Pendahuluan

Beberapa tahun belakangan penonton televisi kita akrab disuguhi dengan beragam tayangan misteri. Umumnya tersaji dalam bentuk sinetron, yang biasanya diklaim sebagai acara religi, dan memang diorientasikan untuk sarana dakwah. Fenomena ini dimulai pada akhir tahun 90-an yang menandai genre baru dalam sinetron nasional, yang barangkali diharapkan dapat membangkitkan sinetron Islami. Sebagian diantaranya mengangkat cerita yang konon berasal dari pelbagai kisah nyata yang berkembang di masyarakat dan telah diekspose oleh sejumlah majalah dakwah yang hadir pada kurun yang sama. Mulanya, publik memang menganggap tayangan-tayangan tersebut secara suka cita, dan mengapresiasinya sebagai tayangan dakwah. Lambat laun, harapan tersebut kian pupus seiring dengan dominannya mistik dan takhayul yang nyaris menjadi bumbu utama dan berbeda dengan format awal yang menyuguhkan mistik dan takhayul tersebut sebagai pemanis belaka. Bisa disimak betapa gambaran yang hadir pada sinetron mistik diwarnai dengan ragam representasi semacam ‘mati dikerubuti belatung’, ‘makam meledak dan terbakar’ sebagi bukti sisksa kubur, ‘mati mengenaskan bagi para pelaku kejahatan dan gambaran-gambaran kengerian lainnya.

Representasi dunia gaib dalam sinetron dakwah pun tak luput menyasar dunia anak. Sinetron anak rupanya mengambil pola serupa, menggambarkan aneka keajaiban yang berasal dari alam gaib. Mistik dan takhayul pun lagi-lagi menjadi menu utama. Meski dengan penggambaran yang berbeda. Apabila kengerian biasa disajikan pada takhayul dan mistik sinetron dakwah dewasa; maka dalam konteks sinteron anak, mistik dan tkhayul umumnya disajikan secara jenaka. Pola-pola pengajaran mitologis berlangsung di dalamnya, mereka yang berbuat jahat akan segara mendapatkan pelajaran. Konon cara demikian dimaksudkan sebagai wahana pembelajaran. Sekalipun demikian, cara demikian mengandung kontradiksi tersendiri. Anak-anak yang semestinya dilatih berpikir rasional justru diajak berpikir sebaliknya, sebuah tujuan baik yang dilakukan dengan cara yang buruk.

Tayangan-tayangan sinetron religius memang tidak terlepas dari kecerdikan produsennya di dalam membidik rasa penasaran dan kebutuhan hiburan pemirsanya yang sebagian besar umat Islam. Kendati demikian, seringkali tayangan program-program siaran relijius itu menyimpan persoalan tersendiri, yakni menjauhnya konten program dari pemahaman agama yang rasional dan berdimensi tauhid murni. Dari perspektif aqidah Islam, sebagian besar program relijius justru cenderung mengandung nuansa kesyirikan, baik yang nyata atau terselubung. Alih-alih menjadi acara yang bertujuan meningkatkan akidah penonton (musim), beragam acara yang ditayangkan televisi kita justru menampilkan penyimpangan akidah. Sehingga sesungguhnya yang ada di dalam konten acara religius bertentangan dengan makna religiusitas sendiri.

Jika demikian yang terjadi, maka ini tentu ironis dengan tujuan televisi yang bertujuan mendidik masyarakat ke arah yang lebih baik. Program sinetron mistik yang diharapkan dapat menjadi wahana sebagai pengembangan nilai-nilai keimanan masyarakat (penonton muslim) justru melahirkan kontraproduksi. Televisi justru dapat menjadi guru yang ampuh dalam menyebarkan ide-ide mistik yang penuh dengan aroma kesyirikan. Ketika khurofat, takhayul dan syirik tampil dalam format yang berbungkus ajaran Islam, umat Islam pun secara tidak sadar diajak mempercayai bahwa tayangan yang mereka tonton membawa nilai-nilai kebenaran yang harus diikuti dan dipatuhi seratus persen. Fenomena ini boleh jadi didukung oleh fakta tak terbantahkan tentang kesenangan masyarakat kita terhadap dunia klenik dan mistik yang jelas-jelas bernuansa syirik.

Kalaupun bukan sinetron, tayangan mistik televisi kita pernah hingar bingar oleh reality show bertajuk perburuan hantu atau eksplorasi kegaiban di berbagai sudut tempat tinggal masyarakat. Masih jelas dalam ingatan, sebuah acara mistik bertajuk perburuan hantu di satu stasiun televisi kita dimulai dengan tampilnya beberapa pria mengenakan pakaian gamis dan sorban putih melilit kepala plus untaian tasbih di leher. Dibantu oleh pembawa acara yang akrab menyebut mereka sebagai “ustadz”, mereka menampilkan diri sebagai sosok kharismatik yang akan membantu masyarakat mengusir makhluk halus yang mengganggu hunian masyarakat. Dari sisi denominasi saja, penyebutan mereka sebagai ustadz memang dapat membawa pengaruh psikologis yang hebat pada penonton. Dengan penyebutan tersebut praktis pikiran penonton diarahkan pada predikat keulamaan yang akrab dikenal sebagai kyai. Seolah, tugas keulamaan yang mestinya mencerahkan masyarakat dialihkan pada sekadar fungsi pemburu dan pengusir hantu.

Di sisi lain, tayangan mistik di televisi kita mewajah dalam dalam format iklan. Tahun-tahun terakhir televisi kita banyak menyuguhkan iklan ramalan. Bekerjasama sama dengan operartor seluler, para cenayang menjajakan jasa ramalan masa depan manusia. Perdukunan kontemporer rupanya telah mengadopsi teknologi sebagai instrumen pelaris. Riuh rendah peruntungan manusia disambut baik oleh mereka yang mengaku mampu mengetahui nasib baik dan nasib buruk manusia untuk mengkalkulasi estimasi perjalanan hidup manusia mulai dari soal jodoh sampai garis rejeki. Penayangan aneka program tersebut membuktikan betapa berperannya media massa dalam menyebarluaskan mistik dan perdukunan. Ironisnya, aneka tayangan tersebut sungguh digandrungi umat Islam. Dikhawatirkan, pembiaran terhadapnya jelas akan menuntun masyarakat kepada kepercayaan takhayul yang sangat bertentangan dengan kepercayaan Islam.

Harus diakui, tayangan mistik televisi lazimnya disajikan dengan kemasan yang sangat menarik dan digemari masyarakat berbagai kalangan. Padahal, acara-acara itu bisa jadi membuat masyarakat terbiasa dengan hal-hal mistis, klenik dan tahayul, dan karenanya sangat berbahaya apabila diteruskan. Oleh karenanya, tulisan ini berupaya untuk sedikit menyibak beberapa aspek  tayangan mistik di televisi kita dari tiga faktor: ekonomi politik media, budaya massa, dan agama. Sekaligus, penulis ingin mengajak pembaca untuk merenung bahwa kembali kepada ajaran Islam yang benar dalam konteks mistik dan alam gaib mestilah menjadi sebuah keniscayaan. Maka di bagian akhir, penulis merasa perlu mengetengahkan sejumlah aspek pandangan Islam terhadap dunia gaib untuk, sekali lagi, berpegang kepada kitab suci sebagai panduan kepercayaan.

Mistik di Televisi : Perspektif Ekonomi Politik dan Budaya Populer

Tumbuhnya stasiun televisi swasta sejak paruh pertama tahun 90-an melahirkan sejumlah babak baru dalam tayangan televisi kita. Bukan saja televisi swasta telah menghasilkan perubahan sosial politik penting yang di negeri ini, televisi swasta juga membawa sejarah baru dalam perkembangan industri kreatif. Beraneka ragam tayangan menarik menjadi konsumsi sehari-hari khalayak. Macam-macam pula tema dan konten tayangan yang disajikan. Ada yang berformat hiburan murni, ada pula tayangan informasi murni, bahkan ada pula yang menggabungkan  informasi dan hiburan yang sekarang lazim dikenal sebagai infotainment. Insan televisi secara cerdas telah menyulap aneka pernik kehidupan manusia menjadi bagian dari bisnis mereka, sehingga hal apapun dapat diubah  menjadi komoditas yang layak tonton alias mengalami komodifikasi.

Salah satu lahan komodifikasi yang lazim ditayangkan di televisi kita adalah agama. Agama dengan beragam perniknya menjadi lahan yang senantiasa tidak pernah kering untuk dieksplorasi sekaligus dieksploitasi ke dalam berbagai bentuk tayangan. Masyarakat modern yang haus siraman rohani akan menjadikan agama sebagai tambatan akhir untuk menyelesaikan berbagai problema hidup. Maraknya bisnis tausiah sejak di awal tahun 2000-an menjadi salah satu bukti nyata betapa agama sekarang menjadi kebutuhan pokok manusia. Apalagi di saat momen-momen ritual tahunan semacam Ramadhan tiba, agama berubah menjadi lahan bisnis yang mengilhami banyak insan kreatif untuk memproduksi acara-acara yang mampu menyedot penonton. Bumbu pun diramu. Acara berformat jenaka pun hadir, riuh rendah bersaing dengan acara tausiah murni yang kerap menghadirkan juru petuah. Di samping itu, banyak pula yang melahirkan gairah keagamaan itu ke dalam tayangan sinetron bernuansa religi. Untuk yang terakhir ini menarik, sebab tidak jarang yang akhirnya justru terjebak ke dalam permainan simbol yang menjauh dari nilai-nilai agama yang murni.

Dalam konteks terakhir, dapat diamati betapa sejumlah tayangan sinetron yang bernafaskan agama, justru menampillkan bias pelangggaran nilai agama yang kental. Sinetron mistik misalnya, yang mewabah mulai awal tahun 90-an. Surutnya perfilman nasional pada akhir tahun 80-an menyebabkan sebagian produser mengalihkan produksinya ke sinetron dan reality show yang jelas berbiaya jauh lebih murah. Hadirnya televisi swasta menjadi muara akhir yang menyebabkan bisnis sinetron dan reality show berkembang sedemikian rupa. Pada akhirnya, dunia advertensi pun tidak luput dari campur tangan persoalan spiritual, manakala iklan-iklan cenayang dan perdukunan mewabah industri iklan mulai pertengahan dekade pertama tahun 2000.

Pelibatan spiritualisme ke ruang tonton boleh jadi merupakan perkembangan baik karena televisi berperan dalam mengangkat citra agama dari ruang domestik ke ruang publik. Kendati demikian, beberapa aspek tampilan justru bias dari nilai agama itu sendiri. Padahal, diakui atau tidak, saat ini televisi merupakan media yang paling banyak menyedot energi, memerangkap perhatian dan persepsi penontonnya. Sebagian besar masyarakat muslim boleh jadi bangga dengan tayangan-tayangan bernuansa keagamaan itu. Bahkan perlu juga semacam penghargaan terhadap upaya kreatif dari pihak pengelola televisi dalam mengemas acara bernuansa religi. Paling tidak acara tersebut merupakan bentuk “kepedulian” para pengelola televisi terhadap pemirsanya yang berpenduduk mayoritas Muslim. Kendati demikian, haruslah sentiasa diingat bahwa televisi merupakan sebuah entitas yang memiliki aneka kepentingan. Harus diingat bahwa kepentingan utama televisi umumnya bukan untuk diorientasikan pada pengembangan nilai-nilai keagamaan secara murni, melainkan sekadar artikulasi dari kepentingan ekonomi semata. Dalam kaitan ini, adalah lumrah jika kemudian televisi menjadikan agama dan spiritualitas sebagai komoditas belaka tanpa mengindahkan dampak susulan dari tayangannya yang bias pelanggaran atas nilai-nilai spiritualitas itu sendiri.

Secara historis, fenomena tayangan mistik di televisi kita sebetulnya bukan barang baru. Kemunduran film-film nasional yang tak sepi dari adegan mistik di akhir tahun 80-an tak menyurutkan minat pengelola televisi untuk menampilkan  tayangan-tayangan serupa pada dasawarsa berikutnya. Maraknya program beraroma religi dapat ditilik kembali mulai pertengahan tahun 90-an saat sejumlah stasiun televisi menayangkan fenomena perburuan hantu serta sinetron-sinetron bertema mistik dan alam gaib (Majalah Risalah, No.4 Th 42 Juli 2004). Sebut saja misalnya sinetron bertemakan hantu yang mulai ditayangkan RCTI pada 1995, ketika meluncurkan seri Si Manis Jembatan Ancol (SMJA), yang disusul dengan tayangan serupa bertajuk Kismis (Kisah Misteri pada tahun 2001).

Sukses acara berbumbu mistik tentu saja membuat stasiun televisi lain tergiur untuk menayangkan acara-acara sejenis. Misalnya stasiun SCTV meluncurkan Ratu Misteri Malam Jumat (disingkat “Tumis Ma’jum”} dan sinetron Antara Dua Alam. Ironisnya lagi, tayangan mistik serupa kemudian justru disiarkan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang seharusnya mendidik masyarakat dengan tayangan yang baik dan benar. Bahkan stasiun tersebut menyiarkan program-program yang lain dengan model serupa, entah berupa sinetron maupun reality show yang mengulas seputar dunia gaib. Beberapa lama kemudian stasiun televisi ini menayangkan acara “Hidayah” yang diawali oleh suksesnya sebuah majalah Islam yang menyajikan kisah-kisah nyata (Hidayah), akhirnya TPI menyusul dengan membuat program acara serial televisinya, Rahasia Ilahi. Ibarat sebuah fashion, tak ayal televisi lain pun latah ikut menayangkan program acara dengan tajuk serupa, religius. Trans TV menayangkan sinetron Taubat, SCTV mengangkat sinetron Astagfirullah, sementara Lativi tak mau ketinggalan menayangkan sinetron Adzab Ilahi. Akhirnya stasiun televisi lain pun menayangkan acara serupa. Duplikasi siaran semacam ini tidak lain disebabkan oleh tingginya rating yang diperoleh dan sekaligus menyedot iklan yang luar biasa pada tahun-tahun tersebut (Majalah Risalah, No.4 Th 42 Juli 2004).

Teks-teks ‘keagamaan dan spiritualitas” yang dikemas ke dalam aneka tayangan televisi tersebut merupakan sebentuk komoditas yang dibuat oleh industri budaya. Dari perspektif ekonomi politik media, sinetron maupun iklan adalah bentuk teks yang diproduksi untuk mendapatkan keuntungan secara masif. Di tangan elit industri budaya –pengelola televisi– apapun dapat disulap menjadi produk tayangan yang berdaya pikat tinggi dan akan mendatangkan keuntungan dari iklan yang mereka peroleh. Ini adalah sebuah perkembangan dari kapitalisme lanjut yang ditandai oleh komodifikasi terhadap seluruh artifak kebudayaan manusia oleh segelintir elit penguasa industri budaya. Aneksasi pikiran penonton menjadi perkara lumrah, karena perhatian penonton kemudian dicuri agar mereka krasan dengan aneka program yang ditayangkan. Logikanya, semakin menarik sebuah tayangan, maka potensi penonton semakin tinggi dan dengan demikian akan memberikan kesempatan yang makin luas bagi media untuk menampilkan iklan. Iklan inilah yang kemudian menjadi penanda apakah sebuah acara lantas dianggap laris atau tidak. Selebihnya, rating kemudian  menjadi dewa penentu bagi lembaga televisi untuk melihat sejauh mana sebuah program memiliki tingkat penerimaan dan dijadikan landasan kebijakan pemuatan iklan.

Dari sudut pandang teori kritis, penonton sesungguhnya tengah dibendakan oleh media. Penonton hanya akan dianggap sebagai sebagai obyek pelengkap yang dihitung berdasarkan kalkulasi matematik perihal potensi keuntungan yanag akan diperoleh dari sebuah tayangan. Hubungan antara penonton dan media berlangsung secara reifikatif, karena masyarakat –penonton– sesungguhnya dikuasai oleh hukum pasar. Di dalamnya, relasi media dan penonton sesungguhnya menempatkan penonton sebagai komoditas alias barang yang diperjualbelikan. Dalam konteks sinetron mistik, penonton yang membanjir tidak lain akan menjadi komoditas yang akan diperdagangkan televisi kepada pengiklan dengan nominal tertentu.

Hakikatnya, hukum reifikasi mengandaikan bahwa sebuah komoditas mengandung nilai fetish (jimat). Sebuah benda memiliki nilai fetish apabila ia dianggap memiliki nilai mutlak yang menjadi acuan hidup sehari-hari. Bagi penonton, sinetron mistik religius seringkali menampilkan nilai-nilai hidup tertentu. Pada taraf tertentu, nilai-nilai tersebut akan menjadi acuan hidup perilaku penonton. Masuk akal apabila perilaku pnonton acapkali mengacu kepada ‘tuntunan’ televisi. Di sisi lain, penonton itu sendiri sesungguhnya bernilai fetish bagi industri media. Industri media menjadikan penonton sebagai komoditas yang laku diperjualbelikan dalam jalinan kepentingan akumulasi modal. Rating lantas menjadi acuan utama yang menandai posisi acara di pihak media. Tinggi rendahnya rating otomatis menjadi semacam jimat bagi pengelola media untuk menentukan nilai komoditas acara, alias berapa harga yang pantas untuk pemberlakuan sebuah space iklan. Mengambil pemikiran Adorno, menurut Strinati (1995; 57) nilai fetish berlangsung manakala uang menjadi tolok ukur utama dalam segitiga hubungan media (televisi), pengiklan, dan khalayaknya.

Dalam dinamika kapitalisme lanjut, relasi antara masyarakat –penonton– dan media berjalin dalam lingkup “masyarakat komoditas”. Hilangnya identitas, keterasingan, dan ketidaktahuan norma mana yang harus dipegang menyebabkan masyarakat begitu mudah dipengaruhi media. Media menjadi sarana pemberi identitas,  menyediakan kawan, menampilkan penafsiran tentang kejadian-kejadian, dan secara tidak langsung mengarahkan massa pada pengambilan keputusan. Di samping itu, media memberi pemuasan akan kebutuhan manusia dan mempengaruhi cara berpikir. Dalam konteks ini, perlu diwaspadai pengaruh buruk media dalam konteks kemurnian sebuah ajaran agama. Penyampaian sebuah tata laku hidup yang disajikan dalam bentuk hiburan seringkali menjadikan hiburan itu sendiri sebagai substansi utama dan bukan pada nilai-nilai yang hendak disampaikan. Bias-bias pemahaman agama menjadi fakta tak terbantahkan manakala ide-ide tentang kesucian ajaran bercampur aduk dengan representasi yang sekadar menghibur dan menarik perhatian.

Meminjam pemikiran Adorno pula, Wuryanta dan Handayani (http://ekawenats.blogspot.com) menggambarkan bahwa masyarakat komoditas ditandai dengan empat aksioma penting. Pertama, masyarakat yang di dalamnya berlangsung produksi barang-barang, bukan terutama bagi pemuasan keinginan dan kebutuhan manusia, tetapi demi profit dan keuntungan. Kedua, dalam masyarakat komoditas, muncul kecenderungan umum ke arah konsentrasi kapital yang massif dan luar biasa yang memungkinkan penyelubungan operasi pasar bebas demi keuntungan produksi massa yang dimonopoli dari barang-barang yang distandarisasi. Kecenderungan ini akan benar-benar terjadi, terutama terhadap industri komunikasi. Ketiga, hal yang lebih sulit dihadapi oleh masyarakat kontemporer adalah meningkatnya tuntutan terus menerus, sebagai kecenderungan dari kelompok yang lebih kuat untuk memelihara, melalui semua sarana yang tersedia, kondisi-kondisi relasi kekuasaan dan kekayaan yang ada dalam menghadapi ancaman-ancaman yang sebenarnya mereka sebarkan sendiri. Dan keempat, karena dalam masyarakat kita kekuatan-kekuatan produksi sudah sangat maju, dan pada saat yang sama, hubungan-hubungan produksi terus membelenggu kekuatan-kekuatan produksi yang ada, hal ini membuat masyarakat komoditas “sarat dengan antagonisme” (full of antagonism). Antagonisme ini tentu saja tidak terbatas pada “wilayah ekonomi” (economic sphere) tetapi juga ke “wilayah budaya” (cultural sphere).

Dalam konteks budaya populer, sinetron mistik merupakan sebuah fase saja dari berlangsungnya komodifikasi kebudayaan. Bagi pengelola stasiun televisi, dibuatnya progam-program sinetron beraroma mistik, tentu saja juga bukan sekadar lahir dari gairah dakwah semata. Lebih dari itu, tayangan-tayangan semacam itu juga sarat politik dagang karena memang memberikan cukup keuntungan dari sisi bisnis. Terserapnya iklan yang cukup banyak plus bertahannya model tayangan demikian memberi bukti nyata akan maksud ersembunyi bercokol dibalik sebuah program tayangan.

Secara teoritik, penayangan mistik dalam ragam sinetron dakwah kita mensiratkan berlangsungnya komodifikasi agama oleh media. Komodifikasi berhubungan dengan bagaimana proses transformasi barang dan jasa beserta nilai gunanya menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai tukar di pasar (Mosco, 1996: 139). Umumnya produk televisi adalah berupa informasi dan hiburan, dan tayangan sinetron dalam beberapa aspek mengadung kedua anasir tersebut. Aspek nilai keagamaan yang menjadi landasan representasi meistik di layar kaca disulap menjadi barang dagangan berilai ekonomi tinggi –mendatangkan iklan– dan dapat dipertukarkan antara kebutuhan penjual (televisi) dan pembeli (pengiklan). Di lingkup kelembagaan, pengelola televisi memproduksi dan mendistribusikan nilai-nilai tesebut ke dalam tayangan yang didistribusikan ke lingkungan khalayak penonton yang beragam.

Secara ekonomis, media akan memperoleh keuntungan besar berkat perolehan iklan yang terpajan bersama sinetron tayangan mistik. Masalahnya, sebagai sarana dakwah, tayangan sinetron mistik dapat membuarkan sejumlah masalah serius manakala penggambarannya mengandung bias representasi yang justru berlawanan dengan nilai-nilai keislaman. Terlepas dari layak tidaknya aneka sinetron mistik, pengelola televisi toh tetap mempertahankan genre sinetron tesebut sampai kemudian bebarapa waktu belakangan KPI memperingatkan sejumlah televisi setelah menerima desakan dari berbagai kalangan.

Kuatnya kepentingan komersial dalam representasi mistik yang konon berorientasi dakwah tersebut juga dapat ditilik dari sejumlah model simulasi. Dalam kebudayaan kontemporer, simulasi akrab digunakan untuk mencapai efek-efek estetis dan politis agar sebuah tayangan memperoleh perhatian penuh dari publiknya. Citra- citra rekaan –simulacrum- acapkali tampil melalui justifikasi bahwa sebuah karya sinetron bernuansa mistik dihadirkan berdasarkan kisah nyata. Penggambaran berkedok kisah nyata inilah yang menjadikannya bermasalah, karena pada dasarnya konten media bukanlah sebuah entitas obyektif. Subyektivitas “sang pengarang” demikian kuat dalam setiap karya. Adalah tidak masuk akal jika sebuah karya sinetron begitu saja menjadi refleksi realitas. Lebih masuk akal apabila dikatakan bahwa pajanan media merupakan representasi. Di dalam konsep representasi, terkandung pemahaman bahwa media (televisi) sekadar menggambarkan sebagain saja dari realitas, yang seringkali penggambaran itu disajikan secara tidak utuh dan menyiratkan subyektivitas tertentu di baliknya.

Sebagai sebuah hasil konstruksi, tayangan mistik senantiasa mengandung kepentingan-kepentingan terselubung. Tanpa mengurangi penghargaan terhadap kepentingan dakwah itu sendiri, kepentingan komersial haruslah menjadi aspek yang patut dicurigai. Mudah saja, setiap penggambaran mistis selalu diupayakan dengan penggunaan efek-efek artistik yang berhasil memikat penonton. Tanpa daya pikat itu, mustahil sebuah tayangan mistik mampu bertahan lama ditonton. Persoalannya, manakala aspek daya pikat artistik lebih ditonjolkan tayangan, hal demikian justru dapat menggerus larangan penggambaran yang bertentangan dengan syariat.

Di sisi lain, bertahannya tayangan mistik dalam jangka waktu yang cukup lama juga merupakan ekses dari mayoritas publik yang diam. Secara tidak sadar, masyarakat penonton hanyut dalam keasyikan dan keterpesonaan terhadap apa yang mereka tonton tanpa mempertimbangkan lagi soal nilai-nilai yang tersembunyi di balik setiap tayangan. Puncaknya adalah berlangsungnya situasi hiperrealitas tontonan, yang berkembang manakala media dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan profan. Hubungan media dan penonton diwarnai dengan politik pertandaan, yaitu suatu situasi dimana “teks” media menjadi arena untuk mengendalikan publik (penonton). Dalam bahasa Baudrillard (Agger, 2005: 284), model simulasi ini berhasil menebarkan wacana kekuasaan dan kontrol secara langsung pada lingkungan masyarakat. Kesadaran masyarakat dikontrol melalui sarana representai untuk mengiyakan bahwa apa yang mereka tonton adalah kebenaran obyektif dan bukan sebuah rekayasa subyektif.

Maka, hiperrealitas praktik pertandaan mistik dan alam gaib dalam pelbagai sinetron dakwah sesungguhnya menyimpan ironi tersendiri. Dalam konteks dunia gaib, ajaran agama mewartakan bahwa hanya Allah-lah pemilik kunci kegaiban. Namun, kenyataannya, sinetron mistik justru membuat citraan tentang kegaiban itu menjadi tanda dan kode yang nyata. Seolah, penonton diajari bahwa memang demikianlah gambaran gaib yang sesungguhnya. Simulasi dunia gaib semacam itu menghadirkan aneka kerancuan, yang dinyatakan Piliang (2004: 321-322) sebagai deviasi dari wajah kesucian agama. Imagi kesucian menggantikan kesucian itu sendiri, karena yang hadir justru tanda-tanda yang bersifat imanen. Terjadi perayaan terhadap penampakan imanen kesucian (image, tanda, penampilan), sekaligus peniadaan makna kesucian yang sesungguhnya bersifat transenden (iman, hati, keyakinan).

Media (Televisi) dalam Pergumulan Tayangan Mistik

Beberapa tahun belakangan, fenomena mistik dan alam gaib nampaknya menjadi bagian yang akrab tayangan televisi kita. Bagaimanapun, televisi merupakan media yang paling kuat dalam mempengaruhi persepsi dan keyakinan masyarakat. Berbeda halnya dengan media cetak, sifat televisi yang berdimensi pandang dengar (audiovisual) mampu menanamkan ingatan lebih di benak penonton terhadap apa yang dilihatnya, sehingga khebatan televisi untuk membuat penonton percaya pun menjadi lebih kuat. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan akrab dengan keyakinan tentang alam gaib; sehingga hal ini tentu saja menjadi potensi yang tak pernah kerontang bagi televisi untuk mengeksploitasinya.

Simak saja tayangan bertajuk perburuan hantu yang sangat terkenal di salah satu televisi swasta kita beberapa tahun lalu. Di layar kaca tengah berlangsung adegan pengusiran hantu yang dilakukan oleh sejumlah pria tangguh yang berpakaian “islami’. Adegan-adegan di dalamnya menunjukkan bagaimana mereka menghalau si makhluk gaib itu dengan gerakan-gerakan mirip jurus-jurus silat dan memasukkannya ke dalam sebuah botol. Mereka kemudian berdialog dengan makhluk yang telah tertangkap tadi melalui medium seseorang, sehingga praktis orang yang menjadi medium itu menjadi tidak sadar alias kesurupan.. Dari dialog itu terungkap, nama dan sebab mengapa makhluk itu menghuni suatu tempat. Untuk membuat efek yang meyakinkan, seseorang dengan mata tertutup mencoba melukis raut wajah si makhluk. Sejak awal adegan itu berlangsung, muncul keterangan di salah satu sudut layar televisi: “Bukan Rekayasa”.

Apabila dicermati dan dikaitkan dengan ajaran agama baku, beberapa keanehan dapat ditengarai dari praktik pengusiran makhluk halus ala pemburu hantu di televisi. Aspek pertama dapat dilihat dari perilaku atraktif para “ustadz”  pemburu hantu tersebut yang bertingkah laku seperti laiknya pendekar pendekar di film dan sinetron. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan pengusiran jin dengan gerakan-gerakan semacam itu. Rasulullah hanya memperbolehkan pengobatan dari gangguan jin dengan metode ruqyah, itupun dengan doa-doa yang syar’i. Hal ini mengisyaratkan adanya sesuatu di balik penampilan para tokoh tersebut, yang kemungkinannya adalah penggunaan tenaga dalam yang notabene akrab dengan sihir. Aspek kedua adalah perilaku salah seorang tokoh lain yang berfungsi sebagai penerjemah visual. Dalam keadaan mata tertutup, ia bertugas sebagai pelukis jin yang diburu. Acapkali mereka ditanya oleh penonton di rumah tentang penyakit mereka, dan mereka bisa mengetahui si penanya yang menanyakan sakitnya. Juga kemampuan mereka untuk memasukkan jin ke dalam tubuh manusia, dan kemampuan mereka membuat orang bisa melihat jin. Perilaku semacam itu memberi indikasi yang makin kuat bahwa tokoh-tokoh yang memburu jin tersebut menggunakan sihir di dalam praktiknya. Semua tidak lain terjadi dengan bantuan jin juga, walaupun mereka tentunya menggunakan bacaan-bacaan nampaknya Islami tapi kenyataannya bukan.

Praktik pengusiran makhluk halus tersebut dilakukan berulang-ulang dari waktu ke waktu dan dari rumah yang satu ke rumah yang lain dengan modus yang sama. Persamaan modus ini juga menimbulkan kecurigaan, karena  tidak mungkin praktik yang bukan sihir dapat dilakukan berulang-ulang. Allah SWT memang memberikan karomah kepada orang-orang yang dikehendakiNya, tetapi tentu saja tidak semua orang terpilih untuk mendapat karomah Allah SWT. Hanya manusia yang dikehendaki-Nya lah yang akan mendapatkannya, dan itupun tidak mungkin berlangsung berulang-ulang alias hanya sesekali. Ini yang menjadi pembeda utama antara sihir dengan karomah. Dalam pandangan Islam, karomah merupakan keajaiban yang tidak dapat dipelajari, berbeda dengan sihir merupakan suatu ilmu yang dapat dipelajari.

