuk sekadar mempertanyakan dari mana asalnya, bagaimana berita itu dibuat, atas dasar kepentingan apa dan siapa berita itu disajikan kepada pembaca. Ruang perselingkuhan pers dan kepentingan politik kandidat ini dapat menyelinap melalui kolom-kolom berita bahkan sampai ke ruang editorial. Jika demikian halnya, pers lokal sekadar menjadi juru bicara yang menyusupkan agenda-agenda politik dari kelompok politik atau figur kandidat. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi pada pers lokal DIY. Wallahu a’lam bisshowab.

*Tulisan ini dimuat di harian BERNAS JOGJA edisi Kamis 6 Desember 2007.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s