Untuk mencapai kemampuan yang seperti itu, konon diperlukan suatu proses dan tahapan-tahapan tertentu yang bukan tidak mungkin bertentangan dengan syariat, baik dalam syaratnya, atau tata caranya, atau bacaan-bacaan yang tidak dimengerti maknanya yang sangat mungkin mengandung hal yang menyelisihi hukum Islam. Sehingga para ulama berpendapat bahwa mempelajari ilmu sihir hukumnya adalah haram. Sihir merupakan dosa besar yang dapat mengantarkan pelakunya menjadi kefir karena sihirnnya. Dan dosa sihir adalah dosa syirik karena di dalam sihir tidaklah seseorang meminta pertolongan kepada Allah SWT, melainkan kepada jin atau syetan. Para ulama berpendapat bahwa sihir hanya bisa dilakukan oleh sebab kesepakatan antara penyihir dengan syetan. kesepakatan itu dapat berupa sebagian perbuatan yang diharamkan atau beberapa bentuk kemusyrikan sebagai imbalan bantuan dan ketaatan syetan terhadapnya yang menyangkut hal-hal yang diinginkannya (Bali, 1995: 22). Para tukang sihir dan setan sesungguhnya adalah dua sejoli dalam rangka bermaksiat kepada Allah, karena tidaklah sekali-kali jin akan membantu para tukang sihir kecuali dengan imbalan berupa kemaksiatan dan kemunkaran yang nyata maupun tersembunyi.

Oleh karena itu, para ulama melarang bacaan-bacaan yang seperti itu. Dan cukuplah untuk mengetahui kebatilan semua itu, bahwa para tabi’in dan tabi’ut tabi’in, generasi terbaik umat ini setelah shahabat, yang merupakan wali-wali Allah, tidak ada seorang pun diantara mereka yang mengklaim hal-hal tersebut. Kegiatan pengeluaran jin dari tubuh seorang ”pasien” seperti terlihat pada cara tersebut justru mencurigakan, dan mengundang kekhawatiran karena boleh jadi mereka bukannya menggunakan jampi-jampi yang diijinkan Rasulullah, melainkan menggunakan jampi-jampi syaithaniah. Jika demikian halnya, maka pelakunya telah keluar dari kebenaran pelakunya tidaklah akan mendapatkan keuntungan di akhirat sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 102: “Demi sesungguhnya mereka itu telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat…).

Allah SWT menciptakan jin dari unsur yang berbeda dengan manusia. Manusia yang awal (Nabi Adam ‘alaihissalam) diciptakan dari tanah liat yang dibentuk, adapun anak turunannya diciptakan dari setetes air yang hina (mani). Adapun jin diciptakan dari api. Setan adalah dari bangsa jin yang jahat/ kafir, karena diantara jin ada yang beriman dan ada pula yang kafir sebagaimana manusia. Setan seperti halnya bangsa jin lainnya, merupakan makhluk Allah yang ghaib, artinya tidak tampak oleh mata kasar manusia. Mereka dapat melihat manusia namun tidak sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Dia (iblis) dan bala tentaranya melihat kalian (selalu mengamati kalian) dari arah yang kalian tidak dapat melihat mereka.” (Al-A’raf: 27)

Semenjak tahun 2004, tayangan atau pemberitaan mistik, sebenarnya pernah mendapat sorotan dari Dewan Pers. Namun tampaknya Dewan Pers tidak bisa berbuat banyak. Bahkan tidak pernah membahasnya, seperti diakui salah seorang Ketua Dewan Pers saat itu, Atmakusumah Astraatmadja. Walau secara pribadi ia mengaku tidak mempercayai takhayul, karena takhayul jelas bermasalah, namun ia mengakui bahwa mistik-mistik itu hanya menanggapi realitas kepercayaan di masyarakat yang mungkin sudah terjadi sejak puluhan, bahkan ratusan tahun di Indonesia. Menurut Astraatmadja, tahun-tahun sebelumnya terbitan masalah mistik sangat terbatas, bahkan medianya tidak begitu dikenal. Merasa tak ada kekuatan yang mampu menghentikan tayangan-tayangan ini, masyarakat akhirnya memilih Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai tempat mengadu. Pada akhir Maret 2004, MUI telah melayangkan surat kepada pengelola televisi yang ada agar menghentikan tayangan-tayangan yang bisa mengakibatkan kemusyrikan itu. Dari hasil pengamatan MUI, kisah-kisah misteri itu dapat merusak moral masyarakat karena berpotensi membuat orang menjadi musyrik karena percaya pada benda atau orang yang bisa memberi manfaat kepada dirinya (Majalah Risalah, No.4 Th 42 Juli 2004).

Representasi Mistik dan Alam Gaib (di Televisi): Perspektif Aqidah Islam

Dalam pandangan Islam, meminta bantuan kepada jin atau mendatangi dukun, paranormal maupun juru ramal merupakan bagian dari kesyririkan. Maka, akrabnya televisi kita dalam menayangkan praktik-praktik tersebut tentu saja mengundang sejumlah bahaya dari sudut pandang aqidah.. Bagaimana problematika kesyirikan berlangsung di layar televisi kita? Tingkat pertama kemusyrikan di acara televisi ini dapat ditengarai dari pemeranan hal-hal ghaib dalam sinetron-sinetron. Di dalam Al Qur’an jelas-jelas ditegaskan oleh Allah SWT, soal-soal ghaib itu hanyalah menjadi wilayah dan otoritas Allah SWT. Rasulullah SAW saja mengaku tidak memiliki otoritas menerangkan soal-soal ghaib, kecuali hal-hal (ghaib) yang sudah diwahyukan Allah dan kemudian menjadi teks Qur’an. Sebagai seorang muslim, keimanan kepada yang gaib adalah wajib. Maka manusia sesungguhnya tidak mempunyai cukup pengetahuan untuk mengetahui yang gaib itu, karena hal yang demikian memang menjadi rahasia Allah. Dalam surat Al. An’am ayat 50 Allah SWT berfirman:

Katakanlah: Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah: “Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat?” Maka apakah kamu tidak memikirkan(nya)?”

Menurut Hamka, kepercayaan kepada yang ghaib bahkan merupakan pokok kepercayaan agama. Allah SWT menciptakan dua jenis alam, dan manusia wajib mengimaninya yakni alam syahadah atau alam nyata dan alam gaib (HAMKA, 1987: 101). Perihal ruh, iblis dan jin sebagai bagian dari makhluk yang gaib itu hakikatnya hanya Allah SWT yang tahu baik mengenai hakikat maupun wujudnya. Maka sangat mengherankan jika tayangan-tayangan sejumlah acara siaran televisi mengekspos tentang keberadaan yang gaib tesebut dengan personifikasim dan visualisasi. Bahwa syetan, ruh, iblis memang ada, maka hal tersebut tentu tidak terbantahkan. Sehingga memvisualisasikan ruh, jin, syetan dan sebagaimanya justru berpeluang menjerumuskan manusia dalam pola pikir takhayul, dan yang demikian mengarah kepada syirik yang tersembunyi. Mempercayai keberadaannya adalah wajib, tetapi menggambarkannya merupakan sesuatu yang tidak mungkin dapat dicapai oleh indera manusia, karena Allah SWT telah berfirman dalam surat Al Israa’ ayat 85: Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: “Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit”.

Problematika kesyirikan yang kedua adalah visualisasi perilaku pengusiran hantu atau jin dengan menggunakan metode-metode yang bertentangann dengan syariat. Hal ini tentu saja dapat membawa pada mewabahnya kesyirikan di masyarakat. Masyarakat seolah digurui untuk menyelesaikan problem-problem hidupnya sehari-hari dan mengkait-kaitkannya dengan soal-soal gaib. Padahal tentunya tidak setiap masalah hidup manusia selalu berkaitan dengan dunia yang gaib itu. Perdukunan misalnya, pada saat dia direpresentasikan di televisi, maka berpotensi untuk mendorong khalayak penonton untuk menirunya atau paling tidak berpikiran ke arah itu jika suatu saat menemui persoalan hidup. Padahal, mendatangi dukun adalah perbuatan yang diharamkan oleh agama Islam. Orang yang mendatangi dukun akan tertolak sholatnya selama 40 hari. Padahal praktik perdukunan tidak lain dan tidak bukan adalah praktik sihir yang jelas-jelas dilarang.

Islam mengharamkan segala sesuatu yang terlibat dalam perbuatan sihir. Semua yang berhubungan dengan sihir dikategorikan ke dalam perbuatan syirik. Jadi, yang masuk kategori orang musyrik (orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah SWT) bukan hanya dukun, paranormal, atau orang pintarnya saja, para pasien yang mempercayainya pun digolongkan ke dalam golongan orang-orang musyrik. “Siapa yang datang kepada paranormal, kemudian bertanya tentang sesuatu dan membenarkan/meyakini apa yang dikatakannya, maka tidak akan diterima shalatnya selama 40 hari”. (H.R.Bukhari). Allah swt. mengklasifikasikan syirik sebagai dosa besar dan Dia tidak akan mengampuni dosa syirik kalau terbawa mati. Sebagaimana dalam Al Qur’an surat An Nisaa ayat 48, Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.”

Sihir masuk kategori syirik karena dalam pelaksanaannya melibatkan jin. Sedangkan meminta bantuan kepada jin itu hukumnya haram, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut:  “Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.” (Q.S.Al-Jin: 6)

Ayat tersebut menegaskan, jika manusia meminta pertolongan kepada jin, hal itu semakin menambah dosa dan tidak akan menjadi kebaikan. Jadi, yang termasuk dalam kategori sihir adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia dengan pertolongan jin, seperti santet, pelet, nyegik, termasuk di dalamnya kemampuan-kemampuan spektakuler yang dilakukan atas bantuan jin.

Problematika ketiga dari tayangan mistik di televisi adalah bahwa tayangan-tayangan tersebut berpotensi mengajak khalayak untuk berpikir irrasional. Akhir-akhir ini muncul iklan baru di televisi, yakni iklan perbintangan dari salah satu operator telepon seluler. Jika penonton tertarik, tinggalah menghubungi nomor yang disediakan untuk berlangganan. Ajakan seperti ini membawa dampak yang berbahaya. Orang-orang yang lemah iman dan terutama generasi muda akan mudah terjebak ke dalam pola-pola pikir pernujuman yang sama sekali bertentangan dengan rasionalitas. Termasuk dalam pelarangan pergi ke dukun, dalam ajaran Islam juga ditegaskan tentang haramnya praktik nujum atau ramalan perbintangan. Orang tidak perlu mendatangi ahli nujum, dan lain-lain dengan tujuan untuk mengetahui perkara-perkara ghaib seperti siapa jodohnya, darimana rezekinya, kapan ajalnya, dan seterusnya. Perbuatan itu bukan hanya sia-sia karena sesungguhnya kita telah menyakini bahwa tidak ada yang mengetahui hal-hal ghaib kecuali Allah. Menurut para ulama, ramalan perbintangan termasuk bagian dari perbuatan syirik karena meyakini adanya orang atau yang mengetahui keghaiban selain Allah dan hal tersebut berarti menyamakan makhluk dengan khaliqnya dalam masalah pengetahuan akan hal-hal ghaib (Ilyas, 1992: 74) .­ Kahin  atau juru ramal dukun yaitu orang yang selalu mengabarkan kepada manusia tentang sesuatu yang ghaib yang belum terjadi atau arraf (paranormal) yaitu yang selalu memberitahukan tentang tempat barang-barang yang hilang, sihir dan kecurian, atau nama pencurinya, siapa yang menyihir, dan lain-lainnya dari semua kejadian yang telah lewat dan manusia tidak mengetahuinya (Al-Atsari, www.salafy.or.id).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan bahwa ilmu nujum maskudnya adalah bukan nujum atau bintang itu sendiri sehingga ia berbeda dengan astronomi. Ilmu nujum lazim kita kenal sebagai astrologi, yang biasa digunakan sebagai indikasi atas berbagai peristiwa yang terjadi di bumi, yang kemudian dijadikan petunjuk dengan menyertakan bintang ini dangan bintang itu, bahwa akan terjadi begini dan begitu. Ilmu perbintangan juga sering dijadikan acuan atas kelahiran sesorang bahwa ia akan menjadi orang yang berbahagia atau sengsara (Al-Utsaimin, 2003: 445).  Dari hadits yang diriwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, berarti dia telah mempelajari sebagian dari sihir. Ilmu sihirnya bertambah selagi yang dipelajari juga bertambah.” Karena merupakan bagian dari sihir, maka perbuatan tukang nujum maupun mendatangi tukang nujum untuk meminta nujumj juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Kehati-hatian masyarakat terhadap tayangan berbau mistik di televisi memang selalu diperlukan karena televisi punya potensi yang sangat lembut sekaligus ampuh dalam mempengaruhi keyakinan sesorang. Berasyik-masyuk dengan tayangan-tayangan tersebut dapat menyebabkan pikiran sesorang terbawa kepada pemikiran-pemikiran syirik, bagaimanapun lembutnya. Padahal syirik jelas-jelas merupakan dosa yang tidak akan terampuni hingga sesesorang meninggalkannya sampai akhir hayatnya. Amatlah rugi bagi siapapun yang sampai akhir hayatnya masih menyimpan keyakinan  syirik. Imam Muslim meriwayatkan: “Barangsiapa bertemu Allah tanpa menyekutukan sesuatu pun dengan-Nya, maka dia masuk syurga, dan barangsiapa bertemu Allah sedang dia menyekutukan sesuatu denganNya, maka dia masuk neraka.”  Syirik menjadi masalah yang berat dan bukan sesuatu yang remeh. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang nanti dapat berkumpul di hari akhir dalam keadaan bersih dan terbebas dari kesyirikan.

*****

Oleh: Anang Hermawan**

Dunia penyiaran ke depan akan berubah seiring berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi. Sifat-sifat teknologi telekomunikasi konvensional yang bersifat massif sekarang sudah mampu digabungkan dengan teknologi komputer yang bersifat interaktif. Sistem analog yang telah bertahan sekian puluh tahun akan segera tergantikan oleh sistem digital, dan implementasinya segera memunculkan fenomena baru: konvergensi. Sederhananya, konvergensi adalah bergabungnya media telekomunikasi tradisional dengan internet sekaligus. Bersamaan dengan berlangsungnya konvergensi dibidang telematika, akan terjadi peralihan sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital. Televisi digital (DTV / Digital Television) menggunakan modulasi digital dan kompresi untuk menyebarluaskan video, audio, dan signal data ke pesawat televisi.

Kunci dari konvergensi adalah digitalisasi, kerena seluruh bentuk informasi maupun data diubah dari format analog ke format digital sehingga dikirim ke dalam satuan bit (binary digit). Karena informasi yang dikirim merupakan format digital, konvergensi mengarah pada penciptaan produk-produk yang aplikatif yang mampu melakukan fungsi audiovisual sekaligus komputasi. Maka jangan heran jika sekarang ini komputer dapat difungsikan sebagai pesawat televisi, atau telepon genggam dapat menerima suara, tulisan, data maupun gambar tiga dimensi (3G). Dalam dunia penyiaran, digitalisasi memungkinkan siaran televisi memiliki layanan program seperti laiknya internet. Cukup dengan satu perangkat, seseorang sudah dapat mengakses surat kabar, menikmati hiburan televisi, mendengar radio, mencari informasi sesuai selera, dan bahkan menelpon sekalipun.

Konvergensi media menyediakan kesempatan baru yang radikal dalam penanganan, penyediaan, distribusi dan pemrosesan seluruh bentuk informasi secara visual, audio, data dan sebagainya (Preston, 2001: 27). Dampak dari konvergensi media tentu saja berlangsung di berbagai bidang. Di ranah komunikasi massa misalnya, strategi jurnalistik konvensional sekarang ini mengalami perubahan signifikan. Jurnalis masa kini dituntut mampu menyegerakan penyampaian informasi yang diperoleh dan mengirimkannya ke khalayak. Maka, masyarakat sekarang mengenal apa yang disebut sebagai jurnalisme online (Abrar, 2003: 45). Aplikasi teknologi komunikasi terbukti mampu mem-by pass jalur transportasi pengiriman informasi media kepada khalayaknya. Di sisi lain, jurnalisme online juga memampukan wartawan untuk terus-menerus meng-up date informasi yang mereka tampilkan seiring dengan temuan-temuan baru di lapangan. Jurnalisme online sekaligus akan mengurangi fungsi editor dari sebuah lembaga pers. Seorang jurnalis online akan memperoleh otonomi yang lebih luas dalam meng-up load informasi baru tanpa terkendala lagi oleh mekanisme kerja lembaga pers konvensional yang relatif panjang.

Beberapa Konsekuensi

Konvergensi media bukan saja sekadar memperlihatkan bekerjanya ICT (information and communication technology) di ranah media. Bergabungnya media massa konvensional beserta teknologi internet tak ayal menumbuhkan serangkaian konsekuensi baru baik pada tataran teoritis maupun praktis. Pada tataran teoritik, pengertian komunikasi massa konvensional rasanya patut diperdebatkan kembali. Konvergensi menyebabkan perubahan signifikan pada ciri-ciri komunikasi massa konvensional. Tertundanya umpan balik yang lazim pada media massa konvensional semakin berkurang, bahkan hampir-hampir lenyap. Media konvergen memunculkan karakter baru yang makin interaktif, dimana penggunanya mampu berkomunikasi secara langsung dan memperoleh konsekuensi langsung atas pesan (Severin dan Tankard, 2001: 370). Disebabkan karena sifat interactivity media konvergen, maka pendekatan linear sebagaimana sering dilakukan dalam memandang konteks komunikasi massa terasa kurang relevan lagi.

Perpaduan ciri-ciri komunikasi massa dan komunikasi antarpribadi dalam media konvergen menyebabkan berubahnya konsep massa. Dalam komunikasi massa konvensional, massa yang diartikan sebagai kesatuan khalayak yang anonim dan teralienasi, sehingga pesan yang disampaikan kepadanya pun besar-besaran (massive) dalam media konvergen justru terjadi proses demassivikasi. Media konvergen menyebabkan derajat massivitas massa berkurang, karena komunikasinya makin personal dan interaktif. Sebagaimana diungkap McMillan (dalam Lievrouw dan Livingstone, 2004: 164), konvergensi teknologi komunikasi baru memungkinkan terciptanya komunikasi interpersonal yang termediasi.

Pada tataran praktis, konvergensi media menghadirkan isu-isu penting di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan.. Di bidang pendidikan, lembaga pendidikan akan dituntut untuk mampu menyediakan lulusan yang memiliki kematangan akademis sekaligus kapabilitas praktik yang baru dan berbeda dengan sebelumnya. Dalam konteks ini, dunia pendidikan di masa mendatang dihadapkan pada tantangan-tantangan pembenahan kurikulum agar sesuai betul dengan laju teknologi yang tidak terbendung. Dunia kerja di masa mendatang akan mensyaratkan kualifikasi keterampilan baru pada setiap pekerjaan yang berhubungan konvergensi teknologi.

Dari sudut pandang ekonomi politik, konvergensi juga berarti peluang profesi baru. Konvergensi memberikan kesempatan baru kepada pengelola media konvergen untuk memperluas pilihan publik sesuai selera, karena tersedianya sejumlah pilihan akses sekaligus. Sekalipun demikian, di aras ekonomi ini konvergensi juga berpeluang menciptakan kelompok dominan baru yang akan menjadi penguasa pasar. Konsentrasi kepemilikan salah satunya. Sektor-sektor media yang berbeda akan bergabung dan menghidupkan konglomerasi. Padahal, manakala kepemilikan baik secara vertikal maupun horisontal sudah dikuasai oleh kelompok, ekses lanjutannya senantiasa tidak menyenangkan. Konvergensi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu untuk menyebarkan gagasan-gagasan politik secara lebih leluasa dibandingkan dengan media massa konvensional. Bagi pemodal yang berafiliasi dengan kelompok politik, konvergensi memberi peluang yang labih terbuka untuk mentransformasikan gagasan politik tertentu untuk meraup suara publik. Dengan demikian maka konvergensi media berarti juga berpotensi menjadi medium hegemoni baru bagi kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik untuk meraih keuntungan sepihak. Konfigurasi kekuatan semacam ini dapat mengancam terselenggaranya kehidupan demokrasi, karena, hakikatnya suara publik cenderung akan dikendalian oleh kekuatan dominan dari pemilik modal sekaligus kelompok kepentingan.

Oleh karena itu, pada aras politik diversifikasi konvergensi menuntut kebijakan politik yang menjamin adilnya distribusi dan perlindungan konsumen. Pada tingkat ini, diperlukan regulasi yang memadai agar akses konvergensi dapat dinikmati secara relatif merata untuk semua kalangan. Termasuk di dalamnya adalah agar khalayak terlindungi dari dampak buruk media konvergen. Hal ini menjadi urgen untuk dipikirkan, engingasifat alamiah perkembangan teknologi yang selalu saja mendua; di satu sisi konvergensi memberi dampak positif dan di sisi lain negatif. Di samping optimalisasi sisi positif, antisipasi terhadap sisi negatif konvergensi nampaknya perlu dikedepankan sehingga konvergensi teknologi mampu membawa kemaslahatan bersama.

Dari sudut pandang kebudayaan, pola perilaku masyarakat akan berubah seiring dengan perkembangan media konvergen (Rice, dalam Lievrouw and Livingstone, 2004: 105-124). Digitalisasi media menyebabkan kurang pentingnya memisahkan isi media dari sisi produksi, editing, distribusi dan penyimpanannya. Maka, bentuk dan isi media mendatang akan berubah mengikuti perkembangan teknologi. Cepat atau lambat, di masa mendatang preferensi masyarakat terhadap media akan beralih dari media konvensional ke media konvergen. Singkatnya, konvergensi akan mengubah hubungan antara teknologi, industri, pasar, gaya hidup dan khalayak.

Melacak Perkembangan Televisi Digital di Indonesia

Dibandingkan negara-negara lain di belahan dunia, Indonesia relatif ketinggalan dalam implementasi televisi digital. Di Jerman, proyek ini telah dimulai sejak tahun 2003 lalu untuk kota Berlin dan 2005 untuk Munich. Di Inggris, akhir tahun 2005 dilakukan percobaan untuk mematikan beberapa siaran analog. Hal ini untuk memastikan bahwa pematian total sistem analog bisa dilakukan pada tahun 2012 agar masyarakat dan industri penyiaran setempat tidak terkejut. Sementara Jepang merencanakan era digital pada 24 Juli 2011. Di Amerika Serikat, tanggal 17 Februari 2009 sebagai hari selamat tinggal bagi TV Analog. Tahun 2010, Prancis juga akan menerapkan hal yang sama. Sementara Belanda dan Italia, saat ini sudah berada pada era digitalisasi penyiaran. Di Malaysia, penyiaran digital telah dimulai sejak tahun 1998 dan sekarang ini telah dinikmati oleh hampir dua juta rumah. Konon, mulai tahun 2009 negara tersebut berencana menghentikan siaran analog dan beralih seluruhnya ke sistem digital pada tahun 2015. Sementara di Singapura, televisi digital diluncurkan sejak tahun 2004 dan saat ini hampir dua ratus ribu rumah telah menikmatinya (http://grafistv.com).

Di Indonesia, mulai tahun 2007 lalu, pemerintah memusatkan perhatian agar siaran televisi digital dapat mulai dijalankan. Awal Februari 2007 pemerintah menggelar konsultasi publik untuk membicarakan rancangan peraturan menteri komunikasi dan informatika tentang penentuan standar penyiaran televisi digital terestrial. Sebelumnya, tim nasional yang ditunjuk pemerintah telah merekomendasikan migrasi sistem penyiaran analog ke digital dengan mengadopsi standar DVB-T (Digital Video Broadcasting) dari Eropa. Standar penyiaran lain yang dipertimbangkan adalah ATSC (Advanced Television System Committee) dari Amerika, ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) dari Jepang, dan DMB (Digital Mobile Broadcasting) dari Cina. Berdasarkan studi literatur, uji coba dan sumber pembanding lainnya serta melihat potensi pertumbuhan dan keadaan Indonesia, Tim Nasional merekomendasikan DVB-T sebagai standar penyiaran televisi digital terestrial yang dapat diterima oleh pesawat televisi tidak bergerak di Indonesia.

Kemudian pada tanggal 21 Maret 2007, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menteri Nomor: 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial untuk Televisi Tidak Bergerak. Keputusan itu menetapkan standar DVB-T sebagai standar penyiaran televisi digital teresterial tidak bergerak di Indonesia. Selanjutnya pemerintah membentuk tiga kelompok kerja untuk menyiapkan pilot project televisi digital, yang terdiri dari (1) Working Group Regulasi Sistem Penyiaran Digital, (2) Working Group Master Plan Frekuensi Digital dan (3) Working Group Teknologi Peralatan.

Dalam publikasi Depkominfo tertanggal 25 Februari 2008, pemerintah akan menyelenggarakan uji coba televisi digital pada tahun 2008 yang diharapkan bermanfaat bagi segenap pemangku kepentingan yang terkait dengan televisi. Bagi penyelenggara siaran, diharapkan mereka akan menyiarkan program mereka secara digital. Di samping itu penyiaran digital akan memberi kesempatan kepada mereka terhadap peluang bisnis baru di bidang konten yang lebih kreatif, variatif dan menarik. Bagi institusi pemerintah, uji coba penyiaran digital akan mendukung penyusunan perencanaan master plan frekuensi digital dengan melakukan pengukuran kekuatan sinyal, interferensi antara analog dan digital, dan pengukuran parameter lainnya serta menyiapkan berbagai perangkat peraturan terkait dengan rencana implementasi siaran digital. Bagi industri elektronik dalam negeri, uji coba tersebut akan mendukung produksi set top box dan mengukur kinerjanya. Dan bagi masyarakat luas, uji coba tersebut untuk memperkenalkan siaran TV digital agar masyarakat dapat membandingkan keunggulan kualitas siaran digital dengan analog (http://www.depkominfo.go.id).

Dalam perkembangannya, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 27/P/M.Kominfo/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital; maka pada tanggal 13 Agustus 2008 dilakukan uji coba siaran di wilayah Jabodetabek. Uji coba tersebut melibatkan tiga instansi pengevaluasi, yakni Depkominfo, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) (http://www.suaramedia.com). Uji coba ini sekaligus menandai migrasi sistem penyiaran analog menuju sistem digital. Selama proses migrasi, Depkominfo merencanakan tiga tahap perubahan. Tahap pertama dimulai tahun 2008 hingga 2012, yang meliputi tahap uji coba berupa penghentian izin lisensi baru untuk TV analog setelah beroperasinya penyelenggara infrastruktur TV digital. Pada tahap ini juga direncanakan mulainya lisensi baru untuk penyelenggara infrastruktur TV digital, pemetaan lokasi dimulainya siaran digital dan dihentikannya siaran analog. Industri elektronik dalam negeri juga didorong untuk penyediaan peralatan penerima TV digital.

Selanjutya, tahap kedua ditargetkan dimulai pada tahun 2013 hingga 2017 dengan sejumlah kegiatan yang meliputi penghentian siaran TV analog di kota-kota besar dilanjutkan dengan daerah regional lain. Targetnya, pada tahap ini berlangsung intensifikasi penerbitan izin bagi operator yang awalnya beroperasi analog ke digital. Sedangkan tahap ketiga sebagai tahap terakhir merupakan periode dimana seluruh siaran TV analog dihentikan, siaran TV digital beroperasi penuh pada band IV dan V, serta kanal 49 ke atas digunakan untuk sistem telekomunikasi nirkabel masa depan (http://www.suaramedia.com).

Secara teknis, televisi digital memberikan sejumlah keuntungan bagi penggunanya. Televisi digital memungkinkan tersedianya layanan siaran tambahan yang bersifat interaktif seperti halnya internet. Kualitas audiovisual yang lebih baik bagaimanapun, menjadi keunggulan televisi ini, sehingga penonton dapat menikmati layar kaca seperti laiknya layar lebar. Penggabungan televisi dan internet juga akan membuka kemungkinan untuk pelayanan-pelayanan baru, seperti: penyediaan link antara program dokumenter dengan ensiklopedia online; akses kepada arsip digital untuk memperoleh informasi-informasi tambahan bagi program-program berita dan current affairs; membuat link antara program drama atau komedi dengan situs-situs internet yang dibuat oleh para penggemar (fans) program-program tersebut. Dimungkinkan pula streaming video yang lazim di dunia internet, termasuk film on demand dan siaran langsung melalui internet (Hastjarjo, 2007). Di samping itu, sistem digital memungkinkan diversifikasi saluran sehingga menjadi saluran multikanal. Konon, satu kanal analog dapat dipecah dan diisi oleh 4-6 saluran televisi digital.

Masih dalam pandangan Hastjarjo (2007), sekalipun televisi digital membuka kemungkinan-kemungkinan menarik, namun realisasinya tidak secepat media yang lain. Penghambat yang terbesar adalah: dibutuhkannya pesawat televisi model baru yang memiliki fasilitas untuk men-decode sinyal digital. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan televisi siaran ragu untuk mulai melakukan siaran televisi digital, dengan pertimbangan: (1) dibutuhkan pembangunan infrastruktur baru untuk memproduksi dan menyiarkan program televisi digital; (2) harga pesawat televisi digital masih belum terjangkau oleh sebagian terbesar khalayak penonton televisi, sementara itu untuk menyiarkan program ganda (analog dan digital) akan terlalu mahal.

Selama masa migrasi analog ke digital, pengguna masih dapat menggunakan pesawat televisi analog untuk menerima siaran digital, dengan menambahkan peralatan tambahan yang memungkinkan televisi analog dapat menerima siaran digital. Operator perlu menambah pemancar digital, sementara penggunanya pun perlu menambah alat penerima siaran yang disebut set-top box. Di sinilah persoalannya, sebagai komplemen televisi analog, sekarang ini harga set-top box masih terlihat relatif mahal. Beberapa media menyebutnya tidak kurang dari 25 dolar per unit, bahkan ada yang mencapai 150 dolar. Padahal untuk dapat terjangkau masyarakat, pemerintah berharap harganya hanya sekitar 200 ribu rupiah saja. Oleh karenanya, persoalan daya beli masyarakat akan perangkat tambahan tersebut menjadi kesulitan tersendiri untuk tercapainya migrasi dari penyiaran analog ke penyiaran digital dalam kurun yang cepat.

Dalam catatan Harsono (KOMPAS, 5 September 2008), selama masa transisi sebelum sampai digital penuh, proses migrasi menuju era TV digital perlu melibatkan beberapa pihak. Dari sisi operator, selain dipasang pemancar digital, operator sebaiknya tetap mengoperasikan siaran TV analog-nya hingga beberapa tahun mendayang untuk melayani pemirsa yang belum memiliki penerima digital. Sementara itu, produksi penerima TV analog harus segera dihentikan agar yang beredar di toko adalah yang sudah digital. Adapun untuk pemirsa yang ingin menikmati TV digital, tapi belum mau membeli TV digital baru, harus disediakan konverter digital ke analog (set-top box / STB) hingga beberapa waktu (tahun).

Eksistensi Televisi Komunitas

Dengan diterbitkannya Undang-undang Penyiaran No 32. Th. 2002, sistem penyiaran Indonesia mengenal empat jenis media penyiaran yakni penyiaran publik, penyiaran swasta, penyiaran komunitas, dan penyiaran berlangganan (pasal 13 ayat 2). Di masa mendatang, digitalisasi penyiaran terhadap keempat jasa penyiaran di atas nampaknya bukan sesuatu yang mustahil. Cepat atau lambat, konvergensi media yang mewajah dalam televisi digital akan melibas teknologi penyiaran konvensional. Dari kacamata teknologi boleh jadi konvergensi merupakan sesuatu yang imperatif, keberadaannya sekadar satu tahap dari evolusi teknologi belaka. Sekalipun demikian, implementasinya senantiasa melahirkan beragam konsekuensi sebagai akibat perubahan gaya hidup pengguna teknologi. Persoalannya adalah, sejauh mana penyedia jasa penyiaran dan masyarakat kita betul-betul siap untuk menerima digitalisasi televisi? Di samping itu, digitalisasi menyisakan satu pertanyaan penting berkaitan dengan eksistensi televisi komunitas yang ada di Indonesia sekarang ini.

Pertanyaan tersebut menyangkut sejauh mana peran televisi komunitas sekarang ini, dan bagaimana masa depan televisi komunitas dihadapkan dengan tantangan konvergensi media. Secara historis, televisi komunitas hadir sebagai wahana penyaluran aspirasi komunitas di mana televisi tersebut hadir. Wacana pentingnya televisi komunitas menguat bersamaan dengan merebaknya siaran televisi swasta yang demikian dominan di negeri ini. Siaran televisi swasta yang tumbuh pesat dinilai mendesakkan sejumlah isu penting, mulai dari karakter siaran yang dituduh berbau kekerasan, seks, dan tuduhan merosotnya moralitas masyarakat yang ditimbulkan oleh aneka tayangan yang tidak mendidik. Belum lagi orientasi media yang makin dikuasai oleh pemodal kuat telah menjadikan televisi swasta menjadi lahan kepentingan ekonomi politik kelompok tertentu.

Selain mewadahi aspirasi komunitas stempat, sejumlah televisi komunitas mula-mula hadir karena tidak terjangkaunya daerah tertentu oleh siaran swasta. Dalam perkembangannya, kesadaran untuk menjadi media alternatif terasa makin diperlukan. Sejalan dengan kesadaran tersebut, UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 menyediakan kesempatan pada masyarakat di daerah untuk mendirikan lembaga penyiaran yang sesuai dengan watak, adat, budaya, dan tatanan nilai/norma setempat. Maka, merebaknya pendirian televisi komunitas di samping media penyiaran komunitas lain dan penyiaran lokal menandai dimulainya desentralisasi penyiaran. Makin terbuka celah bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam bidang penyiaran televisi. Dengan demikian, masyarakat sekarang memiliki peluang untuk tidak lagi menjadi obyek penyiaran, namun bisa berperan sebagai subyek yang aktif mewarnai dunia penyiaran di Indonesia.

Eksistensi televisi komunitas mulai diakui secara luas pasca paruh pertama 2007 Pada bulan Mei tahun 2007, bertempat di Institut Kesenian Jakarta diselenggarakan seminar nasional bertajuk “Masa Depan Televisi Komunitas Indonesia”. Berikutnya pada Agustus 2007 diselenggarakan Workshop Pengelolaan TV Komunitas di Grabag, Kabupaten Magelang yang menghasilkan terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) Televisi Komunitas Indonesia. Pokja ini bertugas mempersiapkan terbentuknya jaringan/asosiasi televisi komunitas se-Indonesia. Hasilnya, lahirlah ATVKI (Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia). Kemudian pada bulan Desember 2007, bekerjasama dengan Universitas Islam Indonesia dan Institut Kesenian Jakarta; kelompok kerja ini menyelenggarakan seminar nasional dan workshop televisi komunitas di Yogyakarta yang melibatkan puluhan pengelola televisi komunitas di seluruh wilayah Indonesia.

Di kalangan penggiat televisi komunitas, batasan komunitas rupa-rupanya juga belum disepakati benar. Sebagian penggiatnya menggunakan pendekatan geografis. Komunitas mengacu pada pengertian sosiologis yang berarti sekelompok masyarakat yang tinggal dalam dalam jumlah dan teritori tertentu dan terikat pada kepentingan maupun nilai bersama. Batasan ini yang kemudian dianut oleh lembaga pemberi ijin, yang mensyaratkan pendirian televisi komunitas harus disepakati oleh setidaknya 250 warga dewasa di wilayah komunitas dimana televisi tersebut akan didirikan. Sementara, bagi para penggiat televisi komunitas yang berbasis lembaga pendidikan, komunitas dipahami sebagai anggota lembaga tersebut. Maka wajar jika ada perguruan tinggi yang membuat televisi internal kemudian mengakuinya sebagai televisi komunitas.

Kendati demikian, perbedaan tersebut tidaklah menjadikan penggiat televisi komunitas berbeda visi, karena masing-masing berupaya bertanggung jawab kepada komunitasnya. Dalam konteks ini, umumnnya para pegiat televisi komunitas bertujuan memberdayakan anggota komunitasnya di tengah-tengah terpaan media mainstream yang saat ini cenderung memperlakukan penonton sebagai obyek semata. Di sinilah pangkal idealisme pengelola media komunitas. Bahwa kehadiran sebuah media mestilah memampukan khalayaknya sebagai subyek yang turut menentukan. Maka, tidak heran jika di dalam idealisasi tersebut televisi komunitas seringkali menggemakan kredo: dari komunitas, oleh komunitas dan untuk komunitas.

Partisipasi menjadi salah satu aspek yang dijunjung tinggi dalam mempertahankan eksistensi televisi komunitas selama ini. Perasaan memiliki media di lingkungan komunitas akan tinggi manakala keterlibatan warganya juga tinggi. Harapannya, makin tinggi partsisipasi komunitas dalam penyelenggaraan siaran, makin beragam pula konsep dan isi tayangan yang disiarkan. Dari sisi ini, keberadaan televisi komunitas sesungguhnya sesuai benar dengan semangat yang ada pada UU Penyiaran No 32 tahun 2002 yang mendorong terciptanya diversity of content dan diversity of ownership.

Sayangnya, di tengah karut-marut pelaksanaan undang-undang tersebut, eksistensi televisi komunitas belum memperoleh tempat yang diharapkan. Jika dikontestasikan dengan televisi swasta misalnya, akan segera terlihat bahwa televisi komunitas belum memperoleh tempat yang memadai. Keengganan televisi swasta nasional untuk berubah menjadi televisi lokal dan atau berjaringan saat ini menjadi semacam batu sandungan bagi kemajuan televisi komunitas. Manakala televisi swasta nasional tidak berubah menjadi lokal atau berjaringan, tidak tersedia cukup kanal (UHF) untuk menempatkan siaran televisi komunitas. Padahal, jika selama ini, pengelola televisi swasta mau tunduk dan patuh terhadap peraturan perundangan, kanal-kanal yang sudah terisi tersebut sangat dimungkinkan akan kosong dan dengan demikian tersedia cukup kanal untuk televisi komunitas.

Bagi sejumlah pengelola televisi komunitas, kurangnya kanal analog yang kosong selama ini memang telah coba diatasi dengan penggunaan saluran VHF, terutama untuk beberapa blank area karena tidak terjangkaunya lingkungan komunitas tersebut oleh saluran UHF. Nyaris tidak ada pesaing untuk saluran ini, mengingat satu-satunya yang masih menggunakannya hanyalah TVRI. Banyaknya kanal kosong pada saluran VHF di satu sisi memang memberi peluang bagi masuknya televisi komunitas. Kendati demikian, di lingkungan yang telah lama terjangkau siaran UHF dari stasiun televisi swasta, kebiasaan menonton masyarakat sekarang nampaknya cukup enggan untuk kembali lagi ke saluran VHF.

Dalam kancah penyiaran nasional, televisi komunitas boleh dikatakan sebagai anak bungsu, setelah sebelumnya radio komunitas lahir dan berkembang terlebih dahulu. Kemunculnya merupakan buah dari idealisme para penggiat media alternatif di berbagai penjuru nusantara, yang menginginkan demokratisasi di bidang penyiaran. Sebagai media alternatif, program-program penyiaran komunitas (radio dan televisi) umumnya mengusung isu pemberdayaan masyarakat dan pendidikan literasi. Diakui atau tidak, media komunitas memiliki peran penting dalam menumbuhkan keterampilan bermedia. Titik tekannya terletak pada bagaimana komunitas dapat mengelola media alternatif untuk komunitasnya masing-masing. Maka praktik jurnalisme warga (citizen journalism) menjadi fenomena yang menggejala di lingkungan komunitas. Media menjadi arena penempatan warga komunitas sebagai subyek yang otonom, karena mereka diajak untuk mampu mengkreasi program-program yang bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Tidak jarang, mereka pula yang menjadi aktor dalam program-program tersebut. Dari sisi pembiayaan, umumnya mereka pula yang membiayai sepenuhnya program-program yang disiarkan.

Secara akademis, praktik jurnalisme warga yang lazim pada media komunitas memiliki sejumlah persamaan dengan eksistensi blog di dunia internet. Berbeda halnya dengan jurnalisme konvensional, jurnalisme warga justru menampik kaidah-kaidah yang rigit dalam menampilkan informasi untuk disampaikan kepada komunitasnya. Penonjolan jurnalisme warga acapkali terletak pada aspek proximity maupun human interests yang menjadi tuntutan komunitas. Wajar apabila praktik jurnalisme warga tidak urung sebagai sebuah antitesis bagi jurnalisme mainstream. Dalam jurnalisme mainstream, masyarakat biasa ditempatkan sebagai obyek semata yang senantiasa terpinggirkan. Mereka seringkali hanya ditempatkan sebagai bagian yang tidak penting dalam sebuah informasi, sebagai pihak yang pasif menerima informasi. Sementara dalam jurnalisme warga, prinsip-prinsip rigid dalam pengolahan dan penyampaian informasi justru ditinggalkan.

Jurnalisme warga sekaligus menempatkan warga biasa sebagai subyek, karena mereka dihargai secara penuh untuk mengolah dan menyampaikan informasi tanpa terikat oleh aturan baku jurnalistik konvensional. Jurnalisme warga adalah jurnalisme orang biasa, tidak perlu sama dan sebangun dengan jurnalisme konvensional. Dalam praktik, prinsip-prinsip jurnalisme warga pun kemudian relatif seragam antara radio komunitas dengan televisi komunitas. Bedanya hanyalah, jika pada radio komunitas sifat informasinya auditif, maka dalam praktik televisi komunitas aplikasi jurnalistik dapat disajikan secara audiovisual. Menurut Darmanto (2007) jurnalisme warga bukan hanya mensyaratkan partisipasi penuh warga sebagai subyek sekaligus obyek informasi, melainkan juga menjadi wujud ekspresi budaya masyarakat setempat.

Dalam pendidikan media literasi, televisi komunitas menjadi ajang untuk menanamkan kesadaran bermedia bagi warga komunitas. Hal ini terkait dengan bagaimana televisi komunitas menggugah daya cerna dan kemampuan warganya dalam mengapresiasi segala bentuk pajanan media yang mereka diterima. Orientasi media komunitas dalam pendidikan melek media umumnya tertuju pada bagaimana masyarakat diajak selektif dalam dalam memilih dan memilah aneka tontonan serta mempertimbangkan sejauh mana kemaslahatan tayangan media terhadap kehidupan sehari-hari. Lain halnya dengan tayangan televisi swasta yang sebagian besar berorientasi hiburan semata, televisi komunitas mampu memberikan porsi lebih di dalam menayangkan tayangan-tayangan yang bersifat edukatif.

Secara psikologis, televisi komunitas menjadi media bertemunya kepentingan dan makna bersama warga komunitas. Televisi komunitas secara tidak langsung menjadi ruang silaturahmi antarwarga komunitas. Media komunitas menjadi public sphere yang sesungguhnya, karena eksistensinya ditentukan oleh partisipasi warganya. Kehadiran televisi komunitas, disamping media komunitas yang lain, memiliki arti penting dalam merekatkan hubungan masyarakat setempat, termasuk penghargaan terhadap budaya dan nilai-nilai lokal yang dimiliki. Eksistensi media komunitas dicitakan sebagai media alternatif untuk meretas hegemoni media mainstream, yang dalam konteks ini menunjuk pada media penyiaran swasta yang sampai kini masih bersiaran secara nasinonal. Sejalan dengan peran media sebagai perekat komunitas ini, White (dalam Melkote dan Rao, 2001: 233) menganjurkan dedikasi televisi komunitas secara sengaja diarahkan sebagai forum advokasi bagi warga komunitas.

Dari sudut pandang politik media, keberadaan televisi komunitas sesungguhnya merupakan terobosan penting terhadap kehidupan demokrasi kita. Kekebasan berekspresi yang dahulu merupakan impian mahal, kini menjadi kenyataan berkat diberikannya kesempatan bagi komunitas untuk menciptakan media sendiri. Seiring semangat demokrasi di bidang media, isu diversity of ownership sedikit demi sedikit memperoleh tempat. Demikian pula dengan dinamika keragaman tayangan (diversity of content) di antara stasiun-stasiun televisi komunitas yang ada. Keanekaragaman isi tayangan media komunitas ini sejalan dengan filosofi media penyiaran yang mesti mampu mengkonkretkan kepentingan publik yang sukar ditangkap (Kellner, 1990: 185). Dominasi siaran televisi swasta yang ada sekarang ini belum merepresentasikan kepentingan warga komunitas. Padahal, secara normatif keberadaan media apapun mestinya disandarkan pada nilai-nilai mendasar pada publik dalam berkomunikasi.

McQuail (dalam Curran dan Gurevitch, 1991: 72) merekomendasikan nilai-nilai dasar komunikasi dalam tiga garis besar: kebebasan, keadilan, dan tatanan. Dalam konteks media komunitas, televisi komunitas merefleksikan kebebasan warga komunitas dalam status kepemilikan media, memilih akses saluran penyiaran, serta pilihan-pilihan atas sumber informasi. Sementara, nilai keadilan atau keseimbangan dalam konteks media komunitas berarti bahwa publik atau warga berhak memperoleh akses yang seimbang, obyektif serta beragam. Persoalan diversity menjadi mutlak diperlukan dalam nilai ini. Sedangkan nilai terakhir adalah tatanan yang domainnya berdimensi sosial dan kultural. Secara sosial, warga berhak atas perasaan solidaritas ang tinggi serta kekuasaan kontrol yang kuat atas media. Di sisi lain, warga berhak atas otonomi dan otentisitas muatan medianya. Oleh karenanya, konsep media komunitas lahir dari semangat untuk mewujudkan ketiga nilai tersebut dalam kehidupan bermedia kita.

Masa Depan Televisi Komunitas: Tantangan dan Harapan

Tepatlah ungkapan yang pernah diungkap Roger Fidler dua dasawarsa silam: mediamorfosis (Fidler, 2003: xi). Ramalannya bahwa media masa mendatang akan berubah wajah sekarang mulai menjadi kenyataan. Penyiaran masa kini mulai memfasilitasi kemampuan internet ke dalam tayangannya. Apa yang disebut media konvergen suatu saat akan menjadi biasa di layar kaca kita. Melihat kecenderungan politik media di tengah melandanya konvergensi sekarang ini, ada semacam pesimisme tentang kemungkinan keberlanjutan televisi komunitas di masa mendatang. Apabila tidak segera dicarikan jalan keluar, eksistensi televisi komunitas yang notabene belum beranjak dewasa itu boleh jadi akan lenyap.

Terdapat sejumlah faktor mengapa televisi komunitas sekarang belum menjadi saluran terpilih. Persoalan pertama terkait dengan faktor kultural. Secara empiris, penerimaan publik terhadap keberadaan televisi komunitas boleh dikatakan masih rendah. Meski mengusung idealisme luhur, televisi komunitas belum mampu menjadi saluran primadona masyarakat pada umumnya. Manakala berkontestasi dengan televisi swasta, televisi komunitas mau tak mau mesti mengalah; karena kebiasaan masyarakat yang terlanjur setia menonton hiburan dari televisi swasta. Di sisi lain, televisi komunitas analog sekarang ini mesti menghadapi kultur baru sebagian komunitas yang telah akrab dengan teknologi internet dan membentuk media komunitas berbasis internet murni. Kejutan-kejutan kultural selalu saja muncul, dan perangai masyarakat sungguh merupakan sesuatu yang sukar diduga.

Persoalan kedua terkait dengan faktor struktural. Regulasi yang ada belum dapat dikatakan memadai untuk mendukung berkembangnya televisi komunitas. Meski secara umum pemerintah membuka keragaman kepemilikan media melalui pengakuan akan empat jenis media penyiaran, pengakuan terhadap eksistensi televisi komunitas masih dapat dikatakan setengah hati. Lihat saja istrumen teknis aturan penyelenggaraan siaran komunitas. Ijin pendirian televisi komunitas sekarang ini sebatas untuk frekuensi yang relatif sempit. Hal demikian menyebabkan jangkauan siaran televisi komunitas tidak akan pernah dikenal untuk teritori yang sedikit lebih luas dan jumlah khalayak yang lebih banyak dari sekarang ini. Regulasi penyiaran kita nampaknya masih memandang sebelah mata terhadap televisi komunitas. Pemberian kanal yang sempit boleh jadi dimaksudkan agar frekuensinya tidak bertabrakan dengan televisi swasta. Ini bisa berarti bahwa keberpihakan pemerintah terhadap televisi swasta jauh lebih besar dibandingkan terhadap televisi komunitas.

Faktor ketiga adalah faktor teknologi. Dalam tahap perkembangannya yang sekarang, teknologi yang digunakan televisi komunitas relatif belum cukup untuk menyelenggarakan siaran yang sebagus televisi swasta. Tentu harus dimaklumi bahwa umumnya televisi komunitas kurang berorientasi pada kualitas audiovisual yang tinggi, mengingat harga yang harus ditanggung untuk biaya produksi harus disesuaikan dengan seberapa mampu komunitas menanggungnya. Sedikitnya khalayak yang diakses sebagai anggota komunitas tidak urung menyebabkan terbatasnya akumulasi biaya untuk aplikasi teknologi mutakhir dalam penyelenggaraan siaran.

Faktor keempat terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia. Manajemen yang baik pada lembaga penyiaran komunitas akan berpengaruh pada sustainability dan kualitas layanan siaran. Kurangnya sumberdaya terlatih di bidang penyiaran membuat konten siaran televisi komunitas masih kalah dengan siaran swasta. Di samping itu, keterbatasan manajemen sumber daya manusia yang bergerak di bidang penyiaran komunitas membuat pengelolaannya kurang profesional. Akses sumber dana yang sangat ditentukan komunitas membuat ekonomi penyiaran komunitas terfluktuasi pada angka yang relatif kecil.

Sekalipun demikian, konvergensi teknologi di bidang penyiaran sesungguhnya menyimpan harapan tersendiri. Sistem digital memungkinkan kanal-kanal analog yang sudah ada sekarang ini dipecah sehingga satu kanal dapat menjadi multikanal. Dapat dibayangkan, apabila hal tersebut dapat dilakukan, maka akan tersedia puluhan kanal digital yang dapat dimanfaatkan oleh televisi komunitas. Pasalnya, kendala terbesar untuk terlibat dalam digitalisasi senantiasa terletak pada pendanaan. Dibutuhkan biaya yang cukup besar bagi televisi komunitas untuk mampu menembus siaran digital. Dan, lagi-lagi, televisi komunitas mesti bersaing dengan televisi swasta yang nantinya juga pasti akan bermain dalam penyiaran digital.

Tantangan terberat yang akan dihadapi televisi komunitas ke depan adalah terpinggirnya peran televisi komunitas oleh komunitasnya sendiri manakala seluruh stasiun televisi berubah ke format digital. Terutama untuk televisi komunitas di lingkungan urban, mudahnya akses masyarakat terhadap seluruh bentuk media bukan tidak mungkin menyebabkan suatu saat nanti masyarakat segera berpindah menonton siaran digital. Apalagi jika mengingat bahwa siaran digital menyediakan sejumlah keuntungan dibandingkan televisi analog yang masih ada sekarang ini. Apabila akses teknologi yang selama ini menghantui televisi komunitas tidak dapat dicapai, bukan tidak mungkin televisi komunitas pelan-pelan akan ditinggalkan komunitasnya.

Maka agenda mendesak pada tataran kultural dan manajerial dalam konteks ini adalah penguatan kembali eksistensi televisi komunitas pada tataran akar rumput. Program-program pemberdayaan masyarakat tentu tidak boleh ditinggalkan, karena dari merekalah konten dan kualitas siaran akan berkembang. Selain itu, penguatan sumber daya ini juga dapat dilakukan melalui peningkatan ketrampilan manajerial agar televisi komunitas dapat dikelola secara profesional dan dikembangkan lebih lanjut. Peran asosiasi mutlak diperlukan di sini. Asosiasi televisi komunitas yang sudah ada bertanggung jawab menginisiasi program-program pemberdayaan anggotanya yang terdiri dari beragam latar belakang.

Pada tataran struktural, menjadi agenda penting bagi penggiat televisi komunitas maupun asosiasinya sekarang ini untuk mendesak pemerintah agar memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pendirian ijin televisi komunitas. Jamak diketahui bahwa stasiun televisi swasta yang bersiaran nasional sekarang ini telah melanggar undang-undang penyiaran yang berlaku. Mestinya, memasuki tahun 2007 lalu mereka seharusnya sudah berubah menjadi televisi lokal atau berjaringan; karena tanggal 28 Desember 2007 lalu merupakan batas akhir penyiaran nasional untuk televisi swasta. Proses politik yang alot akhirnya menyebabkan diundurnya target tersebut menjadi Desember 2008, itupun tidak ada jaminan bahwa televisi swasta nasional akan seketika berubah. Alasan yang dikemukakan klasik: belum siapnya daerah untuk menyelenggarakan siaran lokal. Padahal alasan ini seringkali merupakan tarik ulur kepentingan pengusaha yang memang enggan untuk segera berubah dan mematuhi undang-undang.

Senyampang siaran televisi digital belum terdistribusi secara luas, maka agenda jangka pendek yang mesti dilakukan adalah mengupayakan perluasan kanal-kanal siaran di level kebijakan. Pilihannya satu, pemerintah harus diyakinkan bahwa sistem penyiaran analog bagi stasiun televisi swasta sekarang merugikan perkembangan televisi lain, khususnya komunitas. Mana mungkin televisi komunitas akan bertahan apabila ketidaktaatan terhadap kebijakan yang ada menyebabkan pilihan akses masyarakat menjadi terbatas, disebabkan saluran yang eksis sudah didominasi oleh stasiun swasta. Lagipula, derajat diversity of content maupun diversity of ownership sekarang ini belum diterjemahkan secara apik melalui distribusi kanal yang merata. Sedikitnya slot kanal yang kanal diberikan kepada televisi komunitas menyebabkan ketidakbebasan dalam mengeksplorasi frekuensi yang berpeluang dimanfaatkan.

Agenda jangka panjang adalah mempersiapkan televisi komunitas menuju digitalisasi. Terlepas dari seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk siaran, bagaimanapun digitalisasi siaran menyediakan peluang yang lebar bagi televisi komunitas. Puluhan bahkan ratusan televisi komunitas suatu saat nanti dapat eksis bersama tanpa gangguan teknis yang berarti. Dalam konteks ini, para penggiat televisi komunitas lagi-lagi harus berjuang keras untuk mendorong terciptanya regulasi yang tidak merugikan televisi komunitas. Desakan terhadap regulator harus dilakukan sedini mungkin, agar regulasi yang dihasilkan nanti betul-betul bebas dari kemungkinan-kemungkinan peminggiran potensi televisi komunitas sebagaimana telah terjadi sebelumnya.

(Bukan) Penutup

Perubahan akan senantiasa diikuti resistensi olah mereka yang takut kehilangan apa yang telah dimiliki selama ini. Tetapi juga menjadi kebenaran bahwa tidak ada yang pemanen dalam kehidupan manusia. Dalam konteks penyiaran, perkembangan teknologi telah menghasilkan sejumlah perubahan baru. Bukan sebatas perubahan teknologi belaka, selera dan gaya hidup dan selera penggunanya juga berubah, cepat atau lambat. Lambat laun, sektor sosial, ekonomi, dan politik akan menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Dalam penyiaran televisi analog, dahulu kita mengenal siaran VHF, yang kemudian berkat kemajuan baru teknologi kita pun mengenal siaran UHF. Tanpa terasa, kita pun bermigrasi dari kebiasaan menonton siaran televisi VHF menuju UHF. Sekarang sudah muncul siaran digital. Manakala digitalisasi nanti sudah diterapkan secara luas, mau tak mau pun kita akan mengaksesnya.

Persoalan eksistensi televisi komunitas di tengah konvergensi media penyiaran pastilah akan menimbulkan semacam cultural schock’. Eksistensi televisi komunitas yang belum mapan sementara ini nampaknya akan terancam. Bukan cuma karena arogansi televisi swasta yang urung beranjak menuju lokal atau berjaringan yang menyebabkan televisi komunitas terlihat seperti kerakap tumbuh di batu alias hidup enggan, mati tak mau. Kesiapan sumber daya manusia pengelola televisi komunitas dan persoalan akses teknologi masih menghantui perkembangan televisi komunitas. Maka bagi para penggiat televisi komunitas dan asosiasi televisi komunitas, menjadi agenda bersama untuk mendorong agar institusi formal mau melindungi televisi komunitas. Di tengah kehidupan yang banal, televisi komunitas hadir memberi kedalaman pikir bagi warga komunitas. Maka kehadirannya tetap dibutuhkan bagi pemberdayaan masyarakat pada umumnya.

Institusi formal itu siapa lagi kalau bukan pemerintah. Pemerintah selaku regulator bertanggung jawab penuh menciptakan regulasi yang dapat melindungi segenap elemen masyarakat dari pegaruh buruk media. Regulasi menjadi konsekuensi logis dari permainan simbol budaya yang ditampilkan oleh media konvergen. Tujuannya jelas, yakni agar tidak terjadi tabrakan kepentingan yang menjadikan salah satu pihak menjadi dirugikan. Terutama bagi kalangan pengguna atau publik, pihak ini biasanya menjadi pihak yang paling sering menjadi korban dari implementasi konvergensi. Persoalan regulasi menyangkut seberapa jauh masyarakat mempunyai hak untuk mengakses media konvergen, dan seberapa jauh distribusi media konvergen mampu dijangkau oleh masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah sejauh mana isi media konvergen dapat dipertanggungjawabkan di depan norma dan etika yang berlaku di masyarakat.

Kekhawatiran sebagian kalangan bahwa isi media konvergen pada bagian tertentu akan mendegradasi moral generasi muda merupakan salah satu poin penting yang harus dipikirkan oleh para pelaku media konvergen. Persoalan terakhir ini menarik, karena perkembangan teknologi umumnya selalu mendahului regulasi. Dengan kata lain, regulasi hampir selalu ketinggalan jika dibandingkan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Fungsi pemerintah sebagai regulatory agent adalah menjaga hubungan dengan pasar dan masyarakat sipil agar tidak terjadi dominasi antar ketiganya. Dalam konteks penciptaan regulasi ini, peran para penggiat televisi komunitas dan asosiasi menjadi mutlak diperlukan. Sembari mengembangkan kualitas televisi yang sudah esksi selama ini, mereka dituntut bergerak bersama menyambut konvergensi. Cepat atau lambat, knvergensi akan melanda penyiaran komunitas. Pesimisme akan kondisi kini dan di sini harus dibarengi dengan semangat optimis bahwa masa depan televisi komunitas akan lebih baik berkat perkembangan teknologi. Wallahu a’lam bishshowab.

*******

Daftar Pustaka

Abrar, Ana Nadya. 2003. Teknologi Komunikasi: Perspektif Ilmu Komunikasi. Yogyakarta: LESFI

Curran, James & Michael Gurevitch (Eds.). 1991. Mass Media and Society. London: Edward Arnold

Darmanto, A. “Aplikasi Nilai-nilai Jurnalisme Warga pada Radio Komunitas”, dalam Jurnal Komunikasi UII ,Volume 1 Nomor 2, April 2007.

Fidler, Roger. 2003. Mediamaorfosis. Yogyakarta: Bentang Budaya

Harsono, Nonot. ”Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?”, KOMPAS, edisi 5 September 2008.

Hastjarjo, Sri, ”Teknologi Digital dan Dunia Penyiaran”, dalam Jurnal Komunikasi Massa UNS, Vol. 1, No. 1, Juli 2007

Kellner, Douglas. 1990. Television and The Crisis of Democracy. Boulder: Westview Press.

Melkote, Srinivas R., & Sandhya Rao (Eds.). 2001. Critical Issues in Communication: Looking Inward for Answers. New Delhi: Sage.

Lievrouw, Leah A., & Sonia Livingstone (Eds.). 2004. Handbook of New Media. London: Sage

Preston, Paschal. 2001. Reshaping Communications: Technology, Information and Social Change. London: Sage

Severin, Werner J., & James W. Tankard. 2001. Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in Mass Media, New York: Longman

http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=berita_kominfo&view=1&id=BRT080225113801 (akses 2 November 2008)

http://www.suaramedia.com/teknologi/telecommunication-/448-uji-coba-tv-digital-dipastikan-13-agustus.html) (akses 2 November 2008)

http://grafistv.com/site/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=102) (akses 2 November 2008)

UU Penyiaran No 32 th. 2002

*  Diangkat dari buku “Televisi Komunitas: Pemberdayaan dan Media Literasi”, diterbitkan oleh Combine Resource Institution, Program Studi Ilmu Komunikasi UII Yogyakarta, dan Fakultas Film dan Televisi IKJ Jakarta (cetakan ke-1, Januari 2009).

** Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Menjelang pelaksanaan pemilu 2009 mendatang, pers memegang posisi strategis. Sebagai wahana informasi, pers menjadi agen produksi dan reproduksi informasi bukan saja tentang figur partai maupun tokoh yang berkontestasi dalam pemilu. Pers juga mesti mampu memberikan informasi yang memadai tentang bagaimana mekanisme pemilu secara benar pada khalayaknya. Bukan tidak masuk akal jika pilihan masyarakat terhadap calon pemimpin kita di masa yang akan datang akan sangat tergantung pada informasi yang diperoleh dari pers. Fungsi informasi ini terkait erat dengan fungsi edukasi. Pers bertanggung jawab pula untuk mendidik khalayak agar nantinya dapat berperan aktif dalam pemilu, termauk juga mendidik para kontestan agar berperilaku etis dalam masa-masa kampanye.

Di sisi lain, pers memiliki arti penting sebagai sarana kontrol sosial. Dalam konteks ini, pers dituntut mampu mewartakan bukan saja kecurangan yang berlangsung sepanjang masa pra-pemilu sampai dengan pasca pemilu. Pers menyediakan dirinya sebagai media kritik yang santun terhadap pelanggaran etika yang diatur oleh kebijakan yang tersedia. Pertanyaan yang segera mengemuka adalah, mampukah pers bersikap adil, profesional, dan independen? Mampukah pers kita dalam pemilu mendatang dapat melaksanakan fungsinya sebagai jurnalisme yang mencerahkan, dan bukannya jurnalisme yang menyesatkan.

Jawabannya tentu tak mudah. Pengalaman konflik yang berlangsung sepanjang pemilihan kepala daerah mestinya dapat menjadi cermin bagi pers untuk menunjukkan khittah-nya sebagai media yang bebas dari pemihakan. Idealisme pers sebagai agen kebenaran yang bertindak memonitor proses kekuasaan akan memperoleh ujian berat. Inilah tantangannya, pers dituntut mengembangkan netralitasnya sedemikian rupa agar citra pers sebagai penyangga demokrasi sekaligus watchdog yang bertugas mengawasi ketimpangan proses-proses politik tidak rusak.
Sebagai institusi yang bertugas menyampaikan informasi dan mendidik kesadaran politik masyarakat, netralitas mediasi pers memang menjadi masalah pelik. Di satu sisi, pers dituntut untuk bersikap netral atas pemberitaannya mengenai isu-isu pemilu, terutama pada pemberitaan atas para kandidat yang saling berkompetisi memperebutkan potensi pemilih. Di sisi lain, pers juga dituntut untuk senantisa bersikap kritis dan transparan terhadap segala bentuk penyimpangan yang mungkin berlangsung selama masa kampanye dan pasca pemilihan.

Produksi Citra: Bahasa dan Kekuasaan
Menempatkan pers sebagai pemelihara stabilitas dan harmoni sosial memang mengisyaratkan kewajiban pers untuk merepresentasikan isu-isu pemilu secara jujur dan berimbang. Sekalipun netralitas sertus persen adalah tidak mungkin, semangat untuk berupaya mewujudkan netralitas harus senantiasa menjadi landasan praktik jurnalisme pers. Tanggung jawab pers dalam membingkai pekerjaan pemberitaan pada akhirnya terbagi dalam dua sektor. Pertama, ranah teknik; yakni batasan-batasan teknis mengenai bagaimana realitas sosiologis maupun psikologis tentang pemilu diolah dan direpresentasikan. Tentu tidak setiap realitas tentang pemilu lantas diberitakan, karena terdapat serangkaian standar agar sebuah informasi layak untuk dimediasikan.

Kedua, ranah etik; yakni sejauh mana kepantasan perilaku insan pers dalam memperoleh dan mengkonstruksi informasi dapat dipertanggungjawabkan. Setiap jurnalis bertanggung jawab pada dirinya sendiri untuk menjadi pelayan masyarakat dan bahwa organisasi media tempat mereka bekerja akan selalu dinilai oleh masyarakat. Implementasi tanggung jawab ini tercermin dari sejauh mana insan pers berpegang teguh pada kode etik profesional jurnalis (code of conduct). Pada ranah etik ini, perilaku jurnalis semestinya menjadi juru bicara fakta dan kebenaran dan bukan juru bicara kekuasaan. Pers hadir untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Para jurnalis pada lembaga pers bukan hanya bekerja untuk sekadar mencari dan mengkomunikasikan berita maupun opini, namun mereka juga mempunyai tanggung jawab sosial untuk melihat kebenaran dari apa yang dimediasikan.

Serunya persaingan antarpartai maupun antarkandidat pada pemilu mendatang akan menempatkan pers sebagai arena konflik kepentingan. Pada saat konstruksi sajian pers media telah tercampur dengan subyektivitas dan kepentingan politik tertentu, pada saat itu pula pers sesungguhnya tengah ”berselingkuh” dengan kekuasaan. Celakanya, khalayak seringkali tidak pernah berpikir tentang adanya pertalian kuasa dan kepentingan yang bermain di balik representasi media. Khalayak media acapkali melihat isi media sebagai cermin realitas yang diterima apa adanya tanpa ada pretensi untuk sekadar mempertanyakan dari mana asalnya, bagaimana pewartaan itu dibuat, atas dasar kepentingan apa dan siapa berita itu disajikan kepada pembaca.

Problem terberat setiap insan pers justru pada penghindaran terhadap ketidaksadaran pemihakan yang muncul dalam bahasa pemberitaan terhadap aktor-aktor yang tengah berkontestasi. Pasalnya, dimensi laten mediasi pers sesungguhnya adalah dunia ideologis. Pemberitaann pers atas isu-isu pemilu ibarat ‘ruang multidimensional’ tempat bercampuraduknya berbagai kontradiksi dan pertentangan. Pemberitaan merupakan serangkaian konstruksi manusia. Pers mengkonstruksi realitas dengan menggunakan bahasa sebagai perangkat dasar, sehingga setiap upaya menginformasikan isu, peristiwa, keadaan, benda, atau manusia beserta ucapannya sekalipun adalah usaha mengkonstruksi realitas.

Dalam konstruksi realitas, bahasa pers menjadi instrumen kunci yang dapat menentukan relief seperti apa yang akan diciptakan. Pers berpeluang besar mempengaruhi makna dan gambaran realitas. Dalam bahasa yang lebih akrab, hal ini disebut sebagai citra. Bagi pers, bahasa pemberitaan bukanlah semata alat komunikasi untuk menggambarkan realitas. Bahasa pada akhirnya menentukan citra tertentu yang hendak ditanamkan kepada publik. Perihal produksi citra inilah yang terlihat sangat menarik. Bagaimanapun awak pers adalah sekelompok komunitas dengan landasan normatifnya sendiri. Suatu pencitraan takkan beranjak jauh dari predisposisi nilai yang mereka anut.

Berbagai cara dilakukan untuk menentukan citra, mulai dari pilihan kata atau frase beserta asosiasi-asosiasi yang dilekatkan hingga ke soal siapa sumber-sumber beritanya. Masing-masing memberi kontribusi sehingga suatu teks berita memiliki, katakanlah, pengembangan definisi tertentu tentang realitas yang ditunjuk. Kendati tak dapat dilukiskan secara matematis, faktor-faktor tersebut seringkali bekerja secara sinergis dalam merekomendasikan citra tertentu atas subyek atau obyek yang direpresentasikan. Pada akhirnya, sebagai realitas tekstual, pemberitaan pers, dalam pemilu akan menampilkan dua ujung ekstrem: positif dan negatif. Kedua kutub tersebut seringkali hadir secara subtil, mulai dari pilihan kata, penekanan, bahkan penggunaan majas. Dapat kita amati, penggunaan bahasa konotatif mencerminkan bagaimana pencitraan itu secara lembut bermain dalam bahasa pers. Mudah-mudahan pers kita menyadarinya. Wallahu a’lam bisshowab.

*  Dimuat di Harian BERNAS JOGJA edisi Sabtu, 13 Desember 2008
**Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UII

Digitalisasi media yang hadir berkat konvergensi teknologi informasi akan mengubah wajah penyiaran kita di masa mendatang. Mulai 2007 lalu, pemerintah memusatkan perhatian agar siaran televisi digital dapat mulai dijalankan. Saat ini, merancang tiga tahap migrasi penyiaran analog ke digital. Pertama, tahap uji coba yang telah terlaksana pada 13 Agustus lalu di wilayah Jabodetabek. Tahap ini ditargetkan selesai tahun 2012, dimana selain televisi digital dipopulerkan juga dilakukan penghentian terhadap ijin penyiaran analog. Tahap kedua ditargetkan dimulai pada tahun 2013 hingga 2017 dengan sejumlah kegiatan yang meliputi penghentian siaran TV analog di kota-kota besar dilanjutkan dengan daerah regional lain. Pada tahap ini berlangsung intensifikasi penerbitan izin bagi operator yang awalnya beroperasi analog ke digital. Sedangkan tahap terakhir merupakan periode pasca 2017, dimana seluruh siaran TV analog dihentikan siaran TV digital beroperasi penuh.

Selama masa migrasi analog ke digital, pengguna masih dapat menggunakan pesawat televisi analog untuk menerima siaran digital, dengan menambahkan peralatan tambahan yang memungkinkan televisi analog dapat menerima siaran digital. Operator menambah pemancar digital, sementara penggunanya pun menambah alat penerima siaran yang disebut set-top box (STB) pada televisi analognya. Persoalannya, sekarang ini harga STB masih terlihat relatif mahal, yakni antara 25-150 dolar per unit. Padahal untuk dapat terjangkau masyarakat, pemerintah berharap hanya sekitar 200 ribu rupiah saja. Oleh karenanya, persoalan daya beli masyarakat akan perangkat tambahan tersebut menjadi kesulitan tersendiri untuk tercapainya migrasi dari penyiaran analog ke penyiaran digital dalam kurun yang cepat.

Tantangan TV Komunitas

Tepatlah ungkapan yang pernah diungkap Roger Fidler dua dasawarsa silam: mediamorfosis (Fidler, 2003: xi). Cepat atau lambat, konvergensi media yang mewajah dalam televisi digital akan melibas teknologi penyiaran analog yang lazim sekarang ini. Dari kacamata teknologi boleh jadi konvergensi merupakan sesuatu yang imperatif, keberadaannya sekadar satu tahap dari evolusi teknologi belaka. Persoalannya adalah, sejauh mana penyedia jasa penyiaran dan masyarakat kita betul-betul siap untuk menerima digitalisasi televisi, dan bagaimana eksistensi televisi komunitas sekarang ini menghadapi digitalisasi di masa mendatang?

Terkait dengan perubahan teknologi dan gaya hidup khalayak, televisi komunitas menghadapi sejumlah tantangan serius. Tantangan pertama terkait dengan faktor kultural dimana masyarakat perlu lebih mengenal saluran televisi komunitas sebagai media alternatif. Tantangan kedua terkait dengan faktor struktural. Regulasi yang ada belum dapat dikatakan memadai untuk mendukung berkembangnya televisi komunitas. Tantangan ketiga adalah faktor teknologi. Dalam tahap perkembangannya yang sekarang, teknologi yang digunakan televisi komunitas relatif belum cukup untuk menyelenggarakan siaran yang sebagus televisi swasta yang menyebabkan kurang diminatinya televisi komunitas dibandingkan televisi swasta. Tantangan keempat terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia. Manajemen yang baik pada lembaga penyiaran komunitas akan berpengaruh pada sustainability dan kualitas layanan siaran.

Sekalipun demikian, bagi televisi komunitas digitalisasi sesungguhnya menyimpan harapan tersendiri. Dimungkinkannya multikanal untuk sistem digital ke depan dapat diisi oleh televisi komunitas. Tantangan terberat yang akan dihadapi televisi komunitas ke depan adalah terpinggirnya peran televisi komunitas oleh komunitasnya sendiri manakala seluruh stasiun televisi berubah ke format digital. Terutama untuk televisi komunitas di lingkungan urban, mudahnya akses masyarakat terhadap seluruh bentuk media bukan tidak mungkin menyebabkan suatu saat nanti masyarakat segera berpindah menonton siaran digital.
Maka agenda mendesak pada tataran kultural dan manajerial dalam konteks ini adalah penguatan kembali eksistensi televisi komunitas pada tataran akar rumput. Program-program pemberdayaan masyarakat tentu tidak boleh ditinggalkan, karena dari merekalah konten dan kualitas siaran akan berkembang. Selain itu, penguatan sumber daya ini juga dapat dilakukan melalui peningkatan ketrampilan manajerial agar televisi komunitas dapat dikelola secara profesional dan dikembangkan lebih lanjut. Peran asosiasi mutlak diperlukan di sini. Asosiasi televisi komunitas yang sudah ada bertanggung jawab menginisiasi program-program pemberdayaan anggotanya yang terdiri dari beragam latar belakang.

Pada tataran struktural, menjadi agenda penting bagi penggiat televisi komunitas maupun asosiasinya sekarang ini untuk mendesak pemerintah agar memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pendirian ijin televisi komunitas. Jamak diketahui bahwa stasiun televisi swasta yang bersiaran nasional sekarang ini telah melanggar undang-undang penyiaran yang berlaku. Senyampang siaran televisi digital belum terdistribusi secara luas, maka agenda jangka pendek yang mesti dilakukan adalah mengupayakan perluasan kanal-kanal siaran di level kebijakan. Pilihannya satu, pemerintah harus diyakinkan bahwa sistem penyiaran analog bagi stasiun televisi swasta sekarang merugikan perkembangan televisi lain, khususnya komunitas. Mana mungkin televisi komunitas akan bertahan apabila ketidaktaatan terhadap kebijakan yang ada menyebabkan pilihan akses masyarakat menjadi terbatas, disebabkan saluran yang eksis sudah didominasi oleh stasiun swasta. Lagipula, derajat diversity of content maupun diversity of ownership sekarang ini belum diterjemahkan secara apik melalui distribusi kanal yang merata. Sedikitnya slot kanal yang kanal diberikan kepada televisi komunitas menyebabkan ketidakbebasan dalam mengeksplorasi frekuensi yang berpeluang dimanfaatkan.

Agenda jangka panjang adalah mempersiapkan televisi komunitas menuju digitalisasi. Terlepas dari seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk siaran, bagaimanapun digitalisasi siaran menyediakan peluang yang lebar bagi televisi komunitas. Puluhan televisi komunitas suatu saat nanti dapat eksis bersama tanpa gangguan teknis berarti. Dalam konteks ini, para penggiat televisi komunitas lagi-lagi harus berjuang keras untuk mendorong terciptanya regulasi yang tidak merugikan televisi komunitas. Desakan terhadap regulator harus dilakukan sedini mungkin, agar regulasi yang dihasilkan nanti betul-betul bebas dari kemungkinan-kemungkinan peminggiran potensi televisi komunitas sebagaimana telah terjadi sebelumnya.

Regulasi menjadi konsekuensi logis dari permainan simbol budaya yang ditampilkan oleh media konvergen. Tujuannya jelas, yakni agar tidak terjadi tabrakan kepentingan yang menjadikan salah satu pihak menjadi dirugikan. Terutama bagi kalangan pengguna atau publik, pihak ini biasanya menjadi pihak yang paling sering menjadi korban dari implementasi konvergensi. Persoalan terakhir ini menarik, karena perkembangan teknologi umumnya selalu mendahului regulasi. Dengan kata lain, regulasi hampir selalu ketinggalan jika dibandingkan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Fungsi pemerintah sebagai regulatory agent adalah menjaga hubungan dengan pasar dan masyarakat sipil agar tidak terjadi dominasi antar ketiganya. Dalam konteks penciptaan regulasi ini, peran para penggiat televisi komunitas dan asosiasi menjadi mutlak diperlukan. Sembari mengembangkan kualitas televisi yang sudah eksis selama ini, mereka dituntut bergerak bersama menyambut konvergensi. Cepat atau lambat, konvergensi akan melanda penyiaran komunitas. Diperlukan optimisme agar ke depan televisi komunitas benar-benar menjadi salah satu media alternatif demi mencerdaskan kehidupan masyarakat. Wallahu a’lam bishshowab.

*******
*   Tulisan ini dimuat di Harian BERNAS Jogja edisi Sabtu, 22 November 2008
** Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UII, Yogyakarta

Syahdan, sebuah acara televisi minggu lalu menayangkan seorang artis ibukota yang mengaku mulai kebanjiran job setelah Ramadhan tahun ini berakhir. Sang artis yang akrab dikenal kerap mengekspos kemolekan tubuhnya di layar kaca itu mengaku menghentikan aktivitas profesinya selama bulan Ramadhan. Wajar saja, biasanya ia tampil dengan pakaian seronok. Bulan puasa lalu ia tampil apik. Kerudung kadang-kadang menghiasi wajahnya, penampilan pun tak setelanjang biasanya. Rupanya ia tak sendirian, sejumlah artis yang sealiran dengannya pun demikian. Bulan ini saatnya bagi mereka untuk memulai lagi tampil dengan gaya yang sama dengan sebelum Ramadhan. Celakanya, bahkan ada juga selebriti yang dahulu tidak dikenal sebagai artis seronok tahu-tahu bulan ini muncul sebagai bintang seronok. Malah ada di antaranya yang mengatakan bahwa bulan Ramadhan kemarin adalah bulan pencucian dosa. Dosa-dosa mereka yang lalu karena akting yang saru di layar televisi sudah dicuci bersih selama bulan suci. Setelah berlalu bulan itu, tibalah saatnya mereka untuk menmbuat dosa-dosa baru, nanti dicuci lagi Ramadhan tahun depan. Demikian seterusnya. Alih-alih bertobat, penampilan mereka yang mengundang syahwat itu mereka hentikan sejenak; konon untuk menghormati saudara-saudara mereka yang berpuasa, atau untuk menghormati bulan suci katanya.

Ragam komentar para bintang yang diwawancarai di televisi kita pun acapkali serba identik dengan ragam acara televisi yang memang tak pernah berganti wajah dari tahun ke tahun. Memasuki Ramadhan, acara televisi kita akan diwarnai dengan ragam acara berorientasi spiritual. Pasca ramadhan, tayangan televisi kembali lagi mengurangi tayangan acara spiritual dan menggantinya dengan format terdahulu yang relatif miskin nilai spiritual. Religiotainment yang menjejali tayangan televisi di bulan Ramadhan secara-berangsur-angsur lenyap dan digantikan oleh aneka hiburan lain yang kurang atau sama sekali tidak bernafaskan nilai spiritual. Pudar sudah harapan sebagaian orang yang menginginkan televisi akan menyampaikan pesan-pesan spiritual terus menerus. Televisi kembali ke fitrahnya sebagai media hiburan.

Lagi-lagi, manakala kita melihat tayangan televisi yang menyajikan komentar-komentar para selebriti itu, kita akan segera dihadapkan pada satu kontinyuitas kehidupan yang material based. Bagi sebagian mereka, norma-norma moralitas dan agama tak lagi lekang. Memang bulan Ramadhan menjadi ajang kontempalasi spiritual, tetapi itu tidak dibarengi dengan sikap konsisten alias istiqomah pada bulan-bulan setelahnya. Sehingga dalam perspektif industri media, menonjolnya aktivitas penyampaian pesan-pesan spiritual termasuk penampilan gaya hidup yang kembali kepada nurani dan agama para artisnya pada bulan Ramadhan itu pun boleh jadi tidak lebih dari sebuah aktivitas temporal belaka.

Manakala televisi kembali ke sifat asalnya sebagai media hiburan, tidak mengherankan jika para ustadz kyai tidak akan muncul sesering kemarin dan para artis juga akan kembali lagi ke gaya hidup semula. Penampilan fisik dan perilaku meraka sebagian memang ada yang membaik, dalam arti tidak semenonjol dahulu. Namun tidak sedikit pula yang kembali justru makin berani mengekspos kemolekan tubuhnya demi popularitas dan pencapaian materi.

Di sisi lain, tayangan iklan yang dahulu tampil santun dengan aneka ragam pesan spiritual pun segera berganti dengan format lama yang mengharu-biru dan mendorong perilaku konsumtif penontonnya. Maka benar jika pesan-pesan spiritual yang mereka tampilkan hanya berlaku sebagai selingan sesaat. Pesan-pesan spiritual itu memang tidak ditujukan untuk kepentingan umat dalam jangka panjang, melainkan sekadar sebagai pemanis sesaat untuk sekadar memenangkan ceruk pasar di tengah persaingan yang semakin ketat.

Banality TV dan Gairah Praktik Pertandaan
Pengalaman program televisi kita dari hari ke hari cenderung menegaskan adanya sebuah tautology alias pengulangan yang menambah kejelasan bagaimana kedangkalan citraan menjadi fenomena lumrah. Selebriti merupakan salah satu contoh yang gampang dikenali. Mereka seolah-olah begitu akrab dengan penonton, dan setiap saat membujuk penonton untuk mengikuti gaya hidup mereka. Eksistensi mereka pun setali tiga uang dengan televisi. Begitu mudahnya penonton terpesona dan terperdaya manakala seorang selebriti tampil di layar kaca. Padahal, acara-acara yang menampilkan selebriti lebih banyak hiburan semata, termasuk ekspose tentang perihidup individu mereka pun tidak lebih sekadar paparan entertainment yang tidak banyak bermanfaat bagi publik.

Dalam pemikiran Baudrillard (Taylor dan Harris: 2008), penayangan perihidup para selebriti merupakan salah satu dari dua corak banalitas yang lazim hadir dalam program televisi. Corak pertama mewajah dalam rupa-rupa tayangan yang berbau kekerasan, kriminal, maupun event-event mematikan. Sementara banalitas kedua justru berkebalikan, yakni penggambaran realitas sehari-hari yang remeh-temeh dari kehidupan seseorang. Termasuk dalam ragam ini adalah tayangan program-program hiburan serta program factual entertaintment yang menyangkut kehidupan seorang tokoh terkenal. Tokoh di sini bukan dalam konteks tokoh publik yang memiliki kaitan langsung dengan kehidupan masyarakat secara luas, melainkan sekadar public figure yang terkenal karena keartisannya atau lazim dikenal dengan sebutan selebritis.

Kendati sama-sama banal, ragam tayangan televisi corak pertama memiliki signifikansi yang berbeda. Corak pertama acapkali masih memiliki nilai penting bagi masyarakat luas. Taruhlah misalnya pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang psikopat misterius; masih memiliki nilai penting bagi masyarakat agar mereka berhati-hati dalam pergaulan hidup. Akan halnya corak kedua seringkali tidak memberikan makna apa-apa, kecuali hiburan semata. Dalam jenis kedua ini, sungguh tidak ada ada yang begitu penting untuk mereka tawarkan. Mengapa dan untuk apa situasi sukacita maupun duka cita seorang artis perlu dipaparkan di depan mata penonton. Padahal hal yang sama juga biasa terjadi pada masyarakat umum. Secara empirik, tidak ada bedanya antara perceraian atau bahkan kesedihan yang terjadi pada diri seorang artis dengan warga biasa. Justru, manakala perceraian dan peristiwa sakit atau bahkan kematian seorang selebritis ditayangkan di layar kaca menjadikannya sebagai hiburan terselubung yang menarik hati penonton setia.

Pesona ragam acara hiburan televisi memang ditentukan oleh siapa yang menjadi “bintang” di dalamnya. Persoalannya terletak miskinnya makna mendalam yang bisa diapresiasi dan diteladani publik. Maka sesudut wajah televisi kita umumnya merupakan permainan citraan tentang realitas sehari-hari dari seorang manusia biasa yang disebut sebagai selebritis yang bisa saja dialami oleh manusia lain. Kehidupan mereka laksana menara gading yang terlepas dari realitas masyarakat kebanyakan. Etos dari banality TV bermain manakala tayangan televisi membuka rahasia (revelation) pribadi serta mengeskplisitkan sisi-sisi hidup yang biasanya justru ditabukan orang untuk diekspos.

Jika demikian halnya, maka yang timbul adalah aneka citraan yang beraroma hiperrealitas. Program-program dangkal yang akrab bermain dalam ragam acara gaya hidup, bincang-bincang, dan reality show itu acapkali terasa nyata betul dan dekat dengan diri kita. Padahal, kerapkali demi kepentingan popularitas tidak sedikit dari para selebritis itu yang menampilkan artikulasi yang dibuat-buat alias artifisial. Perlukah kita terpesona dan larut dalam menikmati pemandangan seperti itu. Jawabannya ada pada nurani dan akal sehat kita. Wallahu’alam bishshowab.

* Artikel ini dimuat di Harian BERNAS JOGJA edisi Sabtu, 18 Oktober 2008
** Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UII

Bekerjanya iklan dalam ragam citra televisi ibarat mengalirnya darah dalam sebuah organisme hidup. Tanpa iklan, mustahil bagi sebuah stasiun televisi (swasta) dapat hidup dan mempertahankan eksistensinya. Di sisi lain, iklan merupakan sebuah instrumen mutualistik bagi berlangsungnya kerja industri. Bukan saja iklan menjadi sarana promosional semata, iklan sekaligus menjadi semacam alat yang ditanamkan ke dalam pikiran manusia agar manusia mempertahankan loyalitasnya terhadap penggunaan sebuah produk. Dalam konsep pemasaran telah dikenal bahwa iklan menjadi sarana ampuh untuk menanam citra, dan dari citra itulah sebuah produk mendapat tempat di hati pengguna maupun calon penggunanya.
Di ranah yang lain, katakanlah ranah komunikasi dan kebudayaan popular; penampilan iklan itu sendiri acapkali bukanlah sekadar modus penawaran produk. iklan juga melekatkan sistem keyakinan dan nilai tertentu. Meminjam istilah Graeme Burton (2007: 40), barang-barang yang diiklankan akan memperoleh nilai kultural. Pesan-pesan yang tersaji di balik iklan acapkali merepresentasikan nilai, keyakinan, dan ideologi tertentu. Di sinilah menariknya, karena iklan pada akhirnya menjadi arena komodifikasi. Iklan menjadi lahan penanaman makna-makna simbolik dari produsen, pembuat iklan dan bahkan media yang menayangkannya. Pada aras ini, asas nilai guna yang melekat dalam sebuah produk yang diiklankan boleh jadi tidak penting lagi karena telah digantikan dengan nilai citra atau makna-makna simbolik yang dibawanya.
Salah satu wacana paling menarik dalam pentas komodifikasi tersebut adalah persoalan tubuh. Simaklah aneka iklan televisi kita, mulai dari iklan produk makanan minuman, suplemen kesehatan, alat-alat kebugaran, kosmetik dan beragam iklan sejenis. Lenggang-lenggok para pemerannya seringkali mensugestikan konsep ”tubuh ideal” untuk lagi-laki maupun perempuan. Tipe laki-laki ideal dalam iklan seringkali dipresentasikan melalui tayangan iklan yang mengkonotasikan kejantanan. Maka tidak aneh jika postur ideal untuk pemerannya sebagian besar dipertautkan dengan imajinasi umum bahwa seorang laki-laki mesti berotot, kekar, berbadan atletis dan sebagainya. Di sisi lain, postur perempuan ideal direpresentasikan dalam tayangan yang mengerucutkan makna bahwa perempuan mestilah langsing (meskipun telah melahirkan), berambut panjang, berkulit putih nan lembut dan sebagainya.
Betapapun, representasi makna di balik iklan yang demikian boleh jadi menyesatkan. Apalagi, secara genetis tidak semua orang bertakdir memiliki tubuh seideal itu. Bukankah tidak semua perempuan berbakat putih, berpostur langsing, berambut lurus dan sebagainya? Demikian juga dengan laki-laki, tidak semua orang berbakat tinggi tegap dan atletis. Celakanya, publik dengan kadar literasi yang rendah kemudian menjustifikasi makna-makna tersebut sebagai norma yang harus ditaati dalam kehidupan. Pengagungan terhadap performa tubuh ideal ini menjadikan publik gampang terbuai dengan aneka tawaran permak tubuh agar mereka dapat tampil seideal yang mereka kira di televisi. Maka bukan hal aneh jika sekarang ini mudah ditemui aneka pusat kebugaran maupun salon-salon yang menjajakan janji akan tubuh ideal.
Dalam catatan Idi Subandi Ibrahim (2007: 45-70), konstruksi tubuh ideal sekarang ini dapat dikelompokkan setidaknya dalam dua wilayah yakni apa yang disebutnya sebagai aura ”cewek kece” dan ”cowok macho”. Kedua istilah tersebut seakan menjadi standar baru tentang performa tubuh. Kaidah-kaidah ”kekecean” dan ”kemachoan” dengan mudah berubah seiring dengan pesan-pesan yang datang sislih berganti di layar kaca kita. Dalam konteks ini, televisi sebagai media mainstream secara tidak langsung bertanggung jawab sebagai arena mediasi budaya pemujaan tubuh (fetishism of body). Wanita-wanita masa kini mesti tampil seksi dan wangi; sementara laki-lakinya pun mesti tampil macho, bahkan juga wangi. Maka muncul sekarang ini istilah baru: laki-laki metroseksual. Seolah manusia masa kini hanya akan dihargai jika mereka mampu berpenampilan semenarik mungkin sesuai dengan citra yang tengah populer di televisi.

Praktik Pertandaan
Pada dasarnya, iklan televisi merupakan sebentuk propaganda yang menyenangkan. Selain informatif, tampilan iklan televisi juga memiliki nilai hiburan. Bertemunya kepentingan produsen dan media (televisi) menjadikan iklan menjadi bagian mediasi yang lazim. Melalui iklan, keduanya bersekutu membentuk jalinan mutualistik. Televisi memerlukan sumber dana demi menjaga eksistensinya, sementara produsen memerlukan televisi untuk mempromosikan produknya.
Secara teknis, kelebihan iklan televisi dibandingkan iklan media lain (cetak, radio) terletak pada menyatunya tiga kekuatan pembangkit makna sekaligus, yakni narasi, suara dan visual. Sistem pertandaan yang bekerja dari tiga kekuatan tersebut mempunyai kemampuan lebih untuk mempengaruhi penontonnya karena pesan-pesannya dapat tersaji secara verbal maupun nonverbal. Masalahnya adalah, tayangan iklan seringkali bukan hanya menyampaikan kemanfaatan produk semata, namun juga menjadi representasi gagasan maupun ideologi tertentu. Pada aras ini, sebuah iklan sesungguhnya menjadi ajang bagi konstruksi sebuah makna sosiokultural. Perilaku penggunaan tanda-tanda tertentu dalam iklan (semiosis) muncul berkat ideologi yang secara sadar atau tidak sadar dikenal oleh penggunanya. Kesadaran maupun ketidaksadaran tersebut dapat bersifat manipulatif, manakala penghargaan yang semestinya proporsional terhadap sebuah nilai tertentu kemudian beri tekanan lebih atau sebaliknya ditenggelamkan sama sekali.
Pemujaan tubuh dalam iklan setidaknya menyiratkan pemikiran semacam itu. Dahulu orang tidak pernah mempersoalkan tentang tipe tubuh ideal, bahkan penghargaan terhadap manusia kerapkali diukur dengan kadar intelektualitas atau spiritualitasnya. Sekarang, pemujaan terhadap tubuh ideal sebagaimana dipertontonkan di ruang tonton kita sehari hari lambat laun menggusur citra lama bahwa seorang perempuan atau laki-laki ideal mestilah memiliki kadar intelektual dan spiritual tinggi. Dalam konteks ini, adalah wajar jika dinyatakan bahwa iklan televisi tidak ubahnya menjadi agen hegemoni yang mengusung gagasan terselubung tentang penghargaan manusia yang sekadar berkutat di wilayah permukaan.
Skema ideologis dari iklan bermain pada wilayah konotasi, dimana makna yang terselubung dibaliknya menganjurkan sebuah sistem kepercayaan yang baru atau dibuat-buat. Hal ini bisa berarti bahwa tayangan iklan menyajikan sebuah kesadaran semu yang kemudian mengajak (interpellation) kepada individu-individu untuk menggunakannya sebagai suatu “bahasa” sehingga membentuk orientasi sosialnya dan kemudian berperilaku selaras dengan ajakan tersebut.
Pada akhirnya, ditengah banalitas citraan yang berkelindan membentuk makna-makna ideologis; dibutuhkan sebuah kearifan untuk menilai bahwa tidak semua citraan tersebut mesti ditelan mentah-mentah dan diikuti. Dibutuhkan kecakapan tertentu agar kita tidak gampang terjebak ke dalam aneka citra. Sudah seharusnya jika pembelajaran mengenai kecakapan media (media literacy) mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat demi membuat masyarakat kedepan lebih cerdas. Wallahua’lam bishshowab.

* Artikel ini dimuat di Harian BERNAS Jogja edisi Sabtu, 19 Juli 2008

** Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UII Yogyakarta.

Abstract

Semiotic is one of considerable approach in study of media, especially television ads. Emerging from meaning-based models, semiotic of television ads differ from the traditional information processing approach to advertising reception principally because advertising meanings are constructed within the signifying frame of the “text” by audience or “ads reader” rather than simply being delivered in content by the advertising. In effect, passive terms such as ‘reception’ and ‘processing’ in advertising-audience relationship are rejected by meaning-based models and replaced with the more active concept of ‘interpretation’. This subtle shift in the advertising’s syntagmatic and paradigmatic locus has had a number of major theoretical implications for the study of advertising interpretation. Most important, meaning-based models stress that audience members may well produce different interpretations about “meaning”  in television ads.

Keywords:

iklan, televisi, semiotika, bahasa, representasi, teks, penanda, petanda, denotasi, konotasi, mitos, ideologi, sintagma, paradigma.

Pendahuluan

Urat nadi kehidupan televisi (swasta) terletak pada iklan. Tanpa iklan, mustahil sebuah televisi mempertahankan eksistensinya. Bagi produsen, iklan bukan hanya menjadi alat promosi barang maupun jasa, melainkan juga untuk menanamkan citra kepada konsumen maupun calon konsumen tentang produk yang ditawarkan. Citra yang dibentuk oleh iklan seringkali menggiring khalayak untuk percaya pada produk, sehingga mendorong calon konsumen untuk mengkonsumsi maupun mempertahankan loyalitas konsumen.

Dalam konteks ”pembacaan” iklan televisi, mempertalikan iklan dan semiotika nampaknya dapat menjadi satu diskusi yang menarik. Sebagian tayangan iklan seringkali bukan menawarkan produk semata, tetapi juga melekatkan sistem keyakinan dan nilai tertentu. Budaya punya harga di sini. Dalam catatan Graeme Burton (2007: 40), barang-barang yang diiklankan ditelevisi akan memperoleh nilai kultural. Iklan yang pada dasarnya sekadar kegiatan promosional atas produk menjadi kegiatan pemasaran seperangkat nilai dan keyakinan. Iklan televisi telah menjadi satu bagian kebudayaan populer yang memproduksi dan merepresentasikan nilai, keyakinan, dan bahkan ideologi. Menariknya, iklan televisi kemudian tidak luput dari perannya sebagai arena komodifikasi, dimana pesan iklan bukan lagi sekadar menawarkan barang dan jasa, melainkan juga menjadi semacam alat untuk menanamkan makna simbolik.

Terdapat banyak nilai yang dikomodifikasikan televisi melalui tayangan iklan. Nilai tentang tubuh ideal misalnya, kerap dijumpai dalam iklan kosmetik, makanan dan minuman suplemen, alat kesehatan dan sebagainya. Iklan-iklan tersebut cenderung memaksakan konsep tentang performa tubuh ideal. Simaklah secara seksama iklan sabun, shampo, makanan dan minuman suplemen; semuanya mengisyaratkan kontur tubuh ideal untuk laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini menarik untuk menyimak kesimpulan yang disajikan Idi Subandi Ibrahim (2007: 45-70) bahwa konstruksi tubuh ideal dapat dikelompokkan setidaknya ke dalam dua wilayah yakni aura ”cewek kece” dan ”cowok macho”.

Dalam ranah komodifikasi tubuh tersebut, nilai-nilai ”kecantikan” versi iklan televisi seringkali merupakan citra yang dipaksakan ke khalayak tanpa menyadari betapa bisa bersalahnya konsep tersebut. Alhasil, citra kecantikan yang mempunyai akar budaya di setiap daerah direduksi ke dalam representasi yang terbatas pada sedikit sisi. Maka menjadi lumrah jika dalam iklan masa kini, citra utama perempuan cantik senantiasa bertubuh langsing, berkulit putih, berambut lurus dan sebagainya. Mungkin terdapat semacam rasisme tersembunyi atas pencitraan perempuan, sebab tidak semua orang punya terlahir sebagai berkulit putih, setidaknya tidak semua perempuan berbakat putih, berpostur langsing, berambut lurus dan sebagainya. Bukankah orang Melayu punya konsep tersendiri tentang ”cantik” dengan atribut ”rambut bak mayang terurai”? Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, rambut yang cantik disebut dengan istilah ”kembang bakung” atau ”ngandhan-andhan” alias tidak lurus dan tidak keriting. Terhadap laki-laki, hampir dapat disimpulkan bahwa nilai kejantanan alias ”machoism” telah menjadi imajinasi tersendiri, sehingga laki-laki jantan dalam iklan senantiasa digambarkan dengan postur kekar dan berotot, sekaligus memiliki daya pikat seksual tinggi.

Sebagai bagian dari budaya populer, iklan telah menjadi perangkat ampuh untuk mempopulerkan standar baru tentang nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Iklan merepresentasikan citra ideal tentang tubuh laki-laki dan perempuan sehingga secara tak langsung televisi sebagai penyiar iklan menjadi pihak yang bertanggung jawab atas mediasi budaya pemujaan tubuh (fetishism of body). Dalam konteks ini pula kecenderungan merebaknya pencitraan tubuh ideal yang relatif seragam atas laki-laki atau perempuan telah mengubah tubuh ideal itu sendiri menjadi mitos. Media (iklan televisi) membangun sebuah imaji ideal, yang tidak senantiasa sama dengan mitos terdahulu tentang ”kekecean” maupun ”kemachoan”. Persoalan mitos maupun mitologisasi itulah yang kemudian  penting dan hendak diangkat dalam tulisan ini.

Iklan Televisi Sebagai Praktik Pertandaan

Dalam lingkungan kebudayaan populer, iklan dan televisi merupakan kekuatan mutualistik yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, televisi memerlukan sumber dana demi menjaga eksistensinya, dan di sisi lain produsen memerlukan televisi untuk mempromosikan produknya. Bertemunya masing-masing kebutuhan tersebut menjadikan iklan menjadi mediasi yang lumrah di setiap stasiun televisi. Dalam lingkup komunikasi massa, iklan televisi bahkan menjadi sebentuk propaganda yang menyenangkan karena kehadirannya tidak saja menginformasikan melainkan juga bersifat menghibur.

Iklan di televisi juga memiliki kelebihan unik dibandingkan dengan iklan di media cetak. Kelebihan iklan televisi memungkinkan diterimanya tiga kekuatan generator makna sekaligus, yakni narasi, suara dan visual. Ketiganya berkelindan membentuk sebuah sistem pertandaan yang bekerja untuk mempengaruhi penontonnya. Dari ketiganya, iklan televisi bekerja efektif karena menghadirkan pesan dalam bentuk verbal dan nonverbal sekaligus. Sebagai sistem pertandaan, maka iklan sekaligus menjadi sebuah bangunan representasi. Iklan tidak semata-mata merefleksikan realitas tentang manfaat produk yang ditawarkan, namun seringkali menjadi representasi gagasan yang terpendam di balik penciptanya. Persoalan representasi ini yang kemudian lebih menarik, karena di dalam iklan sebuah makna sosiokultural dikonstruksi.

Tampilan iklan di televisi senantiasa melibatkan tanda dan kode. Setiap bagian iklan pun menjadi ”tanda” atau signs, yang secara mendasar berarti sesuatu yang memproduksi makna (Thwaites et al., 2002: 9). Tanda berfungsi mengartikan atau merepresentasikan (menggambarkan) serangkaian konsep, gagasan atau perasaan sedemikian rupa yang memungkinkan seorang penonton untuk men-decode atau menginterpretasikan maknanya. Jika tanda adalah material atau tindakan yang menunjuk sesuatu, kode adalah sistem di mana tanda-tanda diorganisasikan dan menentukan bagaimana tanda dihubungkan dengan yang lain. Dalam iklan kode-kode yang secara jelas dapat dibaca adalah bahasa berupa narasi atau unsur tekstual, audio, dan audiovisual. Ketiganya masih dapat dipecah lagi ke dalam anasir-anasir yang lebih kecil dan lebih subtle.

Sebagai bagian dari komunikasi massa, kehadiran iklan di ranah televisi secara sederhana dapat ditengarai sebagai “interaksi sosial melalui pesan”. Secara epistemologis, penggalian makna yang melibatkan  perhatian pada sistem pertandaan merefleksikan pendekatan terakhir dari dua aliran utama dalam analisis media, yakni aliran proses dan aliran semiotika (Fiske, 1990: 1). Pada aliran pertama, basis pengertiannya cenderung linear, sehingga komunikasi sering digambarkan sebagai ’proses pengiriman dan penerimaan pesan’. Aliran proses memberi perhatian utama pada bagaimana source atau sender mentransmisikan pesan kepada receiver melalui channel. Model Laswellian seringkali menjadi rujukan utama (rumus SMCRE: Source à Messages à Channel à Receiver à Effect) untuk menggambarkan bagaimana komunikasi berlangsung.

Dalam aliran proses, efisiensi dan akurasi seringkali mendapat perhatian penting, sehingga ketika efektivitas komunikasi dinilai kurang atau gagal maka pemeriksaan akan segera dilakukan pada elemen-elemen proses itu untuk menemukan letak kegagalan dan kemudian memperbaikinya. Bagaimanapun, pendekatan proses memperlihatkan komunikasi secara mekanis. Komunikasi dilihat secara sederhana sebagai sebuah model linear yang dapat dilucuti satu persatu unsur-unsurnya tanpa terlalu memperhitungkan bagaimana mementingkan konstruksi makna-makna yang bersifat subyektif.

            Berbeda halnya dengan pendekatan proses, pendekatan semiotika memandang komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna (productions and exchange of meaning). Pandangan ini memperhatikan bagaimana pesan berhubungan dengan penerimanya untuk memproduksi makna. Jika aliran proses memperlihatkan penguasaan makna pada sumber atau pengirim pesan, aliran semiotik justru membalik peran penguasaan makna kepada  penerima pesan. Penerima pesan mempunyai otoritas mutlak untuk menentukan makna-makna yang ia terima dari pesan, sehingga peran source atau sender cenderung terabaikan. Demikian juga, apa yang disebut sebagai pesan (message) pada paradigma ini lebih tepat disebut sebagai ”teks” yang berarti jalinan. Dalam paradigma semiotik, jangkauan pemaknaan teks akan sangat tergantung pada pengalaman budaya dari receiver, yang posisinya berubah menjadi aktif dan akan lebih tepat jika disebut sebagai ”pembaca” (reader).

Tradisi semiotika tidak pernah mengandaikan terjadinya salah pemaknaan, karena setiap ‘pembaca’ mempunyai pengalaman budaya yang relatif berbeda, sehingga pemaknaan diserahkan kepada pembaca. Dengan demikian istilah kegagalan komunikasi (communication failure) tidak pernah berlaku dalam tradisi ini, karena setiap orang berhak memaknai teks dengan cara yang berbeda. Maka makna menjadi  sebuah pengertian yang cair, tergantung pada frame budaya pembacanya. Pada saat iklan telah tersaji ke ruang publik, maka iklan akan memproduksi makna, dan pencipta tanda-tanda dalam iklan tidak lagi memiliki otoritas untuk memaksa makna-makna yang mereka kehendaki. Peran pemaknaan pun berpindah ke tangan pembaca.

Terobosan penting pada semiotika adalah diterimanya penerapan konsep-konsep linguistik ke dalam fenomena lain yang bukan hanya bahasa tertulis; yang dalam pendekatan ini lantas diandaikan sebagai teks pula. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan produk media, seluruh tampilan media baik dalam bentuk tulisan, visual, audio, bahkan audiovisual sekalipun akan dianggap sebagai teks. Maka, seorang penonton iklan televisi yang ingin menghadirkan konstruksi makna tontonan televisi perlu memperlakukan keseluruhan unsur dalam iklan tersebut sebagai teks sekaligus mempertautkannya dengan fenomena sosial yang kontekstual.  Teks dan konteks merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Pendekatan semiotik mempercayai bahwa terlalu naif untuk mempertentangkan teks dan konteks, bahkan konteks pun di dalam teorisasi semiotika lantas diandaikan sebagai teks (Hodge dan Kress, 1988: 8). Sebuah jalinan makna dibangun dengan penuh kesadaran atas hasil dari relasi antarteks alias intertekstualitas.

Satu hal yang tidak dapat diabaikan dalam pendekatan semiotika adalah pentingnya peran bahasa. Suatu makna diproduksi dari konsep-konsep dalam pikiran seorang pemberi makna (pembaca) melalui bahasa. Representasi merupakan hubungan antara tanda konsep-konsep yang memungkinkan pembaca menunjuk pada dunia yang sesungguhnya dari suatu obyek, realitas, atau pada dunia imajiner tentang obyek fiktif, manusia atau peristiwa. Dengan cara pandang seperti itu, Stuart Hall (1997: 17) memetakan sistem representasi ke dalam dua bagian utama, yakni mental representations dan bahasa. Mental representations bersifat subyektif, individual; masing-masing orang memiliki perbedaan dalam mengorganisasikan dan mengklasifikasikan konsep-konsep sekaligus menetapkan hubungan diantara semua itu. Sedangkan bahasa menjadi bagian sistem representasi karena pertukaran makna tidak mungkin terjadi ketika tidak ada akses terhadap bahasa bersama. Salah seorang founding fathers semiologi, Ferdinand de Saussure, menyatakan bahasa sebagai sistem tanda yang mengekspresikan gagasan-gagasan: “Language is a system of signs that express ideas, and is therefore comparable to a system of writing, the alphabet of deaf – mutes, symbolic rites, polite formulas, military signals, etc. but is the most important of all these systems” (Berger, 1982: 16).

            Dalam relasi antara pengiklan dan penonton alias pembaca iklan, mula-mula harus dimaklumi bahwa kreator iklan adalah subyek yang mempunyai mental representation tersendiri yang tidak selalu sama dengan pembacanya. Adanya keniscayaan subyektif  dari bahasa iklan tidak urung menyajikan kerumitan tersendiri seperti seperti halnya adanya bias kepentingan dari penciptanya. Lebih lanjut, disadari atau tidak persoalan kepentingan ini seringkali mewakili gambaran ideologis dari pelaku representasi alis media. Lagi-lagi gambaran ini bersifat subyektif, artinya proses pembacaan terhadap iklan sama artinya dengan negosiasi antara mental representation pelaku representasi dan mental representation “pembaca” iklan. Dengan demikian diskusi mengenai bagaimana makna dari representasi atau teks media pada dasarnya merupakan pelacakan terhadap mental representation yang terkandung dalam produsen iklan dan bahkan media itu sendiri.

            Menilik sejarahnya, tradisi semiotika berkembang dari dua tokoh utama: Charles Sanders Peirce mewakili tradisi Amerika dan Ferdinand de Saussure mewakili tradisi Eropa. Keduanya tidak pernah bertemu sama sekali, sehingga kendati keduanya sering disebut mempunyai kemiripan gagasan, penerapan konsep-konsep dari masing-masing keduanya seringkali mempunyai perbedaan penting. Barangkali karena keduanya berangkat dari disiplin yang berbeda; Peirce adalah seorang guru besar filsafat dan logika, sementara Saussure adalah seorang ahli linguistik asal Swiss (Aart van Zoest dalam Sujiman dan van Zoest: 1991: 1). Istilah semiotika sendiri diperkenalkan oleh Peirce, sedangkan Saussure menamai pemikirannya dengan istilah semiologi. Dalam praktik analisis kedua istilah itu seringkali dipertukarkan tanpa membedakan artinya. Sejauh ini, perbedaan penggunaan kedua istilah tersebut hanya untuk menunjukkan mahzab yang dianut, meski untuk era sekarang barangkali sudah tidak jelas lagi model mana yang dijadikan sandaran karena acapkali konsep-konsep dari kedua tokoh itu terlanjur dipakai bersama.

Pusat perhatian semiotika pada kajian komunikasi massa (dimana iklan tertambat di dalamnya) adalah menggali apa yang tersembunyi di balik praktik pertandaan. Saussure mendefinisikan semiotika sebagai “ilmu yang mengkaji tentang tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial (Piliang: 2003: 256). Oleh Saussure, semiotika kemudian dielaborasi sebagai hubungan tripartit yakni tanda (sign) yang merupakan gabungan dari penanda (signifier) dan petanda (signified) (Fiske dan Hartley, 1996: 23). Penanda mewakili elemen bentuk atau isi, sementara petanda mewakili elemen konsep atau makna. Keduanya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana layaknya dua bidang pada sekeping mata uang. Kesatuan antara penanda dan petanda itulah yang disebut sebagai tanda. Pengaturan makna atas sebuah tanda dimungkinkan oleh adanya konvensi sosial di kalangan komunitas bahasa.

‘Tanda’ dan ‘hubungan’ kemudian menjadi kata-kata kunci dalam analisis semiotika. Bahasa dilucuti strukturnya dan dianalisis dengan cara mempertalikan penggunaannya beserta latar belakang penggunaaan bahasa itu. Usaha-usaha menggali makna teks harus dihubungkan dengan aspek-aspek lain di luar bahasa itu sendiri atau sering juga disebut sebagai konteks. Teks dan konteks menjadi dua konsep yang tak terpisahkan, keduanya berkelindan membentuk makna. Konteks menjadi penting dalam interpretasi, yang keberadaannya dapat dipilah menjadi dua, yakni intratekstualitas dan intertekstualitas. Intratekstualitas menunjuk pada tanda-tanda lain dalam teks, sehingga produksi makna bergantung pada bagaimana hubungan antartanda dalam sebuah teks. Sementara intertekstualitas menunjuk pada hubungan antarteks alias teks yang satu dengan ”teks” yang lain. Makna seringkali tidak dapat dipahami kecuali dengan menjalin pemahaman antarteks, antara teks tertulis dengan jenis teks lain yang tidak mesti tertulis (konteks).

Pengkajian tentang konteks dalam pemaknaan merupakan sebuah kerja menarik. Bukan saja karena dimensi kontekstual yang berbeda akan melahirkan makna yang berbeda; melainkan juga bahwa sebuah analisis semiotika akan mampu menggali “realitas lain” yang sifatnya subtle dari iklan yang dibaca.  Realitas lain itu dapat berarti sebagai seperangkat gagasan tersembunyi, nilai, maupun keyakinan tersembunyi di balik tayangan iklan. Pada tingkat ini, semiotika seringkali ditunjuk sebagai model awal dari analisis yang mampu menampilkan bekerjanya ideologi dalam teks.

Teks dan Representasi: Iklan Televisi Sebagai Perangkat Ideologis

Dalam kebudayaan kontemporer yang dipenuhi oleh aneka citraan media, ideologi ibarat spektrum yang melintas batas ruang dan waktu. Bahkan van Zoest menyatakan bahwa “ideologi dan mitologi di dalam hidup kita sama dengan kode-kode dalam perbuatan semiotis dan komunikasi kita” (Sobur, 2006: 208). Setiap penggunaan teks, penanganan bahasa, perilaku semiosis alias penggunaan tanda umumnya timbul berkat suatu ideologi yang secara sadar atau tidak sadar dikenal oleh pemakai tanda. “Membaca” iklan televisi, dengan demikian tidak ubahnya membongkar praktik ideologis yang bekerja secara manipulatif di dalam sebuah situasi sosial tertentu.

Terdapat banyak varian pengertian ideologi, yang pada awalnya secara singkat menunjuk pada serangkaian ide yang menyusun realitas kelompok. Ideologi bekerja melalui sistem representasi atau kode yang menentukan bagaimana seseorang menggambarkan dunia atau lingkungannya. Dalam diskusi mengenai aspek-aspek kebudayaan populer, varian ideologi mula-mula dikembangkan dari gagasan Marxisme klasik yang menggambarkannya sebagai kesadaran palsu (false conciousness) yang diabadikan oleh kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat (Littlejohn, 1996: 228). Dalam mengkaji ragam iklan televisi, terdapat cukup banyak sejumlah iklan yang merekomendasikan makna-makna laten atas pemihakan pesan iklan kepada sekelompok kelas yang berkuasa. Kelas yang dimaksud bisa bermain dalam konteks politik (negara versus masyarakat sipil), gender (pemihakan terhadap dominasi laki-laki versus perempuan) dan sebagainya.

Pengertian lain dapat pula diambil dari post-Marxisme yang menjadi cikal bakal mahzab Frankfurt maupun teori kritis. Teoritisi kritis kontemporer cenderung percaya bahwa sekarang ini tidak lagi terdapat ideologi tunggal yang bermain dalam masyarakat. Ideologi masa kini bukan sesuatu yang rigit dan perlu diperjuangkan secara heroik sehingga terpisah dari sistem sosial masyarakat. Dalam pandangan terori kritis, ideologi justru melekat dalam seluruh proses sosial dan kultural, dan bahasa menjadi ciri terpenting bagi bekerjanya sebuah ideologi. Ideologi bergerak melalui bahasa, sehingga apa yang tampak dari struktur bahasa diandaikan sebagai struktur dari masyarakat yang mewadahi sebuah idelogi tertentu. Dalam perkembangannya, teori Marxis banyak terpengaruh oleh tradisi stukturalisme yang menampilkan penggunaan bahasa dalam memahami bangunan realitas sosial sera relasi ideologi dan wacana kekuasaan yang melatarbelakangi penggunaan bahasa.

Ambillah misalnya pendapat seorang penganut Marxis terkenal, Louis Althusser, yang menyatakan bahwa ideologi tampil dalam struktur masyarakat dan timbul dalam praktik nyata yang dilakukan oleh beragam institusi dalam masyarakat (Littlejohn: 1996: 29). Pemikiran Althusser ini mendapat pengaruh kuat dari strukturalisme, terutama atas pandangan yang mengatakan bahwa esensi ideologi dapat ditengarai melalui struktur bahasa. Ideologi bermain di belakang penetapan representasi. Pemaknaan ideologis  dimulai dengan memahami bagaimana bekerjanya sistem bahasa dalam struktur sosial. Kombinasi dan disposisi menjadi istilah kunci untuk mengurai sejauh mana ideologi bermain dalam bahasa, sehingga menengarainya maka sebuah parktik pertandaan (representasi) harus dibongkar terlebih dahulu strukturnya. Singkatnya, makna dipertalikan melalui keberadaan struktur sosial yang melandasi penggunaan struktur bahasa.

Tentu saja tak ada yang benar-benar obyektif di sini, tidak serta merta dikatakan bahwa pembongkaran terhadap struktur bahasa beserta temuan ideologi dalam bahasa merupakan jaminan terhadap kepastian akhir suatu ideologi. Berubahnya struktur boleh jadi akan mengubah makna ideologis, karena dalam term Althuserrian ideologi ditentukan oleh strukturnya (Takwin, 1999). Sehingga ideologi merupakan realitas subyektif yang hadir di masyarakat, lentur, cair dan siap berubah. Ideologi hadir dalam tiap orang sebagai sesuatu yang sifatnya halus dan seringkali tidak disadari. Berbeda dengan Marx yang mengatakan ideologi sebagai kesadaran palsu (false conciousness),  Althusser justru memaknai ideologi sebagai ”ketidaksadaran yang begitu mendalam” (profoundly unconciousness) yang praktiknya dalam diri manusia berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih jauh, Althusser melihat bahwa ideologi seringkali disebarkan oleh dua jenis kekuatan pokok dalam struktur masyarakat yang disebutnya sebagai ISA (Ideological State Apparatus) dan RSA (Repressive State Apparatus). Melalui gagasannya ini Althusser hendak mengatakan bahwa seluruh lembaga sosial dan politik memiliki andil dalam penyebaran ideologi. Berbeda dengan RSA yang bekerja pada wilayah publik, Althusser (dalam Storey: 1994: 151) menyatakan ISA bekerja pada wilayah privat dimana media massa termasuk di dalamnya. Melalui Althusser, kajian semiotika struktural dapat dikembangkan lebih lanjut untuk melihat pada bekerjanya ideologi dan hubungan kekuasaan antarstruktur masyarakat.

Varian ideologi lain yang tidak kalah penting datang dari penganut Marx asal Italia, Antonio Gramsci, yang menyebut ideologi sebagai hegemoni. Hegemoni dapat disimpulkan sebagai upaya pemenangan yang terus-menerus (winning and rewinning) konsensus secara tetap bagi mayoritas bagi sistem yang berada di bawahnya. Gramsci sendiri memandang bahwa masyarakat terdiri atas dua struktur utama, yakni kelas dominan dan kelas subordinat. Kelas dominan dinyatakannya sebagai kelas yang mempengaruhi dan mendominasi masyarakat melalui sistem makna yang terus-menerus disampaikan. Cara melancarkan teknik dominasi seringkali dilakukan dengan menunjuk “sesuatu” sebagai musuh bersama baik dalam bentuk konkret maupun abstrak (Gramsci dalam Storey: 1994: 215). Konsep tentang “musuh” dan kawan atau sekutu di dalam hegemoni merupakan kerja ideologis, karena dia ditetapkan oleh kelas yang berkuasa melalui konsensus.

Dalam kaitannya dengan kerja media, media merupakan alat untuk memperjuangkan konsensus agar sesuai benar dengan keinginan penguasa di dalam menentukan siapa musuh dan siapa sekutu, apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Perspektif Gramscian melihat bahwa untuk melanggengkan dominasi ideologis, kelompok berkuasa menggunakan tindak kekerasan dan kekuatan intelektual. Hegemoni memerlukan seperangkat kerja intelektual sebagai alat untuk melumpuhkan kesadaran kritis masyarakat. Dalam konteks komunikasi ideologi, media adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh kelas yang berkuasa untuk memaksakan ideologinya. Dengan konsep hegemoni ini, media dapat digunakan sebagai salah satu pembentuk opini bersama yang akan menguntungkan kelas berkuasa.

Dalam rangka meraih opini publik yang akan memenangkan kelas berkuasa, diperlukan permainan simbol media lengkap dengan “teks”-nya. Kendati demikian, dalam situasi masyarakat kontemporer yang dicirikan dengan budaya populer dan budaya konsumer, permainan makna itu tidaklah berlangsung stabil. Senantiasa terdapat proses resistensi untuk menggugat dominasi ideologi. Di tengah situasi tersebut, media massa seringkali mengeksklusikan “politik tandingan” dengan wajah yang tidak tunggal. Media menjelma sebagai kekuatan oportunis yang melayani ideologi dominan di dalam aktivitas mediasi.

Mengambil pengertian Gramsci, Gitlin (dalam Shoemaker & Reese, 1996: 237) menyatakan bahwa hegemoni berlangsung melalui “keahlian sistematik untuk menegakkan ‘aturan’ melalui persetujuan massa”. Aturan yang dimaksud sangat bermakna ideologis, karena di dalamnya terkandung sebuah konsep abstrak plus keyakinan palsu yang terus menerus disajikan media. Bekerjanya hegemoni, secara kasar acapkali memang terlihat demokratis, karena melibatkan persetujuan antara kelas dominan dan kelas yang dikuasai. Namun demikian, jika dicermati lebih dalam, keterlibatan media yang begitu gencar dalam merumuskan kesadaran bersama tentang dunia tidaklah murni untuk meraih kesepakatan bersama, melainkan sekadar artikulasi kelas hegemonik. Perspektif Gramscian meyakini bahwa televisi berupaya untuk merekayasa sebuah tatanan yang mapan, televisi mempengaruhi publik / khalayak penonton untuk menerima sebuah pola-pola baku atas keyakinan dan perilaku. Kekuatan media bersifat produktif, dalam arti bahwa media memproduksi identitas, model peran, idealisme, agenda, dan memfilter setiap gagasan oposisional serta membuat batas atas wacana-wacana yang hendak ditampilkan (Kellner, 1990: 18).

Satu hal penting yang perlu dicatat di sini adalah tidak ada jalur tunggal di dalam membedah teks untuk mengetahui makna-makna laten beserta ideologinya. Sebagai pisau analisis, pembongkaran makna-makna ideologis iklan televisi dapat dipergunakan dengan melibatkan ketiga varian ideologi di atas atau menambahnya dengan pemikiran ideologi dari tokoh lain. Ketiganya acapkali digunakan secara bersamaan untuk menggambarkan betapa media memiliki seperangkat kerja ideologis yakni sebagai penanam kesadaran palsu tentang imaji masyarakat atau kelas sosial, atau bisa dikatakan sebagai penganjur ketidaksadaran yang begitu mendalam. Pada titik final, media melalui tayangannya merupakan agen hegemoni dari kelas-kelas dominan di masyarakat. Sekadar contoh, Mark Poster (1990: 50-59), dalam analisisnya terhadap sejumlah iklan televisi (iklan ARCO, Lears dan Fox), menggunakan sudut pandang yang diadopsi dari teori-teori ideologi Marx, Althusser, Gramsci serta pemikir kontemporer Jean Baudrillard.

Mitos dalam Tayangan Iklan (Televisi): Roland Barthes dan Ideologi

            Perspektif kritis media berupaya mempertautkan hubungan antara media massa dan keberadaan struktur sosial. Ragam analisis kritis umumnya menguji kandungan-kandungan makna ideologis media melalui pembongkaran terhadap isi media atau ”teks”. Untuk dapat membongkar sebuah makna ideologis dari praktik pertandaan, diperlukan prinsip-prinsip intratektualitas dan intertekstualitas. Dimulai dengan analisis bersifat teknis (kode-kode verbal dan nonverbal dalam iklan), kajian semiotika senantiasa menghubungkan isi teks dengan ”teks” lain berupa isi media lain dan bahkan fenomena sosiokultural masyarakat yang lebih luas.

            Salah satu kultivasi ideologi dalam iklan televisi berlangsung melalui representasi mitos. Dalam tayangan iklan, akan terlihat bahwa tanda linguistik, visual dan jenis tanda lain tidaklah sesederhana mendenotasikan sesuatu hal, tetapi juga menciptakan tingkat konotasi yang dilampirkan pada tanda. Makna yang dihasilkan oleh penanda konotasi seringkali menghadirkan mitos. Mitos bekerja menaturalisasikan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia, sehingga imaji yang muncul terasa biasa saja dan tidak mengandung persoalan. Pada tingkat ini, mitos sesungguhnya mulai meninggalkan jejak ideologis, karena belum tentu ”sesuatu” yang tampil alamiah lantas bisa diterima begitu saja tanpa perlu dipertanyakan kembali derajat kebenarannya.

            Oleh sebab itu, mitos tidak berarti menjadi penanda yang sama sekali netral, melainkan menjadi penanda untuk memainkan pesan-pesan tertentu yang boleh jadi berbeda sama sekali dengan makna asalnya. Meskipun, tidak bisa dikatakan juga bahwa kandungan makna mitologis tidaklah dinilai sebagai sesuatu yang salah sehingga ‘mitos’ lantas diperlawankan dengan ‘kebenaran’. Produksi mitos dalam teks membantu pembaca untuk menggambarkan situasi sosial budaya, mungkin juga politik yang ada disekelilingnya. Melalui mitos, sistem makna menjadi masuk akal dan diterima apa adanya pada suatu masa, dan mungkin tidak  untuk masa yang lain (Tolson, 1996: 7). Maka kebenaran mitos menjadi sangat relatif, belum tentu sebuah mitos yang beredar sekarang ini dapat diterima pada saat yang lain maupun di tempat lain.

            Dalam mengkaji mitos di dunia media dan budaya populer, perspektif semiotika struktural tidak akan pernah menampik gagasan-gagasan yang dikeluarkan oleh pemikir strukturalis Perancis, Roland Barthes. Bisa dikatakan, Barthes merupakan orang terpenting dalam tradisi semiotika Eropa pasca Saussure. Pemikirannya bukan saja melanjutkan pemikiran Saussure tentang hubungan bahasa dan makna, namun ia justru melampaui Saussure terutama ketika ia menggambarkan tentang makna ideologis dari representasi jenis lain yang ia sebut sebagai mitos. Barthes melakukan terobosan penting dalam tradisi semiotika konvensional yang dahulu pernah berhenti pada kajian tentang bahasa. Semiotika a la  Barthes memungkinkan kajian semiotika mampu menjangkau wilayah kebudayaan lain yang terkait dengan popular culture dan media massa. Bahkan dalam pandangan George Ritzer, Barthes adalah pengembang utama ide-ide Saussure pada semua area kehidupan sosial (Ritzer, 2003: 53).

            Menurut Barthes (Bignell, 1997: 16) pada saat media membagi pesan, maka pesan-pesan yang berdimensi konotatif itulah yang menciptakan mitos. Pengertian mitos di sini tidak senantiasa menunjuk pada mitologi dalam pengertian sehari-hari –seperti halnya cerita-cerita tradisional, legenda dan sebagainya. Bagi Barthes,  mitos adalah sebuah cara pemaknaan, dan ia menyatakan mitos secara lebih spesifik sebagai jenis pewacanaan atau tipe wicara (Barthes, 2004: 152; Barthes dalam Storey, 1994: 107). Pada dasarnya semua hal dapat menjadi mitos; satu mitos timbul untuk sementara waktu dan tenggelam untuk waktu yang lain karena digantikan oleh pelbagai mitos lain. Maka suatu mitos dapat menjadi pegangan atas tanda-tanda yang hadir dan menciptakan fungsinya sebagai penanda pada tingkatan yang lain. 

            Pemikiran Barthes tentang mitos di satu sisi masih melanjutkan pengandaian Saussure tentang hubungan bahasa dan makna atau antara penanda dan petanda. Semiotika yang dibangun Saussure cenderung mengatakan makna sebagai apa yang didenotasikan oleh tanda. Maka tradisi semiotika pada awal kemunculannya cenderung berhenti sebatas pada makna-makna denotatif alias semiotika denotasi. Sementara bagi Barthes, terdapat makna lain yang justru bermain pada level yang lebih mendalam, yakni pada level konotasi. Pada tingkat inilah warisan pemikiran Saussure dikembangkaln oleh Barthes dengan membongkar praktik pertandaan di tingkat konotasi tanda. Konotasi bagi Barthes justru mendenotasikan sesuatu hal yang ia nyatakan sebagai mitos, dan mitos ini mempunyai konotasi terhadap ideologi tertentu. Skema pemaknaan mitos itu oleh Barthes digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1:

                        Sumber: Roland Barthes (dalam Storey: 1994: 110)

            Tanda konotatif tidak hanya memiliki makna tambahan, namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya.  Tambahan ini merupakan sumbangan Barthes yang amat berharga atas penyempurnaannya terhadap semiologi Sausure, yang hanya berhenti pada penandaan pada lapis pertama atau pada tataran denotatif semata. Dengan membuka wilayah pemaknaan konotatif ini, ‘pembaca’ teks dapat memahami penggunaan gaya bahasa kiasan dan metafora yang itu tidak mungkin dapat dilakukan pada level denotatif (Manneke Budiman, dalam Christomy dan Yuwono, 2004: 255). Bagi Barthes, semiotika bertujuan untuk memahami sistem tanda, apapun substansi dan limitnya, sehingga seluruh fenomena sosial yang ada dapat ditafsirkan sebagai ‘tanda’ alias layak dianggap sebagai sebuah lingkaran linguistik.

            Penanda-penanda konotasi, yang dapat disebut sebagai konotator, terbentuk dari tanda-tanda (kesatuan penanda dan petanda) dari sistem yang bersangkutan. Beberapa tanda boleh jadi secara berkelompok membentuk sebuah  konotator tunggal. Dalam iklan televisi, susunan tanda-tanda verbal nonverbal dapat menutupi pesan yang ditunjukkan. Citra yang terbangun di dalamnya meninggalkan ‘pesan lain’, yakni sesuatu yang berada di bawah citra kasar alias penanda konotasinya. Sedangkan untuk petanda konotasi, karakternya umum, global dan tersebar sekaligus menghasilkan fragmen ideologis. Dapat dikatakan bahwa ideologi adalah suatu form penanda-penanda konotasi,  sementara tampilan iklan melalui ungkapan atau gaya verbal, nonverbal dan visualisasinya merupakan elemen bentuk (form) dari konotator-konotator. Singkatnya, konotasi merupakan aspek bentuk dari tanda, sedangkan mitos adalah muatannya. Secara semiotis, ideologi merupakan penggunaan makna-makna konotasi tersebut di masyarakat alias makna pada makna tingkat ketiga.

Dalam realitas yang termediasi, banyak mitos yang diciptakan media di sekitar kita, misalnya mitos tentang kecantikan, kejantanan, pembagian peran domestik versus peran publik dan banyak lagi. Mitos ini bermain dalam tingkat bahasa yang dalam bahasa Barthes disebut sebagai ‘adibahasa’ atau meta-language (Strinati, 1995: 113). Penanda konotatif menyodorkan makna tambahan, namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya (Budiman, dalam Christomy dan Yuwono, 2004: 255). Dibukanya medan pemaknaan konotatif dalam kajian semiotika memungkinkan “pembaca” iklan memaknai bahasa metaforik atau majazi yang maknanya hanya dapat dipahami pada tataran konotatif. Dalam mitos, hubungan antara penanda dan petanda terjadi secara termotivasi. Berbeda dengan level denotasi yang tidak menampilkan makna (petanda) yang termotivasi, level konotasi menyediakan ruang bagi berlangsungnya motivasi makna ideologis.

Barthes (dalam John Storey 1994: 107), menyatakan bahwa mitos merupakan sistem komunikasi juga, karena di balik mitos terselip sebuah pesan dari wilayah lain. Mitos menjadi sebuah modus pertandaan yang dibawa ke dalam wacana. Mitos tidaklah dapat digambarkan melalui obyek pesannya, melainkan melalui cara pesan tersebut disampaikan. Apapun dapat menjadi mitos, tergantung dari caranya direpresentasikan. Dalam iklan, pembaca dapat memaknai mitos ini melalui konotasi yang dimainkan oleh kesan visual, narasi, konflik, tuturan dan sebagainya. ”Pembaca” yang jeli dapat menemukan adanya asosiasi-asosiasi terhadap ‘apa’ dan ‘siapa’ yang sedang dibicarakan sehingga terjadi pelipatgandaan makna. Penanda bahasa konotatif membantu untuk menyodorkan makna baru yang melampaui makna asalnya atau dari makna denotasinya.

Teori Barthes tentang ideologi di balik mitos memungkinkan seorang ”pembaca” atau analis untuk mengkaji ideologi secara sinkronik maupun diakronik. Secara sinkronik, makna tersandung pada suatu titik sejarah dan seolah berhenti di sana, sehingga penggalian pola-pola tersembunyi yang menyertai teks menjadi lebih mungkin dilakukan. Pola tersembunyi ini boleh jadi berupa pola oposisi, atau semacam skema pikir pelaku bahasa dalam representasi (Berger, 1982: 30). Sementara secara diakronik analisis Barthes memungkinkan untuk melihat kapan, di mana dan dalam lingkungan apa sebuah sistem mitologis digunakan. Mitos yang dipilih dapat diadopsi dari masa lampau yang sudah jauh dari dunia pembaca, namun juga dapat dilihat dari mitos kemarin sore yang akan menjadi “founding prospective history” (Sunardi, 2004: 116). Media seringkali berperilaku seperti itu, mereka merepresentasikan, kalau bukan malah menciptakan mitos-mitos baru yang kini hadir di tengah masyarakat. Untuk yang terakhir ini, dapatlah dikatakan bahwa media melakukan proses mitologisasi. Kehidupan kita sehari-hari digambarkan dalam cara yang penuh makna dan dibuat sebuah pemahaman generik bahwa memang begitulah seharusnya dunia. Iklan televisi yang dijejalkan ke ruang pandang  masyarakat sehari-hari merupakan dunia kecil yang menjadi ikon dari sebuah raksasa makna: mitos dan ideologi di baliknya.

Dalam pemikiran ideologi, Barthes seringkali bersinggungan dengan Althusser, dan keduanya memang terlihat saling melengkapi; karena Barthes ternyata adalah salah seorang mahasiswa Althusser. Kedua orang yang berbeda generasi itu mempunyai minat yang sama: ideologi (Sunardi, 2004: 126). Baik Althusser maupun Barthes sepakat bahwa ideologi menjadi tempat di mana orang mengalami subyektivitasnya. Hanya saja, Barthes telah menerapkan teori subyektivitas yang berada di luar jangkauan analisis Althusser. Barthes dapat menjangkau teori subyektivitas melalui konsepnya tentang sistem mitis, dimana dia dapat menjelaskan konsepnya secara lebih skematik. Maka boleh jadi Barthes akan menjadi lebih akrab dengan kita karena apa yang diambilnya seringkali berasal dari dunia yang amat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Makna ideologis menjadi konsumsi sehari-hari yang secara tidak sadar tertanam melalui ritual tontonan media. Poin ini yang membedakan pemikiran Barthes dengan Althusser, karena Althusser cenderung memancang paku analisis pada pemikiran Marxisme klasik untuk melihat hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Sementara pemikiran Barthes tidak seperti itu, karena apa yang kita rasakan sehari-hari sebagai hal yang remeh-temeh ternyata memiliki implikasi maknawi yang mendalam.

Mengurai Mitos dalam Iklan Televisi: Sebuah Alternatif Semiotis

Secara filosofis, membedah iklan televisi secara semiotis boleh dikatakan merupakan proses penciptaan karya terjemahan: “pembaca” iklan menciptakan teks tersendiri di samping teks. Terhadap teks bahasa murni, Aart van Zoest (1993: 99), secara teknis menyajikan permulaan analisis terhadap teks dengan melihat satuan mikrostruktural dan berlanjut hingga ke tingkat makrostruktural. Pada akhirnya setiap teks akan menyajikan suatu kesatuan makrostruktural yang koherensinya dapat diinterpretasikan secara umum. Dalam konteks pembacaan terhadap iklan televisi, pemikiran van Zoest tersebut nampaknya dapat diterima manakala sebuah bangunan iklan dipandang sebagai sebuah kesatuan teks dengan anasirnya yang beragam sebagai sebuah argumen. Penelusuran kemungkinan argumen (itupun tidak mesti tunggal) merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pembaca untuk dapat mengurai –setidaknya–  makna luar atau gagasan dari pelaku representasi.

Dari sudut pandang semiotik-sentris, tujuan utama ”membaca” iklan televisi adalah menemukan makna terselubung (latent meaning) yang terkait dengan mitos dan muatan ideologi tertentu. Persoalannya, relativitas kebenaran makna dalam semiotika menyebabkan sebuah tanda dapat dimaknai beragam. Setiap tanda, dalam bahasa Barthes, memiliki sifat polisemy alias berpotensi multitafsir. Hal tersebut disebabkan oleh sifat ambigu dari penanda dan kemungkinan yang diberikan oleh penanda tersebut untuk diinterpretasikan (Gottdiener, 1995: 20). Oleh karenanya, kendati tidak ada prosedur teknis baku dalam kajian semiotika, seorang ”pembaca” –bukan sekadar penonton– perlu menstrukturkan iklan secara rapi dan konsisten. Rambu-rambu ini penting mengingat tidak terbatasnya tanda yang ada di dalamnya dapat menyebabkan seorang pembaca iklan tersesat dalam rimba tanda, yang menyebabkan proses penafsiran larut dalam problem unlimited semiosis.

Lantas prosedur pemaknaan seperti apa yang dapat dilakukan dengan metode semiotika? Prinsip mendasar yang harus dikedepankan ketika membedah iklan televisi adalah memperlakukan keseluruhan tanda-tanda di dalamnya seperti laiknya teks tertulis. Penstrukturan lazimnya dimulai dari lapisan terluar yang kemudian dilanjutkan pada lapisan yang lebih dalam, yang merupakan inti dari proses pemaknaan. Ibarat orang makan buah, pertama kali yang dilakukan adalah mengupas kulitnya baru kemudian menyantap buahnya. Memakan kulit dan buahnya sekaligus tentu tidak dilarang, tetapi cita rasanya pasti akan bubar. Bayangkan orang mengganyang sebutir jeruk atau pisang sekaligus, rasanya pasti tidak karuan, disamping menyalahi kelaziman.

Sebagai ilustrasi awal, John Fiske (1987: 5), mengajukan tiga level kode yang dapat dimaknai dalam menggali ideologi tayangan televisi dimana iklan termasuk di dalamnya. Level pertama adalah “realitas”, meliputi tampilan visual semacam penampilan, pakaian, make up, perilaku, pembicaraan, gesture, ekspresi, suara dan lain-lain. Level yang bersifat permukaan ini merupakan level kode yang bersifat teknis. Level kedua adalah “representasi” dimana  penggunaan kamera, pencahayaan, editing, musik dan suara. Anasir-anasir tersebut dapat merepresentasikan makna tentang situasi yang dibangun seperti konflik, karakter, seting dan sebagainya. Level ketiga adalah level ideologi. Sebagai level terdalam, level ini  merepresentasikan sejauh mana ideologi yang dibangun dalam sebuah tayangan iklan. Pembaca dapat menilai makna-makna tersembunyi di balik iklan televisi dengan menilai sejauh mana koherensinya dengan situasi sosial (konteks) yang dapat diterima dan masuk akal.

Alternatif lain untuk analisis iklan televisi dapat dilakukan melalui dua tahap pemaknaan, yakni secara sintagmatik dan paradigmatik. Analisis sintagmatik melihat teks sebagai sebuah rangkaian dari satuan waktu dan tata ruang yang membentuknya. Sintagma ibarat suatu rantai, sehingga analisis sintagmatik berupaya melihat teks sebagai rangkaian peristiwa yang membentuk sejumlah narratives atau cerita (Berger, 1982: 24). Dalam sebuah tuturan atau kalimat sederhana misalnya, makna membentang dari kiri ke kanan pada sebuah jalur linear. Sebuah sintagma merujuk pada hubungan in presentia antara satu kata dengan tanda-tanda lain atau suatu satuan gramatikal dengan satuan-satuan lain dalam teks pada sumbu horisontal. Makna yang dapat dihasilkan dari tingkat analisis ini baru sampai pada makna luar atau manifest meaning dari teks. Pembacaan sintagmatik memperlihatkan bagaimana relasi tanda dikomunikasikan melalui struktur tertentu berdasar kaitan waktu atau berada pada sumbu horisontal. Masing-masing unsur dalam struktur teks berkedudukan sejajar.

Untuk melukiskan relasi sintagmatik dalam iklan, dapat diadopsi satu tipe struktural yang diperkenalkan Barthes yakni anchorage (penambat) beserta tiga tipe struktural lain yang disajikan Andrew Tolson (1996: 28-43), yakni argument, montage, dan narrative. Ketiga tipe tersebut dapat dilibatkan bersama dan disesuaikan penggunaannya, khususnya dalam membaca bahasa iklan. Istilah anchorage awalnya diperkenalkan oleh Barthes untuk menunjuk penggunaan tanda verbal tertentu yang mempunyai peran sebagai penunjuk utama makna. Jika pada berita misalnya, judul berita dapat disebut sebagai anchorage, maka anchorage iklan menunjuk pesan utama yang dapat disimpulkan sebagai judul iklan. Pada teks iklan, anchorage mempunyai posisi yang paling berkuasa dalam relasinya dengan tanda-tanda lain yang muncul sehingga penggunaannya menjadi ‘kata terakhir’. Terdapat semacam hirarki tanda dalam teks, beberapa tanda lebih berarti dibandingkan yang lain. Sebagai kesatuan tanda verbal, anchorage mampu menciptakan pernyataan yang bersifat otoritatif, sementara tanda-tanda lain hanya sekadar memberikan dukungan atau keterangan.

            Tipe sintagmatik berikutnya adalah argument. Suatu argumen boleh jadi diungkapkan dalam sebuah proposisi maupun serangkaian proposisi tentang sesuatu hal dan berupaya untuk membujuk atau meyakinkan pembaca (penonton) bahwa proposisi tersebut benar adanya. Sebagai gejala kejiwaan, proposisi merupakan isi konsep mental yang masih relatif kasar yang mewujud dalam statemen. Dari sudut pandang  linguistik murni, proposisi merupakan perwujudan ekspresi dalam bentuk kalimat, yang bisa benar namun juga bisa salah (Aminudin, 1998: 51). Mengambil analogi pengertian tersebut, proposisi menjadi petunjuk penting untuk menggambarkan bagaimana tatanan tekstual mengkonfigurasi makna yang menjelaskan isi iklan televisi. Menurut van Zoest (dalam Sujiman dan Van Zoest, 1996: 91), keterpautan antarproposisi ini diatur oleh suatu ‘hukum’ yang tersirat, yakni jalinan logis yang bersama-sama membentuk argumen. Dengan istilah lain, proposisi dapat juga disebut sebagai ‘klaim’. Argumen yang disajikan melalui satu atau lebih proposisi mempunyai kemungkinan untuk didukung oleh dua unsur yaitu bukti (atau ‘data’) dan justifikasi (atau ‘garansi’).

Struktur sintagma sebuah argumen boleh jadi bersifat serial, yakni ketika satu proposisi mengikuti proposisi lain; tetapi dapat juga bersifat hirarkis di mana masing-masing proposisi selalu menyandarkan pada sejumlah pernyataan yang sifatnya mendukung proposisi utama. Acapkali, untuk memperoleh derajat kepercayaan yang baik, iklan televisi memunculkan statemen pendukung semisal testimoni. Soal kepercayaan terhadap statemen pendukung inipun kemudian dapat dipilah lagi menjadi dua, yakni kepercayaan yang bersifat empirik dan kepercayaan yang sifatnya konseptual. Kepercayaan empirik berhubungan dengan sejauh mana fakta-fakta yang direpresentasikan dalam iklan kemudian teruji kebenarannya, sementara kepercayaan konseptual berhubungan dengan masuk akalnya proposisi yang dibangun dalam kalimat-kalimat teks iklan.

            Setelah argument, tipe sintagmatik berikutnya yang dapat dimaknai adalah montage, yakni praktik transformasi material (tanda-tanda verbal dan nonverbal) menjadi sebentuk komposisi visual dalam satu tayangan iklan. Montage melibatkan penggunaan dan perbandingan huruf, penampilan fokus kamera, penyuntingan visual dan sebagainya. Dalam keterkaitannya dengan argumen, montage berperan penting melakukan penjajaran (juxtaposition), yang berfungsi memberi penekanan akan persamaan konseptual dengan argumen. Kendati demikian, acapkali tanda-tanda dalam montage digunakan sekadar untuk memberi efek estetik belaka.

Tipe sintagmatik terakhir adalah narrative. Asalnya, tipe ini cocok untuk mengurai teks tertulis yang berhubungan dengan bagaimana teknik penceritaan berlangsung dalam iklan secara keseluruhan. Berbeda halnya dengan montage yang menekankan aspek komposisi, narrative berurusan dengan ‘penataan tanda-tanda, bukan dalam alur logis, melainkan pada susunan kronologisnya’ (Tolson, 1996: 39). Pengertian ini untuk menegaskan bahwa tanda-tanda kunci dalam narrative tidaklah mempunyai status sebagai proposisi, melainkan hanya sekadar ‘rangkaian peristiwa’ untuk mengembangkan klimaks cerita. Pada tingkat ini terdapat semacam kerja seni untuk menghasilkan ketertarikan pembaca atas rangkaian kronologis yang disusun oleh pencerita atau kreator iklan. Dalam iklan, unsur penceritaan dapat ditilik melalui ekspresi serta peranan subyek dalam cerita. Tinjauan terhadap aspek naratif ini secara singkat dapat dipilah dalam dua bagian penting yakni cerita (histoirie) dan wacana (discourse). Cerita adalah peristiwa-peristiwa yang terangkai secara temporal maupun kausal sehingga menjadi unsur ‘what’ dari naratif. Sementara wacana dalam konteks naratif adalah ekspresi atau sarana untuk mengkomunikasikan cerita kepada pembaca atau unsur ‘how’ dari pesan iklan secara keseluruhan.

Tahap pembongkaran makna ideologis dalam membaca iklan televisi sesungguhnya terletak pada level kedua, yakni level paradigmatik. Setiap tanda berada dalam kodenya sebagai bagian dari suatu paradigma; suatu relasi in absentia yang mengabaikan satu bagian tanda dalam iklan dengan dengan tanda-tanda lain. Lagi-lagi, jika dilihat dari sudut pandang tekstual, pola relasi ini dapat berlangsung berdasarkan prinsip-prinsip persamaan maupun perbedaan sebelum ia muncul dalam teks (Kris Budiman (1999: 89). Analisis iklan secara paradigmatik berusaha mengetahui makna terdalam dari teks, dan karenanya pembacaan ini lebih bersifat sinkronik. Sifat sinkronik tanda berarti bahwa makna yang dihasilkan mesti dilekatkan dengan konteks ”kesejarahan” yang tepat, sehingga pada tingkat ini penggalian pola-pola tersembunyi yang menyertai teks menjadi lebih mungkin dilakukan.

Mengambil analogi tekstual tersebut, maka iklan sebagai sebuah ”teks” tersendiri perlu dikaji secara sinkronik; yakni pembacaan terhadap pola tersembunyi melalui oposisi biner yang menjadi skema umum di balik representasi alias tayangan iklan yang ”dibaca” (Berger, 1982: 30). Pusat perhatian analisis paradigmatik menunjuk pada serangkaian tanda-tanda khusus yang menghubungkannya dengan motif representasi. Sementara motif itu sendiri akan terkait erat dengan serangkaian kepercayaan mendasar yang bersifat ideologis. Disamping memudahkan pembacaan, skema oposisi biner menyajikan petunjuk yang menarik untuk mengungkapkan bekerjanya kepercayaan atau ideologi pelaku representasi. Dalam konteks ini, menjadi menarik pula jika analisis paradigmatik dihubungkan dengan praktik mitologisasi nilai, sehingga konsep-konsep mitos semacam Barthes maupun ideologi para pemikir kritis layak untuk diadopsi untuk menyingkap mental representation dari sang kreator iklan.

Menerapkan analisis sintagmatik dan paradigmatik sekaligus dalam sebuah telaah semiotis boleh jadi menggiring ”pembaca” pada sebuah wilayah yang kabur dimana batas-batas sintagma dan paradigma tidak jelas benar. Dengan perspektif Barthesian, batas-batas tersebut akan semakin jelas manakala analisis paradigmatik memberatkan penilaian pada sejauh mana berfungsinya tanda-tanda konotatif dalam teks. Butir ini memegang peranan berharga untuk membantu produksi asosiasi makna ideologis dari iklan televisi. Konotasi tidak saja memberi tambahan atas makna dasarnya, lebih dari itu konotasi memberi indikasi akan motivasi dan sikap ‘sang pengarang’ (kreator iklan) atas representasi

            Terdapat iklan yang menyajikan informasi secara dingin dan sekadar berisi pokok-pokok pesan yang sifatnya persuasif; namun tidak jarang terdapat iklan yang demikian argumentatif. Iklan yang argumentatif, di samping bernilai informatif juga mengandung daya pikat tertentu yang mengkonotasikan serangkaian nilai tersembunyi. Terdapat kepercayaan mendasar yang menjadi titik tolak presuposisi bagi tiap proses representasi iklan. Apa yang tersimpan di balik iklan seringkali membentuk imaji tentang dunia sehari-hari yang ideal, sehingga seakan-akan memang seperti itulah seharusnya yang terjadi. Kendati demikian titik tolak tersebut seringkali tetap tersembunyi, kemunculannya tersirat dan tidak selamanya bergerak teratur di dalam jalinan pesan-pesan iklan. Di balik setiap pilihan tanda verbal maupun audiovisual (paradigma) yang dirangkai menjadi sebuah tayangan iklan (sintagma), sadar atau tidak sadar mengikutsertakan gagasan maupun keyakinan tersembunyi pelaku representasi.

Apabila dikatakan bahwa ideologi bersembunyi di balik mitos, ini berarti bahwa suatu mitos menyajikan serangkaian kepercayaan mendasar yang terpendam dalam makna konotatif tanda. Kepercayaan tersebut boleh jadi dimunculkan secara sadar oleh pelaku representasi (pengiklan, pembuat iklan maupun media), namun boleh jadi juga secara tidak sadar muncul begitu saja sebagai bagian dari keseharian hidup yang alamiah. Dalam konteks ini, ketidaksadaran adalah sebentuk kerja ideologis yang memainkan peran dalam tiap representasi. Mungkin ini bernada paradoks, karena suatu praktik pertandaan (iklan televisi) tentu dilakukan secara sadar, namun dibarengi dengan ketidaksadaran tentang sebuah ”dunia lain” yang sifatnya lebih imaginer.

Sebagaimana halnya mitos, ideologi dalam representasi iklan tidak melulu berwajah tunggal. Ada banyak mitos, ada  banyak ideologi; dan kehadirannya pun tidak mesti kontinyu. Nilai ideologis dari mitos muncul ketika mitos tersebut menyediakan fungsinya untuk mengungkap dan membenarkan nilai-nilai dominan yang ada dalam masyarakat. Maka, menghubungkan pemikiran Barthes dengan varian teori ideologi menjadi sebuah kerja menarik. Berbeda dengan sains, kesadaran  ideologis  dalam term Barthes berada  pada  tingkat  psikis, berupa  imaji  yang  mengkonstruksi kesadaran yang sifatnya semu. Cara kerja ideologi ibarat camera obscura yang memutarbalikkan kenyataan sehingga masyarakat tidak menyadari kondisi susungguhnya yang melingkupi dirinya.

Penutup

            Dari sudut pandang semiotika-sentris, ”membaca” iklan televisi mensyaratkan kecurigaan awal bahwa iklan televisi sering turut ambil bagian dalam representasi nilai-nilai tersembunyi yang menjadi basis ideologi tertentu. Ideologi yang turut serta dalam iklan pun tidak selamanya berwajah tunggal, datang silih berganti seiring beragamnya iklan yang melintas di setiap tontonan televisi. Permutasi tanda dari satu tempat ke tempat lain tak jarang bekerja secara acak, kadang timbul dan kadang pula tenggelam. Majemuknya makna-makna ideologis dalam iklan televisi boleh jadi setara dengan beragamnya citraan. Begitu rumitnya tanda-tanda dalam iklan sehingga senarai karakteristik sintagmatik dan peradigmatik dalam iklan tentu saja hanyalah dalam rangka menyederhanakan teknik analisis. Dengan demikian kesengajaan seorang “pembaca” mengudar makna-makna tayangan iklan sebagai “teks” dapat berlangsung secara relatif sistematik dan komprehensif.

Tentu saja, paparan di atas hanyalah sebuah alternatif tawaran untuk menjawab bagaimana cara membongkar iklan sebagai sebuah praktik pertandaan. Sebagai alternatif, perspektif semiotika menyediakan semacam jarum bagi mereka yang tertarik untuk merajut dunia simbolik televisi melalui iklan dan merangkainya menjadi sebuah bentangan makna yang luas. Kelemahan tentu saja ada, khususnya terkait dengan persoalan epistemologis. Jalur yang dipakai untuk menganalisis iklan televisi pada tulisan ini tidak menggunakan jalur tunggal; katakanlah menggunakan jalur yang murni Saussurean atau Barthesian. Demikian pula dengan analisis ideologi yang memang sangat dimungkinkan dengan perpektif ini, beragam teori ideologi dapat dimasukkan sebagai pancang analisis. Secara akademis, hal ini memberi keuntungan tersendiri; semiotika menyajikan cukup ruang bagi analisis iklan untuk melibatkan beragam teori ideologi sekaligus menjalinnya menjadi konstruksi propososi yang masuk akal dan dapat diterima.

*******

Daftar Pustaka

Aminudin. 1998. Semantik: Pengantar Studi Tentang Makna. Bandung: Sinar Baru.

Barthes, Roland. 2004. Mitologi (Terj. Nurhadi & Sihabul Millah). Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Berger, Arthur Asa. 1982. Media Analysis Techniques, Sage Publications. California: Beverly Hills.

Bignell, Jonathan. 1997. Media Semiotics: An Introduction. Manchester University Press: Manchester and New York.

Burton, Graeme. 2007. Membincangkan Televisi: Sebuah Pengantar Kepada Kajian Televisi. Yogyakarta: Jalasutra.

Christomy, T., & Untung Yuwono. 2004. Semiotika Budaya. Jakarta: Penerbit Pusat Kemasyarakatan dan Budaya UI.

Fiske, John. 1990. Introductions to Communication Studies. London: Routledge.

_________.1991. Television Culture. London:  Routledge.

Fiske, John & John Hartley. 2003. Reading Television. London: Routledge.

Gottdiener, Mark. 1995. Postmodern Semiotics: Material Culture and The Forms of Postmodern Life. Massachusetts: Blackwell.

Hall, Stuart (Ed.). 1997. Representation: Cultural Representations dan Signifying Practices, London: Sage Publications.

Hodge, Robert dan Gunther Kress. 1988.  Social Semiotics. London: Polity Press.

Ibrahim, Idi Subandi. 2007. Budaya Populer Sebagai Komunikasi: Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: Jalasutra.

Kellner, Douglass. 1990. Television and The Crisis of Democracy. Boulder: Westview Press..

Littlejohn, Stephen W. 1996. Theories of Human Communication. California: Wardsworth.

Piliang, Yasraf Amir. 2003. Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna. Yogyakarta: Jalasutra.

Poster, Mark. 1990. The Mode of Informastion: Poststructuralism and Social Context. Cambridge: Polity Press.

Sujiman, Panuti, & Aart van Zoest (Ed.). 1991. Serba-serbi Semiotika, Jakarta: Gramedia.

Ritzer, George. 2003. Teori Sosial Postmodern (penerj. Muhammad Taufiq), Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Sobur, Alex. 2006. Semiotika Komunikasi, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Shoemaker, Pamela J. & Stephen D. Reese. 1996. Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content. London: Longman.

Strinati, Dominic. 1995. An Introduction to Theories of Popular Culure. New York: Routledge.

Storey, John (Ed.). 1994. Cultural Theory and Cultural Culture: A Reader, New York: Harvester Heatsheaf.

Sunardi, St. 2004. Semiotika Negativa. Yogyakarta: Buku Baik.

Takwin, Bagus. “Cuplikan-cuplikan Ideologi”, artikel Jurnal Filsafat Universitas Indonesia Volume I  No. 2, Agustus 1999.

Thawaites, Tony. 2002. Lloyd Davis & Warwick Mules, Introducing Cultural and media Studies: A Semiotic Approach. New York:  Palgrave.

Tolson, Andrew. 1993. Mediations: Text and Discourse ini Media Studies. London: Arnold.

van Zoest, Aart. 1993. Semiotika: Tentang Tanda, Cara Kerjanya dan  Apa yang Kita Lakukan Dengannya, Jakarta: Yayasan  Sumber Agung.

*********

Tahun lalu media kita gencar memberitakan kasus-kasus remaja yang di-smack down teman sekolahnya. Sebagian siswa mengalami luka-luka serius, dan di sejumlah tempat bahkan ada yang meninggal. Konon, anak-anak meniru adegan kekerasan yang mereka tonton dalam acara gulat bebas (wrestling) yang sarat dengan dengan kekerasan di salah satu stasiun televisi swasta di Jakarta. Tak ayal, stasiun televisi yang menayangkan acara tersebut diminta menggeser jam tayangnya dari jam-jam prime time ke jam tayang dini hari untuk meminimalkan kemungkinan penonton anak menikmati tayangan tersebut.

Kendati demikian, pemindahan jam tayang tidak berdampak apa-apa, karena kasus-kasus peragaan kekerasan anak-anak sekolah yang diyakini meniru acara tersebut terus berlangsung. Korban pun bertambah, dan ketika para korban maupun pelaku dimintai keterangan, mereka akan mengatakan alasan yang sama: meniru acara di televisi. Alhasil, acara berbasis kekerasan itupun dihentikan penayangannya setelah diminta oleh pemerintah.

Bercermin dari pelbagai kasus kekerasan anak tersebut, masyarakat dan pengamat media pun kembali meneguhkan keyakinan bahwa tayangan kekerasan di televisi sangat kuat dalam mempengaruhi perilaku anak. Dalam konteks ini, patut dipertanyakan sejauh mana pembelajaran di sekolah dapat menyuntikkan daya kritis dan kemampuan selektif bagi anak di dalam menonton tayangan media. Ditengah situasi masyarakat yang termediasi sekarang ini, proses belajar mengajar di sekolah dituntut untuk mampu menumbuhkan kesadaran bermedia alias melek media (media literacy) bagi siswa.

Sekolah seringkali dituntut lebih untuk mampu mencetak kepribadian dan perilaku positif anak. Padahal proses belajar mengajar di sekolah hanya membutuhkan enam sampai delapan jam. Hanya sepertiga saja waktu yang termanfaatkan secara formal. Di luar itu, lingkunganlah yang sebenarnya lebih membentuk kepribadian dan kebiasaan anak. Dengan demikian, perilaku kekerasan anak sekolah sebetulnya lebih dipengaruhi oleh penggunaan waktu di luar sekolah alias duapertiga waktu hidup mereka dalam sehari. Jika anak-anak ibarat gelas kosong, sekolah sebenarnya hanya akan mampu mengisi sepertiganya, dan dua pertiga itu akan lebih ditentukan oleh lingkungannya, baik keluarga maupun lingkungan pergaulan mereka di masyarakat.

Sekolah dan Penguatan Kesadaran Bermedia

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, dalam konteks penguatan kesadaran bermedia anak, sekolah tetap harus mampu menunjukkan perannya. Pada tahap usia dan perkembangan anak tertentu, disamping dikenalkan pengetahuan awal tentang media, siswa perlu dirangsang untuk senantiasa berpikir kritis terhadap setiap tayangan media. Secara akademis, program media literacy di sekolah akan efektif jika terdapat kurikulum yang memadai terkait dengan media. Diperlukan mata pelajaran khusus yang mengkaji media, sehingga sejak awal siswa akan mengerti bahwa kesadaran media ditengah budaya konsumsi media yang melimpah ruah sekarang ini memang betul-betul urgen.

Jika cara pertama itu masih dianggap membebani –dilihat dari banyaknya mata pelajaran yang harus ditempuh siswa– maka pendidikan media literacy masih dapat ditempuh dengan menyisipkan muatan literacy tersebut ke dalam salah satu mata pelajaran yang sesuai. Sebut saja mata pelajaran bidang teknologi komunikasi dan informasi. Di dalam mata pelajaran tersebut dapat disisipkan materi-materi tentang dampak sosial perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, termasuk media di dalamnya. Pembentukan kesadaran awal di tingkat siswa setidaknya akan membantu memperkuat penanaman nilai-nilai positif pada anak, yang diharapkan akan terinternalisasi dalam setiap perilaku anak.

Satu hal yang patut dicatat, pendidikan media literacy di sekolah jangan sampai sekadar dimengerti sebagai media education. Pendidikan media (media education) hanya akan berhenti pada level teknis, dan karenanya media lebih sering diandaikan secara positif. Pendidikan macam ini nantinya akan cenderung mengajarkan bagaimana memanfaatkan media sebagai bagian dari proses belajar mengajar. Pembuatan media sekolah maupun pengenalan alat-alat produksi media massa merupakan bagian dari media education. Sementara pendidikan media literacy merupakan aspek-aspek pengajaran yang lebih berdimensi sosiologis dan etis. Tujuan pendidikan media literacy adalah untuk memproteksi anak didik dari persepsi-persepsi buruk media sekaligus mendidik anak untuk mampu mengapresiasi efek positif media. Maka pendidikan media literacy tidak sekadar mengajarkan siswa tentang segi teknis produksi tayangan media, melainkan juga berbagai konsekuensi yang timbul dari kekuatan media. Pendidikan media literacy mengajarkan pada anak tentang pemanfaatan media secara bijak serta penilaian kritis terhadap muatan media. komunikasi

Mengambil analogi teori peluru atau teori jarum hipodermik yang memandang bahwa pesan (isi) media mempunyai peran yang sangat kuat dalam membentuk perilaku masyarakat; maka siswa sekolah pun perlu dididik untuk dapat mengembangkan dirinya sendiri menghadapi pengaruh media. Anak-anak perlu “disuntik” dengan cara tersendiri sehingga mereka kebal alias imun terhadap kemungkinan dampak buruk yang akan terjadi akibat tayangan media. Ditengah melimpahruahnya aneka citraan media yang tidak terbenung sekarang ini tindakan inokulatif sangat diperlukan demi melindungi bahaya negatif media yang bisa mempengaruhi segi-segi kognitif, afektif, dan behavioral siswa. Pendidikan melek media ibarat suntikan imunisasi dimana siswa secara mandiri mampu menghasilkan antibodi yang siap menanggulangi berbagai potensi penyakit psikologis pada diri mereka akibat pengaruh media.

Di samping perlunya pengembangan kurikulum sekolah sekolah di bidang media, elemen masyarakat yang lain perlu dituntut untuk bersinergi dengan sekolah. Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang media misalnya, senantiasa diperlukan. LSM perlu mengagendakan program-program penyadaran bermedia yang membidik siswa-siswa sekolah secara simultan. Taruhlah mereka menyelenggarakan simulasi-simulasi maupun kursus melek media dari sekolah ke sekolah. Dalam forum-forum tersebut siswa dapat diajak mengenal berbagai sisi representasi media, dan setidaknya hal tersebut dapat menjadi selingan positif bagi siswa di tengah himpitan kurikulum yang terlihat berat sekarang ini.

Di sisi lain, keterlibatan perguruan tinggi pun tidak kalah penting. Seirama dengan gerak lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dapat berperan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan media literacy untuk anak sekolah melalui berbagai forum pemberdayaan guru dan siswa. Perguruan tinggi, khususnya penyelenggara program studi ilmu komunikasi juga dapat melakukan penelitian-penelitian dampak media bagi anak usia sekolah. Hasil penelitian yang diseminasikan tentu saja akan memberi sumbangan positif bagi pengambilan kebijakan pendidikan sekolah. Terakhir, lembaga pemerintah baik departemen terkait maupun lembaga ekstra eksekutif semacam KPI dan KPID mesti menjadikan pendidikan melek media sebagai prioritas program. Wallahu’alam bishshowab.

* Tulisan ini dimuat diharian BERNAS Jogja Edisi 10 April 2008

** Penulis adalah Staf Pengajar Prodi lmu Komunikasi UII.

Bersamaan dengan pelbagai bencana yang melanda Indonesia akhir Januari lalu, masyarakat dikejutkan lagi dengan berita terbaru: meninggalnya mantan presiden Soeharto di Rumah Sakit Pusat Pertamina pada tanggal 27 Januari. Di ranah media, mantan orang nomor satu itu pun kembali menjadi primadona pemberitaan. Tentu bukan saja karena popularitasnya sebagai penguasa terlama di negeri ini. Beban hutang negara dan tuduhan korupsi menjadikan Soeharto memiliki sejumlah nilai berita yang sangat layak untuk direpresentasikan. Begitu beragamnya, sehingga pada minggu-minggu terakhir hidupnya sejumlah media menampilkan apapun yang bersangkut paut dengan Soeharto. Ada berita-berita tentang pernak-pernik sejumlah pengagum maupun pembenci Soeharto, mulai dari pelukis wajah Soeharto dengan wiji wijen, dalang pengkoleksi buku-buku tentang Soeharto dan sebagainya.

Para pembaca maupun penonton media yang jeli akan segera menemukan bahwa berita-berita utama seputar Soeharto pada saat itu mengalami pergeseran luar biasa dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Terdapat kontradiksi yang jelas. Dahulu wacana pemberitaan Soeharto umumnya berisi tentang aneka ragam kesalahan yang dialamatkan kepadanya. Sekarang wacana itu tengah berubah. Caci maki dan antipati relatif jarang menempati berita-berita utama media kita.. Bahkan, salah satu televisi terkemuka tidak pernah menyebut secara langsung nama Soeharto dalam pemberitaannya dan menggantikannya dengan sebutan Pak Harto; sama statusnya dengan penyebutan Bung Karno untuk almarhum presiden pertama RI.

(Re)Mitologisasi

Tanpa hendak mengesampingkan secuil berita negatif tentang Soeharto, kesimpulan pertama yang terlihat dari dominannya berita Soeharto di media minggu-minggu terakhir menjelang akhir hayatnya menyajikan gelagat menarik: mitologisasi. Soeharto kembali dihadirkan ke ruang publik sebagai sosok mitis yang tak tersentuh hukum. Sejumlah ajakan untuk memaafkan beliau menyiratkan satu pengakuan bahwa tak layak lagi memperlakukannya sebagai orang yang berstatus tersangka di mata hukum. Citra ini yang nampaknya lebih mencuat ke media. Di tengah krisis figur yang melanda negeri ini, penghormatan terhadap mantan presiden terlama di Indonesia itu masih begitu besar. Sebagian orang mengatakan bahwa hidup ternyata lebih enak di jaman Soeharto, harga barang-barang lebih stabil, orang miskin tak sebanyak sekarang dan seterusnya. Soeharto pun lahir kembali menjadi pahlawan ketika publik bersama-sama kecewa dengan elit politik masa kini yang tidak mampu membebaskan publik dari belitan krisis dan bahkan makin terpuruk dalam krisis yang lebih hebat.

Pemitosan ulang Soeharto dikonstruksi melalui wacana khusus dengan senatiasa meminggirkan wacana yang lain. Dalam kontkes ini, pembicaraan Soeharto sebagai sosok mitis sentiasa meminggirkan wacana tentang penegakan hukumnya pada saat hayatnya. Maka hingar bingar wacana pemaafan terhadap Soeharto yang waktu itu dihimbaukan oleh sejumlah kalangan paralel dengan pengertian ini. Pemaafan konon dianggap sebagai jalan terbaik, karena Soeharto tidak mungkin lagi didekati secara hukum. Dari sudut pandang spiritual maupun kemanusiaan memang demikianlah adanya, orang dituntut oleh ajaran agamanya untuk senantiasa memaafkan orang lain. Memaafkan tentu juga bukan sebuah ajakan sulit, kendati acapkali kita tidak tahu mengapa kita memberi maaf Soeharto. Secara filosofis, ketika kita memaafkan seseorang, berarti kita telah yakin bahwa orang tersebut benar-benar bersalah kepada kita. Padahal, dalam kacamata hukum, salah dan tidaknya Soeharto waktu itu hanya bisa ditentukan oleh keputusan hukum. Maka ajakan pemaafan terhadap Soeharto saat itu cenderung menafikan hukum yang keputusannya bersifat pasti dan mengikat. Hal ini bisa berarti bahwa tokoh satu ini kebal hukum. Padahal, mestinya setiap orang setara di hadapan hukum. Adalah hak masyarakat untuk mengetahui apakah Soeharto melanggar hukum atau tidak, dan pengadilan alias negara-lah yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan persoalan status hukum Soeharto.

Di ranah media –khususnya televisi– sosok mitologis Soeharto kembali hadir ketika kita mempertimbangkan wacana-wacana yang cenderung memposisikannya sebagai individu yang tak terjamah hukum itu. Mengingat kembali liputan media televisi kita sepanjang pekan-pekan terakhir sakitnya Soeharto memperlihatkan kesigapan dan kepedulian yang luar biasa terhadap Soeharto, mungkin melebihi liputan apapun. Begitu luar biasanya sehingga untuk seseorang yang belum meninggal, calon makamnya pun sudah ramai dikunjungi orang dan dijaga ketat oleh aparat. Maka menjadi jelas bahwa tanda-tanda verbal dan visual tentang representasi Soeharto menciptakan konotasi baru bahwa Soeharto, meski ia dituduh bersalah oleh banyak orang, tetap merupakan seorang pahlawan. Media memproduksi mitos baru atas Soeharto sebagai seorang pemimpin besar yang miskin kesalahan.

Bagaimanapun mitos baru tentang Soeharto juga mempunyai dimensi tambahan yang disebut naturalisasi sehingga sistem makna yang dipromosikan menjadi masuk akal dan diterima apa adanya. Dalam konteks ini, mitos Soeharto pemimpin yang membawa suskses Indonesia semasa Orde Baru dinaturalisasikan dengan representasi kalangan masyarakat yang menilai bahwa Orde Baru terbukti lebih baik dari Orde Reformasi. Alasan-alasan logis semacam keamanan yang lebih terjamin serta gejolak ekonomi yang tidak fluktuatif seperti sekarang, harga-harga yang cenderung stabil dan sebagainya menjadi semacam pembenar bahwa kepemimpinan Soeharto masih lebih baik dari sekarang. Representasi semacam itu menyajikan konotasi “ketidaksadaran yang begitu mendalam” bahwa krisis yang terjadi sekarang ini mula-mula diakibatkan oleh kebijakan Soeharto di masa lalu. Di samping itu, orang diajak melupakan begitu saja akan otoriterisme politik yang diambil sang tokoh mitologis untuk melanggengkan kekuasaannya.

Jika hal demikian terjadi, maka secara tidak sadar media sesungguhnya telah menggiring kesadaran publik ke arah pengulangan kembali mitologi lama. Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan” misalnya, merupakan mitologi terdahulu yang pernah mengalami dekonstruksi pasca pengunduran dirinya sebagai presiden. Dekonstruksi tersebut melahirkan demitologisasi Soeharto, yakni sebentuk mitos baru yang sama sekali bertolak belakang dengan mitos lama. Maka selama orde reformasi kita mengenal mitos Soeharto sebagai sosok penjahat yang telah merugikan keuangan negara dan menyeret negeri ini ke jurang keterpurukan.

Sering dikatakan bahwa ideologi bersembunyi di balik mitos. Dalam konteks ini, segera terlihat bahwa apa tidak ada satu pun aktivitas representasi media tentang Soeharto yang tidak bermakna ideologis. Beroperasinya ideologi representasi media dapat ditengarai melalui asosiasi yang muncul ketika media banyak merepresentasikan berbagai liputan yang bersifat advokatif terhadap Soeharto. Pemitosan kembali Soeharto sesungguhnya menyajikan serangkaian kepercayaan mendasar yang terpendam dalam ketidaksadaran representator / media. Ketidaksadaran adalah sebentuk kerja ideologis yang memainkan peran pemitosan ulang Soeharto. Tanpa sadar, media sebetulnya tengah menjadi agen hegemoni yang justru mempopulerkan Soeharto bukan sebagai manusia biasa yang bisa dikenai hukum.

Sebagaimana halnya mitos, ideologi pun tidak selalu berwajah tunggal. Ada banyak mitos, ada banyak ideologi; kehadirannya tidak selalu kontinyu di dalam representasi media. Nilai ideologis dari mitos muncul ketika mitos tersebut menyajikan nilai-nilai yang dulu dominan di masyarakat. Dahulu masyarakat pernah dijejali dengan mitos-mitos Soeharto sebagai seorang pahlawan yang tak pernah salah. Kemudian muncul lagi mitos-mitos tentang Soeharto sebagai penjahat nomor satu. Kedepan, kita tidak akan pernah tahu mitos apa lagi yang akan muncul, apakah Soeharto akan tetap menjadi pahlawan atau penjahat? Media yang akan turut menentukan! Wallahu’alam bishshowab.

* Tulisan ini dimuat di Harian BERNAS Jogja Edisi 27 Maret 2008

** Penulis adalah Staf Pengajar Prodi Ilmu Komunikasi UII

Pengantar: Memahami Berita Media

Membaca berita merupakan hal yang biasa dilakukan oleh setiap orang yang telah akrab dengan media massa. Kendati demikian, tidak banyak di antara pembaca berita yang berupaya penuh mencari setiap makna dari berita-berita yang dibaca. Pengertian memaknai tentunya lebih dari sekadar membaca dan lantas tahu isi berita. Di ranah penelitian khususnya, diperlukan keterampilan khusus agar pemaknaan terhadap setiap bagian pembentuk berita dapat dilakukan secara sistematik dan menghasilkan makna yang utuh dari apa yang dibaca. Pembacaan yang terstruktur bukan hanya akan membantu pemaknaan, melainkan juga akan sangat membantu dalam menggali gagasan-gagasan yang ada dalam teks-teks berita sekaligus menyimpulkannya.

Tulisan berikut mencoba memberi pengantar tentang sebuah alternatif “membaca” dan memaknai berita (cetak) dengan cara yang berbeda itu. Dirangkum dalam sudut pandang semiotik-sentris, beberapa bagian mencoba menggali kemungkinan-kemungkinan untuk menggali dan menstrukturkan teks berita. Harapannya, modus pembacaan yang tak lazim ini dapat menjadi seperangkat tawaran bagi mereka yang tertarik dengan metode semiotika, khususnya semiotika untuk teks-teks media. Ide dari tulisan ini terinspirasi dari sejumlah kasus yang telah mengalami mediasi (mungkin pula fiksasi) dalam kurun yang relatif panjang. Sehingga ketika seorang yang tertarik mengikuti kasus berita tertentu akan bergairah untuk menggambarkan sekaligus memaknai peran media dalam pemberitaannya. Sebut saja kasus Marsinah, kasus Munir atau kasus lain yang masih menjadi buah bibir masyarakat. Pembaca yang setia dengan kasus-kasus itu akan menemukan banyak materi yang layak untuk digali dan tentunya tidak ada yang tidak meaningfull dari proses penggalian makna yang teratur dan konsisten.

Seringkali isu empirik alias realitas sosiologis yang tengah berlangsung maupun yang telah berlangsung menjadi bahan mediasi yang menarik. Apalagi fenomena tersebut mengandung muatan konfliktual. Ada banyak hal yang dapat kita gali dari mediasi berita semacam ini. Kendati demikian, konflik seungguhnya hanyalah sebagian kecil dari sejumlah perhitungan yang dijadikan landasan dalam penulisan sebuah berita. Masih banyak perhitungan lain yang dijadikan landasan penulisan sebuah berita. Oleh karena itu pantaslah dikatakan bahwa berita pada dasarnya tidak hadir dalam sebuah ruang kosong, bukan pula kategori yang tanpa nilai. Realitas memerlukan syarat tertentu untuk dapat diangkat menjadui sebuah berita. dalam mekanisme karja media, apa yang disebut sebagai news values atau news worthy akan menentukan sebuah realitas layak mendapat tempat untuk dimediasikan. Termasuk dalam mekanisme kerja ini adalah siapa yang berhak menentukan sebuah realitas layak untuk diberitakan.

Mungkin memang demikianlah adanya. Acapkali tidak terpikirkan tentang adanya pertalian kuasa dan kepentingan yang bermain di balik realitas berita. Berita sering dianggap sebagai cermin realitas yang mesti diterima terima apa adanya. Padahal, miskinnya pretensi untuk sekadar mempertanyakan muasal berita, bagaimana sebuah berita dibuat, atas dasar kepentingan apa dan siapa berita itu disajikan kepada pembaca, boleh jadi akan menjebak siapapun untuk mengakui kebenaran berita dan bukan kebenaran realitas itu sendiri. Sekiranya kerumitan seperti itu disadari oleh setiap pembaca, tentunya dapat merangsang serangkaian perdebatan epistemologis tentang entitas realitas berita.

Jika demikian halnya, lantas apa yang disebut sebagai berita? Mengutip dari Oxford English Dictionary, John Hartley mengatakan berita sebagai: tidings; the report or account of recent occurences, brought to or coming to one as new information; new occurences as a subject or report to talk. [2] Berita bukanlah realitas itu sendiri, melainkan lebih sebagai laporan atau catatan mengenai sebuah peristiwa. Maka sering dikatakan bahwa apa yang disebut berita sesungguhnya merupakan realitas tingkat kedua. Realitas pertamanya adalah kejadian empirik yang diberitakan itu. Pemindahan realitas pertama ke dalam realitas kedua tidaklah sesederhana seperti yang kita bayangkan. Ada banyak hal yang menyebabkan sebuah realitas layak untuk diberitakan.. Pola inklusi atau eksklusi realitas ini yang kemudian memunculkan apa yang disebut sebagai news values maupun news worthy. Pada akhirnya berita adalah sebuah konstruksi yang penuh makna, atau semacam realitas yang menjelma ke dalam cerita, sebagaimana halnya halnya ucapan yang tersusun dari unsur-unsur bahasa. Seperti halnya ucapan, berita tersusun luas dari kata-kata; tetapi dalam berita terdapat lebih dari sekadar kata-kata.

Persoalan pemindahan realitas ini menarik, boleh jadi realitas berita telah mengalami penambahan maupun pengurangan dari realitas yang seungguhnya. Berita tidak mungkin lagi secara utuh menghadirkan realitas yang sesungguhnya. Berita hanyalah sebuah representasi, dalam pengertian sekadar mewakili sebagian dari realitas. Realitas yang tampil di media terangkum sebagai hasil konstruksi yang boleh jadi telah mengalami penambahan maupun pengurangan karena turut campurnya faktor subyektivitas dari pelaku representasi alias orang-orang yang terlibat dalam media. Tidaklah sesederhana pandangan reflektif, penggunaan istilah representasi berangkat dari kesadaran bahwa apa yang tersaji di media seringkali tidak selalu persis dengan apa yang ada di realitas empirik. Meyakini realitas media sebagai hasil konstruksi sama halnya dengan memandang suatu fenomena yang dibaratkan seperti gunung es. Permukaan yang terlihat seringkali hanya sebagian kecil dari kenyataan sesungguhnya, dan sebaliknya apa yang ada di bawah permukaan itu justru lebih besar. Pada gilirannya peran pemaknaan oleh ‘pembaca’ menjadi hal penting karena pembacalah yang mempunyai otoritas untuk melihat sejauh mana bagian yang tidak tampak dari gunung es itu dapat diketemukan. Dalam bahasa konstruktivis, peran pembaca untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang (seringkali) tak terlihat itu disebut sebagai ‘memaknai’.

Ketika realitas media telah tersaji ke ruang publik maka media tidak lagi mempunyai otoritas untuk memaksa makna-makna yang mereka kehendaki sehingga peran pemaknaan pun berpindah pada pembaca. Pada tingkat ini pembacalah yang selayaknya mempunyai kekuasaan penuh untuk memaknai sebuah berita. Karenanya peran bahasa menjadi penting, bahasa menjadi medium istimewa yang melaluinya sebuah makna diproduksi. Bahasa beroperasi sebagai simbol yang mengartikan atau merepresentasikan makna yang ingin dikomunikasikan oleh pelakunya, atau dalam istilah yang dipakai Hall untuk menyatakan hal ini, fungsi bahasa adalah sebagai tanda.[3] Tanda mengartikan atau merepresentasikan (menggambarkan) konsep-konsep, gagasan atau perasaan sedemikian rupa yang memungkinkan seseorang ‘membaca’, men-decode atau menginterpretasikan maknanya.

Persoalan tanda ini secara lebih serius terangkum dalam satu disiplin yang disebut sebagai semiologi atau semiotik. Semiotika dapat digunakan untuk membongkar praktek bekerjanya makna-makna tersebunyi dalam teks. Bahasa media seringkali menyimpan maknaa-makna yang sifatnya laten. Pembaca yang tidak cukup jeli boleh jadi akan percaya pada apa yang tampak lahir, atau sekadar memaknai makna manifes berita. Secara filosofis, pembacaan seperti itu tentu saja tak pernah salah. Persoalannya adalah bahwa dengan cara seperti itu maka relasi media dan pembaca dalam posisi linear. Kekuasaan makna lantas masih berada di tangan media. Padahal ada banyak hal di luar itu yang mestinya perlu ditinjau kembali, dan sudah semestinya pembaca ditempatkan dalam posisi merdeka ketika berhadapan dengan teks berita. Pembacalah yang sepenuhnya berhak untuk memaknai dan mengambil kesimpulannya sendiri atas apa yang mereka baca. Sudah barang tentu pembaca mesti sadar sepenuhnya: tak selamanya berita media menjadi sumber yang harus dipercaya begitu saja. Pembaca yang jeli akan segera menemukan bahwa terdapat dimensi-dimensi tersembunyi yang mengekor di belakang teks-teks berita. Dan semiotika berkesempatan untuk menjadi –salah satu– metode yang mampu mengungkap dimensi tersembunyi itu.

Terobosan penting pada disiplin semiotika ini adalah diterimanya linguistik sebagai model beserta penerapan konsep-konsepnya dalam fenomena selain bahasa; yang dalam pendekatan ini lantas disebut sebagai teks. Kata semiotika sendiri berasal dari bahasa Yunani, semeion, yang berarti tanda. Dengan demikian semiotika dapat dinyatakan sebagai ilmu tentang tanda. Semiotika menjadi sebuah disiplin yang berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi penggunaan tanda.[4] Salah seorang founding fathers semiologi, Ferdinand de Saussure, menyatakan bahasa sebagai sistem tanda yang mengekspresikan gagasan-gagasan: Language is a system of signs that express ideas, and is therefore comparable to a system of writing, the alphabet of deaf – mutes, symbolic rites, polite formulas, military signals, etc. but is the most important of all these systems.[5]

Dalam semiotika umum, ‘tanda’ dan ‘hubungan’ mempunyai istilah kunci untuk mengudar praktik pertandaan. Demikian pula dengan berita; sebagai sebuah praktik pertandaan, makna yang utuh dari sebuah berita akan sangat tergantung kepada bagaimana hubungan antara berita itu dengan aspek-aspek di luar berita yang menyertainya. Suatu makna diproduksi dari konsep-konsep dalam pikiran seorang pemberi makna melalui bahasa. Representasi merupakan hubungan antara konsep-konsep dan bahasa yang memungkinkan pembaca menunjuk pada dunia yang sesungguhnya dari suatu obyek, realitas, atau pada dunia imajiner tentang obyek fiktif, manusia atau peristiwa. Dengan cara pandang seperti itu, Hall memetakan sistem representasi ke dalam dua bagian utama, yakni mental representations dan bahasa.[6] Mental representations bersifat subyektif, individual; masing-masing orang memiliki perbedaan dalam mengorganisasikan dan mengklasifikasikan konsep-konsep sekaligus menetapkan hubungan di antara semua itu. Sedangkan bahasa menjadi bagian sistem representasi karena pertukaran makna tidak mungkin terjadi ketika tidak ada akses terhadap bahasa bersama. Istilah umum yang seringkali digunakan untuk kata, suara, atau kesan yang membawa makna adalah ‘tanda’ (sign).

Mungkin menjadi lebih menarik untuk menghubungkan persoalan representasi ini ke dalam fenomena bahasa media. Adanya keniscayaan subyektif dari bahasa media tak urung menyajikan kerumitan tersendiri seperti seperti halnya adanya bias kepentingan dari media yang bersangkutan. Lebih lanjut, disadari atau tidak persoalan kepentingan ini seringkali mewakili gambaran ideologis dari pelaku representasi alis media. Lagi-lagi gambaran ini bersifat subyektif, artinya proses pembacaan terhadap bahasa media sama artinya dengan negosiasi antara mental representation pelaku representasi dan mental representation pembacanya. Dengan demikian diskusi mengenai bagaimana makna dari representasi atau teks media pada dasarnya merupakan pelacakan terhadap mental representation yang terkandung dalam awak media, yang kali ini dapat diklaim sebagai perwujudan media itu sendiri.

Untuk menerjemahkan realitas ke dalam tulisan, sadar-atau tidak sadar seorang penulis berita perlu mempertimbangkan sekian banyak keputusan. Disamping itu, selalu terdapat kemungkinan bahwa penulis berita diselimuti oleh selubung ideologi maupun kepentingan tertentu. Beberapa keputusan mungkin berasal dari aktivitas keahlian dan sebagian lagi berasal dari keja ‘seni’ yang keduanya sangat bervariasi antara penulis yang berbeda. Demikian pula halnya dengan tingkat kedalaman informasi yang dihasilkan. Pada akhirnya, kegiatan menulis berita merupakan gabungan antara keahlian dan kreativitas penulisnya, sehingga pengukuran proporsi masing-masing barangkali tidak mungkin terlaksana. Masing-masing dari jenis berita tertentu digunakan untuk keperluan yang berbeda, tergantung pada kedalaman informasi yang ingin disampaikan, maupun sifat informasi yang terjadi.

Kendati demikian, secara analitik ragam kemasan berita tersebut dapat dianalisis dengan cara yang relatif sama, tentu saja dengan kemungkinan kesimpulan yang tentu saja berbeda. Secara umum ragam kemasan berita dapat dibedakan dalam lima tipe utama. Rivers, Mc Intyre dan Work mengetengahkan lima jenis format berita yakni; straight news report, depth report, interpretif report, investigating report dan features.[7] Berita jenis pertama dan kedua biasanya berisi garis besar informasi, untuk straight forward report berisi laporan langsung tentang peristiwa yang tengah berlangsung di lapangan. Berita jenis ini lazim disebut hard news, yang berisi informasi penting tentang apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana dan mengapa terjadinya peistiwa (rumus 5 W + 1 H). Sementara berita jenis depth report mulai menampakkan informasi tambahan atau sedikit perluasan dari hard news. Kedua jenis berita ini relatif tidak menampilkan menampilkan opini reporter.

Seperti halnya kedua jenis pertama, interpretif report juga relatif tidak menampilkan opini secara tegas. Kendati demikian berita ini umumnya mengandung pertimbangan nilai. Jenis ini biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan ‘mengapa’ dari sebuah peristiwa. Kecenderungan berita ini adalah pemanfaatan sumber-sumber berita yang biasanya ditampilkan hanya bila memberikan informasi sesuai dengan keinginan reporter. Berita jenis ini jelas berbeda dengan berita jenis keempat, investigating report, yang mencoba menampilkan sebuah masalah dan kontroversi melalui penyelidikan yang relatif komprehensif. Fakta-fakta diperooleh dengan serangkaian interogasi dari pihak-pihak yang berkonflik agar dapat ditampilkan dari sudut pandang yang relatif seimbang. Keunikan berita ini adalah ditampilkannya fakta-fakta tersembunyi dari peristiwa. Berita jenis ini relatif tidak terlalu mempertimbangkan faktor aktualitas. Jenis terakhir, feature, mempunyai maksud yang berbeda. Dalam feature, penulis mencari fakta lain untuk mencari perhatian pembacanya. Penulis feature suatu feature biasanya lebih mementingkan gaya tulisan, boleh jadi berhubungan dengan humor atau human interest daripada pentingnya informasi yang disajikan.

Membaca Tanda, Memaknai Bahasa: (Sekadar) Prosedur Singkat

Dari sudut pandang semiotik-sentris, tujuan pembacaan (boleh juga dibaca: penelitian) terhadap bahasa media adalah untuk menemukan makna terselubung dalam teks. Penemuan makna terselubung (latent meaning) ini tidak mungkin terlaksana ketika pembaca/peneliti tidak menstrukturkan teks. Penstrukturan tersebut dimulai dari lapisan terluar teks yang kemudian dilanjutkan pada lapisan yang lebih dalam. Inti dari proses pemaknaan sebenarnya berada pada lapisan yang lebih dalam ini. Ibarat orang makan buah, pertama kali yang dilakukan adalah mengupas kulitnya baru kemudian menyantap buahnya. Memakan kulit dan buahnya sekaligus tentu tidak dilarang, tetapi cita rasanya pasti akan berubah. Bayangkan orang mengganyang sebutir jeruk sekaligus, rasanya pasti tak karuan, disamping akan dianggap aneh. Dalam konteks penelitian cara seperti itu mungkin disebut tidak taat prosedur atau mungkin dianggap tidak akademis.

Lantas prosedur pemaknaan seperti apa yang dapat dilakukan dengan metode semiotika? Secara umum, membaca dan menstrukturkan teks dapat dilakukan dengan dua cara: sintagmatik dan paradigmatik. Analisis sintagmatik melihat teks sebagai sebuah rangkaian dari stuan waktu dan tata ruang yang membentuk teks. Dalam sebuah kalimat sederhana misalnya, makna membentang dari kiri ke kanan pada sebuah jalur linear. Sebuah sintagma merujuk pada hubungan in presentia antara satu kata dengan tanda-tanda lain atau suatu satuan gramatikal dengan astuan-satuan lain dalam teks pada sumbu horisontal. Persoalan datang ketika pembaca dihadapkan pada sebuah teks yang panjang, terdiri dari rangkaian teks yang beraneka ragam dan tersusun dalam kurun waktu yang relatif lama. Diperlukan sedikit perluasan dari pengertian konsep ini untuk dapat menerjemahkan makna teks-teks yang seperti itu. Sifat analisis sintagmatik memperlihatkan jalinan makna yang terhubung berdasarkan kaidah diakronis: makna dihasilkan dengan melihat rangkaian teks yang berjajar pada tema serupa secara historis. Makna yang dapat dihasilkan dari tingkat analisis ini baru sampai pada makna luar atau manifest meaning dari teks.

Pembacaan berikutnya berikutnya adalah pembacaan secara paradigmatik. Setiap tanda berada dalam kodenya sebagai bagian dari suatu paradigma; suatu relasi in absentia yang mengabaikan tanda tersebut dengan tanda-tanda lain. Pola relasi ini dapat berlangsung berdasarkan prinsip-prinsip persamaan maupun perbedaan sebelum ia muncul dalam teks.[8] Pembacaan secara paradigmatik berusaha mengetahui makna terdalam dari teks, dan karenanya pembacaan ini lebih bersifat sinkronik. Makna terantuk pada suatu titik sejarah dan seolah berhenti di situ, oleh karenanya penggalian pola-pola tersembunyi yang menyertai teks menjadi lebih mungkin dilakukan. Pola tersembunyi ini boleh jadi berupa pola oposisi, atau semacam skema pikir pelaku bahasa dalam representasi.[9] Pola oposisi biner menyajikan petunjuk yang menarik dalam menyederhanakan pembacaan. Oposisi biner membantu mengungkapan bekerjanya kepercayaan atau ideologi pelaku representasi tekstualisasi. Soal ideologi inilah yang mungkin terlihat paling menarik dalam pembacaan secara paradigmatik. Terdapat sejumlah konsep yang kemudian dapat diadopsi untuk menyingkap mental representation dari sang penulis teks. Sebut saja Levi’s Stauss dan Roland Barthes dengan konsep mitos-nya atau sejumlah pengertian ideologi lain dari sejumlah pemikir kritis.

Sebenarnya tidaklah mudah untuk membuat diferensiasi tegas terhadap kedua teknik di atas. Dalam kepekatan tertentu, batas-batas antara sintagma dan paradigma boleh jadi menjadi kabur ketika sebuah teks tengah dibaca. Ini disebabkan karena seringkali penanda makna-makna utama berhamburan secara acak. Dalam teks berita misalnya, tanda-tanda penting yang bermakna suatu saat muncul di antara rangkaian kalimat, paragraf, bahkan gambar sekalipun. Problem diskontinyuitas tanda tentu bukan barang baru, toh tidak ada tanda yang seragam. Seragamnya tanda tentu tak akan bermakna apa-apa. Yang ingin penulis ungkapkan adalah perlu sedikit kehati-hatian dalam menganalisis berbagai tanda dengan melibatkan unsur-unsur sintagmatik dan paradigmatik ini secara relatif konsisten. Dengan demikian makna dan gagasan yang muncul dalam teks dapat dipilah secara relatif mudah. Pemerian prosedur memberikan semacam salah satu petunjuk jalan bagi mereka yang tertarik untuk menggunakannya dalam penelitian semiotika. Tentu masih terdapat kemungkinan ‘petunjuk jalan lain’ yang dapat digunakan.

Akan halnya persoalan makna dari sudut pandang semiotika, menafsirkan berita boleh jadi merupakan semacam karya terjemahan: pembaca menciptakan teks di samping teks. Dalam bahasa van Zoest, hal ini dapat dimulai dengan melihat satuan mikrostruktural dan berlanjut hingga ke tingkat makrostruktural.[10] Akhirnya setiap teks berita menyajikan suatu kesatuan makrostruktural yang koherensinya dapat diinterpretasikan secara umum. Dalam representasi berita, terhadap makna akhir ini maka setiap berita merupakan sebuah argumen. Penelusuran kemungkinan argumen (itupun seringkali lebih dari satu) merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pembaca untuk untuk dapat mengurai –setidaknya– makna luar atau gagasan dari pelaku representasi. Permasalahannya adalah bagaimana caranya untuk menyelami makna atau gagasan yang ada di dalam teks? Ringkasnya, pembaca perlu tahu ‘apa yang sebenarnya tengah dibahas dalam teks’. Kesulitan mungkin timbul ketika pembaca/peneliti berhadapan dengan kondisi teks yang agak panjang dan kandungan argumennya tak terbatas. Ketika analisis dibawa ke tingkat makrostruktural, beberapa tanda dengan cepat membentuk suatu keseluruhan koheren yang dapat dianggap sebagai argumen. Sejumlah argumen bersama-sama membentuk argumen baru; itupun petautan antarargumen yang ‘lebih kecil’, ‘lebih dangkal’ yang menjadi argumen baru yang lebih besar, lebih mendalam dan lebih kuat sama sekali tidaklah berbaris rapi membentuk garis gagasan lurus atau linear.

Tanpa petunjuk teknis yang memungkinkan penggiringan interpretasi ke arah penggalian makna atau gagasan dominan dalam teks, tidak terbatasnya tanda yang ada di dalam teks dapat menyebabkan sebuah penafsiran larut dalam problem unlimited semiosis. Sebuah tanda memang dapat dimaknai secara beragam, dan tak jarang meninggalkan petunjuk yang sifatnya multitafsir. Dalam bahasa seorang penganut utama Saussure, Roland Barthes, kemungkinan multitafsir dari tanda ini disebutnya sebagai polisemy, yakni sifat ambigu dari penanda dan kemungkinan yang diberikan oleh penanda tersebut untuk diinterpretasikan.[11] Untuk menghindari kemungkinan unlimited semiosis itu, bagian berikut ini akan mecoba menyodorkan beberapa tawaran untuk pemaknaan sintagmatik dan paradigmatik teks.

Pemaknaan Tingkat Pertama: Analisis Sintagmatik

Analisis sintagmatik mempertimbangkan keberadaan teks dalam kaitannya dengan dimensi waktu. Sebuah sintagma ibarat suatu rantai, sehingga analisis sintamatik berupaya melihat teks sebagai rangkaian peristiwa yang membentuk sejumlah cerita (narratives).[12] Pembacaan sintagmatik memperlihatkan bagaimana relasi tanda yang dikomnikasikan ke dalam struktur tertentu berdasar kaitan waktu atau berada pada sumbu horisontal. Masing-masing unsur dalam struktur teks berkedudukan sejajar. Pertanyaannya adalah, apa saja yang perlu dinilai dalam melihat struktur teks secara sintagmatik? Dalam upaya menjelaskan relasi sintagmatik ini, penulis mengadopsi satu tipe struktural dari Barthes yakni anchorage (penambat) beserta tiga tipe struktural lain yang disajikan Andrew Tolson, yakni argument, montage, dan narrative.[13] Ketiga tipe tersebut dapat dilibatkan bersama dan disesuaikan penggunaannya dalam pembacaan terhadap bahasa media.

Istilah anchorage awalnya diperkenalkan oleh Barthes untuk menunjuk penggunaan tanda verbal tertentu yang mempunyai peran sebagai penunjuk utama makna. Dalam berita, boleh dikatakan bahwa judul berita adalah bentuk paling sederhana dari anchorage ini. Kendati demikian anchorage mempunyai posisi yang paling berkuasa dalam relasinya dengan tanda-tanda lain yang muncul dalam teks sejauh penggunaannya menjadi ‘kata terakhir’. Dengan demikian terdapat semacam hirarki tanda dalam teks, beberapa tanda lebih berarti dibandingkan yang lain. Sebagai kesatua tanda verbal, pada judul berita mampu menciptakan pernyataan yang bersifat otoritatif, sementara tanda-tanda lain hanya sekadar memberikan dukungan atau keterangan. Barthes menyatakan bahwa anchorage ini berfungsi sebagai denomination (penamaan), yang membantu pembaca untuk meletakkannya secara akurat dalam pengalaman masing-masing.[14]

Tipe sintagmatik berikutnya adalah argument. Suatu argumen boleh jadi diungkapkan dalam sebuah proposisi maupun serangkaian proposisi tentang sesuatu hal dan berupaya untuk membujuk atau meyakinkan pembaca bahwa proposisi tersebut benar adanya. Sebagai gejala kejiwaan, proposisi merupakan isi konsep mental yang masih relatif kasar yang akan melahirkan statemen. Pendapat lain mengartikan proposisi sebagai perwujudan ekspresi dalam bentuk kalimat –yang bisa benar namun juga bisa salah. Proposisi menjadi petunjuk penting untuk menggambarkan konfigurasi makna yang menjelaskan isi komunikasi dari teks (berita).[15] Menurut van Zoest, keterpautan antarproposisi ini diatur oleh suatu ‘hukum’ yang tersirat, yakni jalinan logis yang bersama-sama membentuk argumen. Argumen yang besar merupakan tema dari teks. Kebenarannya bersifat intern karena logikanya tergantung pada keterpautan antarproposisi. Sementara di bagian lain, kebenaran proposisi bersifat ekstern, karena menghadapkannya pada semacam tes empirik yakni kenyataan yang tengah direpresentasikan.[16]

Dalam istilah lain, proposisi dapat juga disebut sebagai ‘klaim’. Argumen yang yang disajikan melalui satu atau lebih proposisi mempunyai kemungkinan untuk didukung oleh dua unsur yaitu bukti (atau ‘data’) dan justifikasi (atau ‘garansi’). Struktur sintagma sebuah argumen boleh jadi bersifat serial, yakni ketika satu proposisi mengikuti proposisi lain; tetapi dapat juga bersifat hirarkis di mana masing-masing proposisi selalu menyandarkan pada sejumlah pernyataan yang sifatnya mendukung proposisi utama. Agar memperoleh derajat kepercayaan yang baik, dalam teks berita statemen pendukung diperoleh dengan menerakan kutipan dari sumber berita. Soal kepercayaan terhadap statemen pendukung ini kemudian dapat dipilah menjadi dua, yakni kepercayaan yang bersifat empirik dan kepercayaan yang sifatnya konseptual. Yang pertama berhubungan dengan sejauh mana fakta-fakta yang direpresentasikan dalam teks teruji kebenarannya, dan yang kedua berhubungan masuk akalnya proposisi yang dibangun dalam kalimat.

Setelah argument, tipe sintagmatik berikutnya yang dapat dimaknai adalah montage. Tipe ini menunjuk pada penyatuan atau penyusunan item tanda yang berbeda hingga membentuk sebuah teks. Dapat dikatakan bahwa montage merupakan praktik transformasi material (bahan berita) menjadi sebentuk komposisi. Montage melibatkan perbandingan jenis huruf, penyuntingan dan sebagainya yang akhirnya ditetapkan dalam teks. Kata, kalimat, paragraf, bahkan tanda visual (foto/gambar) yang pada awalnya partial diolah dan disatukan sehingga bersama-sama membentuk teks secara keseluruhan. Dalam keterkaitannya dengan argument, montage berperan penting melakukan penjajaran (juxtaposition); montage dapat berfungsi memberi penekanan persamaan konseptual dengan argumen. Namun acapkali tanda visual sekadar digunakan untuk memberi efek estetik semata.

Tipe sintagmatik terakhir adalah narrative. Tipe ini berhubungan dengan bagaimana teknik penceritaan berlangsung dalam teks. Berbeda halnya dengan montage yang menekankan aspek komposisi, narrative berurusan dengan ‘penataan tanda-tanda, bukan dalam alur logis, melainkan pada susunan kronologisnya’.[17] Pengertian ini untuk menegaskan bahwa tanda-tanda kunci dalam narrative tidaklah mempunyai status sebagai proposisi, tapi hanya sekadar ‘peristiwa’. Narrative acapkali berperan mengembangkan klimaks cerita. Pada tingkat ini terdapat semacam kerja seni untuk menghasilkan ketertarikan pembaca atas rangkaian kronologis dari peristiwa. Dalam jenis berita tertentu, seringkali unsur ini terlihat dari monologue interior, semacam fiksasi penulisan dengan mengimbuhkan ekspresi serta peranan subyek dalam cerita. Tinjauan terhadap aspek naratif ini secara singkat dapat dipilah dalam dua bagian penting yakni cerita (histoirie) dan wacana (discourse). Cerita adalah peristiwa-peristiwa yang terangkai secara temporal dan kausal atau menjadi bagian unsur ‘what’ dari naratif. Sementara wacana dalam konteks naratif adalah ekspresi atau sarana untuk mengkomunikasikan cerita kepada pembaca atau unsur ‘how’ dari teks.

Pemaknaan Tahap Kedua: Analisis Paradigmatik

Setelah melihat struktur teks secara sintagmatik, tahap pemaknaan berikutnya adalah analisis paradigmatik. Analisis ini memusatkan perhatian pada serangkaian tanda-tanda khusus yang menghubungkannya dengan motif representasi. Misalnya acuan-acuan konkret yang berulang-ulang mengacu pada kenyataan. Adalah menarik untuk melihat bagaimana dan mengapa acuan-acuan itu digunakan dalam teks, meski untuk ini analisis akan bersinggungan dengan bidang telaah sintagmatik. Boleh jadi pada tingkat ini akan terdapat kekaburan batas antara dimensi analisis sintagmatik dan paradigmatik. Dengan menggunakan sudut pandang Barthesian, mungkin batas yang relatif tegas baru akan kelihatan ketika analisis paradigmatik memberatkan penilaian pada sejauh mana berfungsinya bahasa konotatif dalam teks. Butir ini memegang peranan berharga untuk membantu produksi asosiasi makna teks. Konotasi tidak saja memberi tambahan atas makna dasarnya, lebih dari itu konotasi memberi indikasi akan motivasi dan sikap ‘sang pengarang’ (wartawan) terhadap realitas yang mereka representasikan.

Terdapat teks berita yang menyajikan informasi secara dingin dan sekadar berisi pokok-pokok peristiwa, namun ada juga yang sifatnya argumentatif. Teks-teks berita yang argumentatif, di samping mempunyai nilai informasi juga mengandung daya pikat tertentu. Seringkali terdapat berita yang bersifat politis, bernuansa retorik yang entah dinyatakan langsung atau hanya sekadar kutipan dari sumber berita. Dari sisi ini saja, sebuah berita sudah menyertakan nilai lain yang bukan isinya semata. Terdapat kepercayaan mendasar yang menjadi titik tolak presuposisif bagi tiap proses representasi. Apa yang tersimpan itu membentuk semacam perkiraan tentang dunia seperti yang tengah berlangsung di realitas pertama. Kendati demikian titik tolak tersebut seringkali tetap tersembunyi, kemunculannya tersirat dan bergerak tak teratur di dalam jalinan teks. Di balik setiap pilihan kata (paradigma) yang dirangkai menjadi kalimat dan paragraf (sintagma), sadar atau tidak sadar telah ikut serta keyakinan yang manjadi basis pandangan dan sikap.

Dari tiap ekspresi maupun konotasi yang terangkai dalam narasi bahasa, keiukutsertaan ‘sesuatu’ itulah yang dianggap penting. Pada tingkat inilah pembacaan paradigmatik menemukan ruangnya. Memaknai bahasa media pada aras paradigmatik menjadi kegiatan yang paling menarik dalam analisis struktural, dengannya pembaca akan menemukan titik tolak ideologis di balik representasi. Tentu saja tidak mudah untuk menarik simpul paradigmatik dari teks. Lantas apa saja yang dapat dinilai menampilkan penanda ideologis? Salah satu teknik untuk melihat kerja ideologis ini adalah melihat apa yang disebut van Zoest sebagai gejala ‘retak dalam teks’. Dalam teks kadangkala terlihat gejala aneh –mungkin ini mirip dengan problem polisemik Barthes– yang menarik perhatian. Kaidah sederhana untuk menengarai gejala ini adalah: bilamana orang menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan maksudnya maka hal ini dapat diasumsikan sebagai retak dalam teks. Berbicara tentang satu hal secara berulangkali merupakan gejala retak teks, demikian juga sebaliknya menabukan penggunaan bahasa tertentu juga merupakan retak dalam teks. Contoh paling kental dalam menilik gejala ini adalah dengan melihat penggunaan majas. Dari bentuk eufemisme, ironik, metafora, sarkasme dan berbagai majas lain dapat ditarik makna berharga yang secara paradigmatik mengindikasikan titik tolak presuposisi teks dan demikian memperlihatkan bekerjanya nilai dan keyakinan pelaku representasi.

Beroperasinya ideologi juga dapat ditengarai dengan menengarai asosiasi yang melekat dalam bahasa konotatif. Barthes mengatakan penggunaan konotasi dalam teks ini sebagai: penciptaan mitos. Ada banyak mitos yang diciptakan media di sekitar kita, misalnya mitos tentang kecantikan, kejantanan, pembagian peran domestik versus peran publik dan banyak lagi. Mitos ini bermain dalam tingkat bahasa yang oleh Roland Barthes disebutnya ‘adibahasa’ (meta-language)[18] Penanda konotatif menyodorkan makna tambahan, namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya.[19] Dibukanya medan pemaknaan konotatif ini memungkinkan pembaca memakanai bahasa metafor atau majazi yang makanya hanya dapat dipahami pada tataran konotatif. Dalam mitos, hubungan antara penanda dan petanda terjadi secara termotivasi. Pada level denotasi, sebuah penanda tidak menampilkan makna (petanda) yang termotivasi. Motivasi makna justru berlangsung pada level konotasi.

Barthes menyatakan bahwa mitos merupakan sistem komunikasi juga, karena mitos ini toh merupakan sebuah pesan juga. Ia menyatakan mitos sebagai “modus pertandaan, sebuah bentuk, sebuah “tipe wicara” yang dibawa melalui wacana. Mitos tidaklah dapat digambarkan melalui obyek pesannya, melainkan melalui cara pesan tersebut disampaikan.[20] Apapun dapat menjadi mitos, tergantung dari caranya ditekstualisasikan. Dalam narasi berita, pembaca dapat memaknai mitos ini melalui konotasi yang dimainkan oleh narasi. Pembaca yang jeli dapat menemukan adanya asosiasi-asosiasi terhadap ‘apa’ dan ‘siapa’ yang sedang dibicarakan sehingga terjadi pelipatgandaan makna. Penanda bahasa konotatif membantu untuk menyodorkan makna baru yang melampaui makna asalnya atau dari makna denotasinya.

Sering dikatakan bahwa ideologi bersembunyi di balik mitos. Ungkapan ini ada benarnya, suatu mitos menyajikan serangkaian kepercayaan mendasar yang terpendam dalam ketidaksadaran representator. Ketidaksadaran adalah sebentuk kerja ideologis yang memainkan peran dalam tiap representasi. Mungkin ini bernada paradoks, karena suatu tekstualisasi tentu dilakukan secara sadar, yang dibarengi dengan ketidaksadaran tentang adanya sebuah dunia lain yang sifatnya lebih imaginer. Sebagaimana halnya mitos, ideologi pun tidak selalu berwajah tunggal. Ada banyak mitos, ada banyak ideologi; kehadirannya tidak selalu kontintu di dalam teks. Mekanisme kerja mitos dalam suatu ideologi adalah apa yang disebut Barthes sebagai naturalisasi sejarah. Suatu mitos akan menampilkan gambaran dunia yang seolah terberi begitu saja alias alamiah. Nilai ideologis dari mitos muncul ketika mitos tersebut menyediakan fungsinya untuk mengungkap dan membenarkan nilai-nilai dominan yang ada dalam masyarakat.

(Bukan) Kesimpulan

Membaca teks (berita) pada dasarnya mensyaratkan kehati-hatian. Ini maklum, karena berita adalah sejenis makhluk baru yang sengaja diciptakan di luar realitas asalnya. Ada konstruksi di situ, peristiwa yang tengah berlangsung dimasyarakat ditekstualisasikan dan dimediasikan. Dalam perspektif semiotika, proses tekstualisasi ini selalu melibatkan tanda dan kode. Kenyataannya semua hal dapat menjadi tanda kemudian dimaknai sesuai pengalaman budaya pembaca. Persoalannya adalah ketika kita menghadapi beragam tanda apa yang harus kita lakukan dengannya. Menghadapi teks –apalagi berita yang terjalin panjang selama kurun waktu yang lama– ibarat menjelajahi rimba tanda. Ungkapan ini tentu metafor belaka, untuk mengatakan bahwa ketika pembacaan dilakukan dengan cara yang tidak hati-hati maka makna yang dihasilkan tentu tidak akan ‘pas’ (alih-alih untuk mengatakan ketersesatan pemaknaan).

Sebagaimana bermain di alam gagasan, makna tidak selalu berwajah tunggal. Ada banyak makna yang dapat dihadirkan dalam pembacaan. Gerakan makna pun tidak selalu kontinyu, penanda-penanda makna seringkali datang silih berganti, tumpang tindih, saling silang. Permutasi tanda dari satu tempat ke tempat lain tak jarang bekerja secara acak, kadang timbul dan kadang pula tenggelam. Malah sebagian tanda muncul lagi dalam bentuknya yang telah mengalami metamorfosis. Demikian pula ideologi, sebagaimana tanda yang bergerak tak teratur, ideologi pun dapat hadir dalam beragam wajah. Kemajemukan ideologi boleh jadi setara dengan beragamnya wajah penanda. Begitu rumitnya tanda-tanda dalam berita sehingga pembicaraan tentang sejumlah karakterstik sintagmatik dan peradigmatik teks (berita) di atas pada dasarnya hanyalah dalam rangka penyederhanaan. Dengan demikian pengudaran teks (explication de texte) untuk menengarai makna dan ideologi dapat berlangsung lebih efektif.

Ibarat peta, apa yang penulis paparkan di atas hanyalah sebuah alternatif tawaran yang mungkin dapat dilakukan. Dan kebetulan secara analitik penulis menggunakan pijakan tulisan berdasarkan perspektif semiotik a la Sausurrean. Mungkin konsistensi epistemologisnya tak terlalu tepat benar, karena pemerian modus operandi pemaknaan pada akhirnya harus meminjam sejumlah konsep lain. Di samping itu tulisan ini menampakkan garis persinggungan yang kabur antara analisis sintagmatik dan analisis paradigmatik. Kendati demikian batas kedua level tersebut akan terlihat ketika pembacaan atau analisis telah sampai pada aspek narrative dari teks. Pembaca yang jeli akan segera menemukan dua bagian narrative yang dapat dipisahkan: cerita (histoirie) dan wacana (discours). Level sintagmatik hanya akan bermain pada level cerita, sementara level paradigmatik akan memberatkan diri pada analisis terhadap discours. Singkatnya, analisis sintagmatik berbicara pada level ‘puitik’ berita dan analisis paradigmatik bermain di wilayah ‘politik’ teks.

Satu catatan penting dalam dari tawaran modus pemaknaan pada tulisan ini adalah kemungkinan berlangsungnya peminggiran terhadap tanda-tanda yang memang kurang penting. Bukan berarti ungkapan ini hendak menolak prinsip dasar dalam semiotika struktural “tidak ada yang tidak dianggap penting”. Bagaimanpun, dalam analisis semiotika (penelitian) diperlukan semacam petunjuk teknis untuk mengudar teks. Hal demikian penting untuk menghindari resiko unlimited semiosis. Sebagai alternatif, tentu saja masih terbuka kemungkinan untuk dikoreksi atau bahkan ditolak sama sekali. Masih terdapat kemungkinan lain utnuk mengudar teks dengan cara yang sama sekali berbeda. Bagaimanapun alternatif ini hanya mengambil satu pijakan, yang diambil dari perspektif Sausssurean dengan memaknai teks dalam dua tingkatan (dyadic). Ini berbeda dengan perpektif Peircean yang memandang teks dalam tiga tingkatan (triadic). Sekiranya analisis teks dilakukan dengan metode a ala Peircean, boleh jadi hasilnya akan sama sekali berbeda.

*******